1. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dalam sejarah bank sentral di dunia, fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LOLR) telah dikenal sejak akhir abad ke-19. Pada umumnya, peranan utama LOLR adalah untuk mencegah terjadinya krisis finansial yang sistemik (a systemic financial crisis) dalam suatu perekonomian (Freixas, 2003). Sebagaimana sifat dari bank yang cenderung menghadapi risiko likuiditas sebagai konsekuensi dari usahanya menempatkan dana dalam bentuk kredit dengan jangka waktu lebih panjang dan menerima dana (simpanan) dengan jangka waktu lebih pendek. Dengan demikian krisis likuiditas akan menjadi meningkat jika deposan menarik dananya dan pada lanjutannya hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penarikan dana besar-besaran (bank runs). Tanpa ada kehadiran bank sentral sebagai peminjam terakhir, bank run di salah satu bank dapat menjalar ke bank lainnya (contagion) sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kegagalan sistemik pada sistem perbankan secara keseluruhan.
Intervensi bank sentral secara langsung melalui kebijakan LOLR tersebut semakin penting dekade terakhir, yaitu sejak krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997-1998. Hubungan erat antara krisis perbankan, krisis keuangan dan krisis sektor riil merupakan salah satu alasan mengenai pentingnya peranan LOLR. Pengalaman empiris pada krisis perbankan dan krisis keuangan yang terjadi di negara-negara Asia, seperti Thailand, Korea dan Indonesia, pada tahun 1997/1998 telah mengakibatkan terjadinya kontraksi yang tajam pada perekonomian negara-negara tersebut.
Menyadari akan dampak krisis perbankan dapat menimbulkan kegagalan sistemik dan pada lanjutannya mengakibatkan kontraksi ekonomi yang lebih dalam, maka pemerintah dan BI pada krisis perbankan tahun 1997/1998 memberikan LOLR kepada sebagian besar perbankan nasional. LOLR tersebut dalam praktek di Indonesia dikenal dengan nama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Bantuan likuditas Bank Indonesia (BLBI) sampai sekarang masih menjadi isu yang sangat controversial. Hal ini disebabkan selain jumlah BLBI yang disalurkan selama krisis meliputi jumlah yang sangat besar, juga karena berkembang pendapat bahwa penyaluran dana tersebut melibatkan berbagai korupsi, penyalahgunaan dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Akan tetapi sampai saat ini belum ada suatu kajian ekonomi yang membahas secara serius mengenai isu tersebut. Suatu kajian ekonomi yang objektif dapat memberikan berbagai informasi tentang: (i) perlu tidaknya bantuan likuiditas oleh Bank Sentral kepada bank umum, (ii) manfaat dan biaya sosial yang timbul dari kebijakan tersebut, (iii) kondisi yang menyebabkan timbulnya permintaan BLBI, (iv) instrumen-instrumen BLBI, dan (v) aspek tatalaksana serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.
Tujuan
Studi ini bertujuan untuk menganalisis fenomena LOLR di Indonesia atau BLBI dari sudut pandang ekonomi makro. Adapun tujuan yang lebih spesifik dari studi ini adalah sebagai berikut:
1. Mengkaji relevansi penyaluran BLBI dalam konteks krisis perbankan;
2. Mengkaji efektivitas BLBI dalam mengatasi krisis likuiditas perbankan;
3. Mengukur dampak sosial penyaluran BLBI terutama terhadap jumlah uang beredar, nilaitukar, inflasi, suku bunga dan output.
2. KERANGKA TEORITIS
Fungsi Lender of the lasr resort (LOLR)
Sejarah keberadaan lender of the last resort (LOLR) tidak terlepas dari sejarah keberadaan bank sentral. Fungsi bank sentral sebagai LOLR telah dikenal sejak akhir abad ke-19 dan peranan tersebut semakin menonjol sejak perekonomian suatu negara menerapkan sistem fiat money khususnya lagi sejak runtuhnya sistem standar emas (gold standard) pada pertemuan Bretton Woods pada tahun 1973. Pada dasarnya LOLR adalah pemberian fasilitas pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan berfungsi untuk menghindarkan krisis keuangan yang sistemik. Mengingat risiko sistemik yang terjadi di perbankan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian, maka terdapat konsesus bahwa perlunya menciptakan suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya krisis tersebut dengan intervensi langsung dari bank sentral/pemerintah dengan menyediakan fasilitas pinjaman (LOLR) kepada bank dalam rangka menutupi liquidity missmatch. Secara teoritis, intervensi bank sentral/pemerintah diperlukan dalam hal terjadi mekanisme pasar tidak sempurna khususnya dengan adanya market failure (Freixas, 1999).
Pada dasarnya terdapat 2 jenis market failure yang merupakan karakteristik dari sektor perbankan, yaitu kemungkinan terjadinya kesulitan likuiditas dan risiko sistemik kegagalan bayar suatu bank terhadap bank lainnya (systemic risk). Penyediaan likuiditas bank sentral/pemerintah tersebut merupakan pilihan terakhir bagi bank setelah pasar uang tidak dapat memenuhi kebutuhan bank.
Kehadiran bank sentral dalam fungsinya menjalankan LOLR dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian karena dapat mengurangi terjadinya krisis keuangan yang parah dan mengurangi terjadinya fluktuasi dalam siklus ekonomi Miron (1986). Secara umum, fasilitas LOLR berfungsi untuk: (i) mencegah terjadinya bank run baik yang terjadi secara individual maupun yang bersifat sistemik dan (ii) mengatasi masalah kesulitan likuiditas yang terjadi secara temporer.
Berdasarkan fungsinya terdapat dua jenis LOLR (Lind dan Taylor, 2003), yaitu 1) LOLR normal dan 2) LOLR krisis. LOLR normal adalah pemberian bantuan likuiditas yang bersifat sementara oleh bank sentral/pemerintah kepada bank. Pemberian fasilitas LOLR ini harus didukung dengan jaminan (collateral) yang cukup dan berfungsi menjaga kelancaran sistem pembayaran dan stabilitas moneter. Sementara LOLR krisis adalah pemberian fasilitas pinjaman likuiditas kepada bank dalam rangka menghindarkan risiko sistemik pada perbankan secara keseluruhan. Pemberian fasilitas ini dapat dimungkinkan diberikan kepada bank-bank yang kurang jaminan dan bank yang insolvent
tetapi dengan jaminan pemerintah.
Secara teoritis pentingnya fungsi LLR dikemukakan oleh Diamond dan Dybvig (1983). Pada dasarnya argumen mereka dilandasi oleh kenyataan bahwa transakasi perbankan memiliki karakteristik sebagai berikut: (i) bank meminjam dana dari nasabah secara jangka pendek dalam bentuk tabungan dan deposito, dan (ii) bank menyalurkan kredit yang bersifat jangka panjang kepada debitur. Dari realitas tersebut ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, selama nasabah percaya bahwa dananya relatif aman serta ada kepastian bahwa mereka dapat menarik dana sesuai dengan kebutuhan, maka nasabah akan terus menyimpan dananya di bank. Kedua, jika nasabah tidak yakin bahwa dananya akan dikembalikan sepenuhnya oleh bank, maka akan terjadi bank run yaitu dimana sebagian besar atau seluruh nasabah menarik simpanannya secara serentak dari bank.
Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Hadori (2002) untuk kasus Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian LOLR atau BLBI oleh BI/Pemerintah dapat mencegah terjadinya kontraksi perekonomian Indonesia yang lebih parah lagi jika dibandingkan tidak ada pemberian BLBI. Dengan mengasumsikan terjadinya “dooms day” maka tanpa adanya pemberian fasilitas LOLR/BLBI kepada bank maka fungsi intermediasi perbankan terhambat dan sistem pembayaran dalam dan luar negeri terganggu sehingga secara keseluruhan ekonomi akan mengalami kontraksi yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan perekonomian ekonomi dengan BLBI.
Untuk mencegah terjadinya bank run, Diamond dan Dybvig (1983) mengusulkan tiga solusi yaitu: lender the last resort (LLR), suspension of convertibility (SC), Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Dengan adanya LLR dan LPS, nasabah menjadi yakin bahwa penarikan dana dari bank akan selalu dapat dipenuhi oleh bank. Oleh karena itu tidak akan ada kekawatiran dari seorang nasabah mengenai kemampuan bank untuk memenuhi semua kewajibannya.
Salah satu cara untuk mengatasi panik adalah dengan cara memberlakukan suspension of convertibility (SC) atau penghentian pengkonversian dari simpanan menjadi uang cash. Dalam kasus seperti ini deposan hanya bisa menguangkan simpanan sesuai dengan kontrak simpanannya, dalam arti bahwa simpanan yang belum jatuh tempo tidak bisa ditarik.
Alternatif yang kedua untuk mencegah terjadinya panik adalah dengan mengadakan fasilitas LLR. Dengan adanya fasilitas ini, bank tidak harus melakukan likuidasi aset-asetnya untuk melayani terjadinya panik. Oleh karena itu fasilitas LLR memiliki dua fungsi yaitu : (i) memberikan kemampuan pada bank untuk melayani seluruh penarikan, dan (ii) mencegah bank melakukan likuidasi aset-aset produktivnya.
Akan tetapi fasilitas LLR memiliki tiga kelemahan sebagai berikut: Pertama, fasilitas ini relatif terbatas scope-nya untuk mengatasi masalah kesulitan likuiditas perbankan. Kedua, fasilitas ini biasanya juga disertai dengan infusi jumlah uang yang beredar sehingga cenderung meningkatkan inflasi dan ketidakpastian dalam nilai tukar. Ketiga, dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, tidak ada jaminan bahwa return on investment dari aset kredit perbankan akan mampu menutup semua kewajibannya terhadap otoritas penyedia LLR.
Panik dapat juga dicegah dengan pemberlakuan blanket guarantee, dimana pemerintah memberikan jaminan kepada seluruh deposan dan kreditur bahwa dananya akan sepenuhnya dikembalikan oleh pemerintah melalui bank yang bersangkutan. Dalam kasus seperti ini, blanket guarantee hanya bisa kredibel jika diseponsori oleh pemerintah dan bukannya dalam bentuk deposit insurance (DI) yang dilakukan oleh swasta.
Akan tetapi blanket guarantee memiliki dua masalah pokok sebagai berikut. Pertama, ia tidak bisa sepenuhnya kredibel dalam konteks ekonomi terbuka tanpa adanya capital control. Kedua, pada kenyataannya pemerintah tidak bisa secara fleksibel menetapkan kenaikan pajak, karena harus melalui proses perundang-undangan yang memakan waktu lama. Oleh karena itu, pemerintah sering hanya bisa meningkatkan future tax yang justru dapat mengakibatkan tidak kondusifnya iklim investasi dimasa yang akan datang.
Social cost
Penyediaan fasilitas LLR sangat berkaitan dengan proses penciptaan uang, karena bantuan likuiditas terhadap bank merupakan bagian dari base money. Pada intinya base money dapat didekomposisi menjadi dua komponen yaitu NFA dan NDA. BLBI merupakan salah satu komponen dalam NDA, sehingga peningkatan jumlah BLBI akan secara otomatis meningkatkan jumlah uang yang beredar (base money) jika tidak disertai dengan upaya counter balance melalui penurunan NFA ataupun komponen NDA lainnya. Kalau hal ini terjadi maka dengan adanya BLBI, pencapaian target moneter menjadi lebih sulit untuk dipenuhi. Sebagaimana diungkapkan dalam bagian terdahulu ternyata pembengkakan penyaluran BLBI disertai dengan peningkatan jumlah uang yang beredar. Jadi, pada intinya social cost dari BLBI bisa dirunut melalui peningkatan jumlah uang yang beredar dan dampaknya terhadap ekonomi makro.
Dalam konteks ekonomi terbuka dan regim nilai tukar mengambang, Dornbusch (1976) mengusulkan suatu model overshooting yang pada intinya menekankan bahwa pergerakan nilai tukar dalam jangka pendek akan mengalami overshooting terhadap keseimbangan jangka panjangnya. Artinya jika terjadi suatu shock moneter maka fluktuasi nilai tukar menjadi sangat sulit untuk diprediksi.
Peningkatan jumlah BLBI yang disertai dengan peningkatan base money akan menyebabkan nilai tukar selain terdepresiasi secara tajam, fluktuasi jangka pendeknya menjadi sangat volatile. Oleh karena itu peningkatan BLBI dapat menyebabkan ketidakpastian nilai tukar atau peningkatan dalam exchange rate risk.
Dalam monetary approach to balance of payments, jumlah uang yang beredar dan nilai tukar pada gilirannya menyebabkan peningkatan inflasi. Walaupun pass through effect dari depresiasi nilai tukar tidak berdampak penuh terhadap inflasi dalam jangka pendek, inflasi bisa menjadi jauh di atas normal jika terjadi depresiasi dalam skala besar. Dengan demikian, peningkatan BLBI akan berasosiasi dengan: (i) peningkatan base money, (ii) depresiasi nilai tukar secara berlebihan, (iii) volatilitas nilai tukar, dan (iv) inflasi secara berlebihan.
3. PERKEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA
1. Perkembangan Perbankan Indonesia 1988 - 1997
Secara keseluruhan kinerja bank bervariasi menurut jenis banknya, dimana bank-bank asing menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank-bank nasional. Dilihat dari kualitas aktiva produktif (KAP), kinerja bank asing pada masa sebelum krisis merupakan yang terbaik dengan rasio KAP yang tergolong rendah antara 1,4% hingga 2,1%. Kinerja KAP selanjutnya yang relatif rendah adalah KAP bank devisa dan bank campuran dengan nisbah relatif rendah dengan nisbah masing-masing berada di bawah 3% dan 6%. Sementara nisbah KAP bank-bank persero, bank non devisa dan BPD tergolong relatif tinggi dibandingkan dengan ketiga jenis bank yang disebutkan di atas.
Dilihat kinerja rentabilitas, bank asing menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan nisbah ROA tertinggi mencapai 5,7% pada tahun 1997. Kinerja ROA berikutnya adalah masing-masing secara berurutan adalah bank campuran, bank swasta devisa, BPD, Bank swasta non devisa dan bank persero.Sementara dari segi permodalan, bank asing mempunyai CAR tertinggi disusul BPD, bank campuran, bank devisa dan persero.
Dari pemenuhan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hampir semua jenis bank pernah melanggar BMPK. Dari 240 bank umum pada tahun 1994, 22 bank melanggar BMPK dan selanjutnya pada tahun 1995 dan 1996, jumlah bank yang melanggar BMPK menurun masing-masing menjadi 21 dan 18 bank. Dilihat dari jenis banknya, bank non devisa merupakan bank yang terbanyak yang melanggar BMPK disusul bank swasta devisa. Kewajiban pemenuhan BMPK pada prinsipnya dimaksudkan untuk menghindarkan resiko pemberian kredit agar jangan terkonsentrasi kepada golongan debitur. Dengan terkonsentrasinya kredit pada golongan debitur tertentu maka semakin besar resiko yang ditanggung bank apabila terjadi gagal bayar dari debitur tersebut. Demikian halnya pelanggaran BMPK yang dilakukan beberapa bank tersebut tentunya berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar dibandingkan dengan bank yang tidak melanggar BMPK.
2. Perkembangan Perbankan Setelah Krisis (1997)
Krisis perbankan telah mengakibatkan terjadinya penarikan dana secara besar-besaran sehingga pada lanjutannya memberi tekanan terhadap neraca bank (balance sheet). Kondisi tersebut mengakibat kinerja perbankan nasional secara keseluruhan semakin memburuk. Penurunan kinerja tersebut terjadi pada semua aspek keuangan bank, yaitu mencakup permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas. Kinerja permodalan (CAR) menurun tajam sejak terjadinya krisis, seperti tercermin dari penurunan CAR semua bank dari sebesar 9,19% pada akhir Desember 1997 menjadi sebesar –15,68% pada akhir. Desember 1998. Demikian halnya dengan kinerja kualitas aktiva produktif (KAP), yang diukur dari perbandingan aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan total aktiva produktif, meningkat pesat dari sebesar 4,80% pada akhir tahun 1997 menjadi sebesar 42,39% pada akhir tahun 1998, sebelum menurun menjadi sebesar 12,74% pada akhir tahun 1999 akibat pengalihat kredit bank bermasalah ke BPPN.
Sejalan dengan memburuknya KAP maka kinerja rentabilitas, yang diukur dengan perbandingan laba dengan aktiva rata-rata (ROA), menurun dari 1,37% pada tahun 1997 menjadi –18,76% pada tahun 1998 dan –6,14% pada tahun 1999. Kerugian yang dialami hampir semua bank tersebut disebabkan tingginya biaya dana yang ditanggung bank, dengan suku bunga deposito 1 bulan mencapai 70% pada bulan September 1998, sementara di sisi lain KAP meningkat dan jumlah kredit yang diberikan menurun sejalan dengan kontraksi ekonomi (13,1% pada tahun 1998) dan meningkatnya resiko usaha akibat ketidakstabilan sosial, politik dan keamanan. Sejalan dengan menurunnya kredit maka loan to deposit ratio (LDR) bank juga menurun tajam dari sebesar 86,42% pada akhir tahun 1997 menjadi sebesar 72,37% pada akhir tahun 1998 dan hanya sebesar 26,16% pada akhir tahun 1999.
4. METODE EMPIRIS
Manfaat sosial BLBI dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, BLBI menghindarkan bank yang sehat menjadi bankrupt akibat dilanda rush. Kedua, fungsi intermediasi bank dapat dipertahankan sehingga krisis sistemik dapat dihindarkan. Ketiga, bank-bank yang sehat dapat terhindar dari rush, sehingga kredit yang disalurkan kepada perusahaan tidak berhenti secara total.
Biaya sosial BLBI dapat diidentifikasi melalui peningkatan jumlah uang yang beredar. Dampak dari hal ini akan menyebabkan tidak terkendalinya nilai tukar, meningkatnya inflasi, dan tingginya tingkat suku bunga. Pada gilirannya hal ini akan mengakibatkan kontraksi output dan ketidakpastian iklim ekonomi makro. Selain itu, perusahaan dan bank yang tadinya sehat dapat terkena imbas negatif dari penyeluran BLBI.
5. ANALISIS MAKRO
Permintaan uang primer (reserve money)
Sebagaimana yang diharapkan, terdapat hubungan yang positif antara GDP dengan uang primer. Koefisien elastisitas yang hampir sama dengan satu menunjukan bahwa perubahan uang primer akan sejalan dengan perubahan dalam GDP ril. Hal ini menunjukan pengaruh motif transaksi atas jumlah uang yang beredar. Koefisien suku bunga nominal bernilai negatif yang berarti bahwa peningkatan suku bunga akan mengurangi jumlah uang yang diminta. Suku bunga merupakan ukuran opportunity cost of holding money, sehingga willingness for holding money akan berbanding terbalik dengannya.
Fungsi permintaan terhadap simpanan (deposits)
Jumlah simpanan ternyata dipengaruhi secara positif oleh suku bunga simpanan dan dipengaruhi secara negatif oleh suku bunga surat berharga. Hasil ini konsisten dengan teori portfolio investasi dimana pilihan aset finansial dipengaruhi oleh suku bunga dari aset itu sendiri dan aset pesaingnya.
Fungsi konsumsi
Elastisitas konsumsi terhadap GDP menunjukan bahwa setiap kenaikan GDP sebesar satu persen akan mengakibatkan peningkatan konsumsi kurang dari satu persen. Hal ini tentunya tidaklah mengejutkan karena dalam periode estimasi proporsi tabungan terhadap GDP secara gradual terus menerus mengalami peningkatan.
Pengaruh suku bunga terhadap konsumsi relatif sangat kecil dan bahkan bisa dianggap sama dengan nol. Hal ini berarti bahwa teori Keynesian mengenai konsumsi adalah konsisten dengan data.
Fungsi permintaan atas pinjaman (loan)
Permintaan pinjaman dipengaruhi secara nyata oleh GDP dan tingkat suku bunga pinjaman ril. Suku bunga surat berharga ternyata tidak berpengaruh nyata. Hal ini menunjukan bahwa sistem finansial Indonesia merupakan bank-dependend economy. Elastisitas konsumsi terhadap nilai tukar ternyata signifikan, walaupun tidak elastis. Depresiasi nilai tukar cenderung menurunkan konsumsi melalui efek pendapatan (Diaz- Alejandro 1966). Terjadinya depresiasi cenderung meningkatkan Index Harga Konsumen sehingga secara riil pendapatan domestik menjadi lebih rendah.
Fungsi investasi
Investasi ternyata sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga pinjaman. Kenaikan suku bunga pinjaman riil sebesar satu persen akan menurunkan tingkat investasi dari keseimbangan jangka panjangnya sebesar 1.6 persen. Kenaikan tingkat suku bunga pinjaman riil bisa diartikan sebagai peningkatan ongkos sewa modal. Karena itu kenaikan ongkos ini akan menyebabkan beban pembayaran kembali modal menjadi meningkat yang pada gilirannya mengurangi insentif untuk melakukan investasi.
Penawaran Ekspor
Mengikuti spesifikasi fungsi ekspor yang disarankan oleh Athukorala dan Reidel (1998), dalam studi ini dilakukan estimasi fungsi penawaran ekspor dan bukannya fungsi permintaan ekspor. Menurut mereka, fungsi penawaran ekspor lebih cocok diaplikasikan kepada negara berkembang karena beberapa alasan. Pertama, elastisitas permintaan ekspor seringkali terlalu kecil untuk dapat menerangkan fenomena pesatnya pertumbuhan ekspor dari negara-negara berkembang. Kedua, negara-negara berkembang seperti Indonesia telah melakukan berbagai deregulasi yang menyebabkan terjadinya supply side reform sebelum kinerja ekspornya menunjukan peningkatan yang tajam. Dengan kata lain sisi supply lebih bias menerangkan kinerja ekspor.
Permintaan Impor
Elastisitas impor terhadap GDP bernilai lebih dari satu yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan impor cenderung melebihi pertumbuhan GDP. Dengan demikian, terdapat kecenderungan bahwa proporsi belanja impor akan menjadi lebih besar dengan adanya peningkatan pendapatan domestik. Demikian juga jika terjadi penurunan aktifitas ekonomi maka penurunan impor akan jauh lebih besar dari laju penurunan GDP.
Bank Bail Out
Perkembangan dalam sektor perbankan tentunya dipengaruhi oleh iklim ekonomi makro. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai bank bail out yang merupakan fungsi dari tiga variable makro yaitu GDP, suku bunga dan nilai tukar. Terjadinya bail out dalam hal ini disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi makro yang mempengaruhi kinerja perbankan. GDP ternyata berpengaruh negatif terhadap bail out. Keadaan ekonomi dalam resesi ekonomi akan meningkatkan kebutuhan akan bail out. Kemungkinan yang terjadi adalah bahwa penurunan aktifitas ekonomi dapat mengakibatkan meningkatnya proporsi kredit bermasalah yang kemudian mengganggu keuangan bank.
7. KESIMPULAN
1. Fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LOLR) telah dikenal sejak akhir abad ke-19. LOLR merupakan pemberian fasilitas pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan simaksudkan untuk mencegah terjadinya krisis keuangan yang sistemik pada perbankan.
2. Pada penelitian sebelumnya (Hadori, 2002), BLBI berdampak sangat signifikan dalam mencegah terjadinya kontraksi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional pada masa krisis (tahun 1998). Dengan mengasumsikan terjadinya dooms day bila BLBI tidak diberikan maka fungsi intermediasi perbankan akan terganggu dan sistem pembayaran dalam dan luar negeri terhambat sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kontraksi perekonomian yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kontraksi perekonomian dengan adanya BLBI.
3. Berdasarkan hasil kajian penelitian ini terdapat beberapa temuan penting yang patut dicatat. Pertama, berbeda dengan penelitian sebelumnya dampak penyaluran BLB terhadap kinerja ekonomi secara keseluruhan bersifat marjinal. BLBI dapat menghindarkan terjadinya penurunan tingkat output nasional. Krisis likuiditas yang dialami perbankan akan menciptakan ongkos yang lebih besar jika tanpa disertai dengan penyaluran BLBI.
4. Temuan kedua, penyaluran BLBI ternyata juga memberikan dampak overshooting terhadap nilai tukar. Hal ini disebabkan oleh ekspansi moneter yang ditimbulkan oleh pencetakan uang untuk memenuhi permintaan likuiditas bank-bank. Overshooting ini pada gilirannya bisa mempertinggi tingkat risiko terjadinya krisis sistemik karena perusahaan dan bank mengalami kerugian akibat terjadinya depresiasi yang berlebihan. Oleh karenanya penyaluran BLBI tidak selamanya memiliki dampak positif.
5. Dampak sosial BLBI pada dasarnya sulit untuk diukur sehingga apapun hasil dari suatu simulasi atas suatu model perlu diinterpretasikan secara hati-hati. Untuk periode crisis sangat sulit untuk mendapatkan hasil estimasi parameter secara akurat. Kalaupun parameter yang akurat bisa kita dapatkan, kita masih menghadapi masalah endogenisasi faktor risiko akibat terlalu banyaknya kejadian-kejadian luar biasa selama krisis. Secara ideal, risiko juga harus bersifat conditional terhadap opsi kebijakan. Akan tetapi hal ini. sulit dilakukan karena risiko itu sendiri sulit untuk didekomposisi.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Bank Indonesia, Laporan tahunan 1997/1998 dan 1998/1999
Diamond, Douglas W. And Philip H. Dybvig, “Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity.” Journal of Political Economy, June 1983, 91(3), pp. 401-19.
Freixas, Xavier. “The Lender of Last Resort in Today’s Financial Environment.” Els Opuscles del CREI, 4, November 1999.
Hadori, HBL dan Rekan. “BLBI Dari Aspek Ekonomi dan Keuangan: Suatu Alternatif Perspektif”, Bank Indonesia Working Paper, 2002.
Lind, Goran, and Michael Tyalor. “Financial Safety Net”. Presentation to Bank Indonesia, May, 2003.
Miron, Jeffrey A. “Financial Panics, the Seasonality of the Nominal Interest Rate, and the Founding of the Fed.” American Economic Review 76 (March 1986), 125-140
Rabu, 03 Maret 2010
INOVASI PRODUK HIJAU DARI ENCENG GONDOK
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Menurut Sahari Yuwanto,”Enceng Gondok(Elchronia Crassipe) adalah sejenis tumbuhan yang hidup terapung di permukaan air. Pertumbuhan enceng tersebut akan semakin baik apabila hidup pada air yang dipenuhi limbah pertanian atau pabrik. Oleh karena itu banyaknya enceng gondok di suatu wilayah sering merupakan indikator dari tercemar tidaknya wilayah tersebut.”
Enceng gondok termasuk dalam kelompok gulma perairan. Tanaman ini memiliki kecepatan berkembang-biak vegetatif sangat tinggi, terutama di daerah tropis dan subtropis. Akhir-akhir ini perkembangan tumbuhan air enceng gondok di perairan sungai, danau, hingga ke perairan payau sangat pesat. Tanaman liar yang banyak terdapat di sungai atau waduk kerap dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Mereka bahkan mengganggap bahwa tanaman tersebut hanya menimbulkan kerugian saja. Namun, bagi orang-orang yang kreatif tanaman tersebut dapat merupakan tanaman yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Enceng gondok bagi orang-orang yang inovatif, ternyata dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan komersial sekaligus memelihara kelestarian lingkungan. Inovasi pemanfaatan enceng gondok dapat dikategorikan sebagai inovasi hijau, karena tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan.
Enceng gondok, dilihat dari jenisnya terdiri dua macam, yaitu:
1. Genjer, tumbuhan ini banyak tumbuh di area persawahan dan berdaun muda. Bunganya yang kuncup dapat dijadikan sayuran untuk dikonsumsi manusia.
2. Enceng Gondok, tumbuh mengapung di perairan di sekitar persawahan atau jalur aliran sungai. Tanaman ini tidak bisa dikonsumsi manusia, bahkan keberadaannya dianggap mengganggu populasi makhluk lain.
Secara alamiah sebenarnya enceng gondok dapat berfungsi untuk mengurangi kandungan logam berat - Fe,Zn,Cu,Hg - yang ada di perairan. Dengan demikian tanaman ini sebenarnya dapat berfungsi untuk membersihkan air dari limbah atau racun yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan di sektor pertanian dan manufaktur misalnya, pestisida dan limbah pabrik.
Enceng gondok dikenal sebagai tanaman yang mempunyai kadar selulose besar. Oleh karena itu dengan sedikit inovasi sebenarnya tanaman tersebut dapat diproses menjadi bahan bakar alternatif dan kompos.
Di sisi lain eceng gondok dapat juga di manfaatkan secara komersial. Inovasi ternyata telah menjadikan barang yang semula diangap tidak bermanfaat menjadi barang yang secara ekonomi sangat bermanfaat. Dari enceng gondok dapat dibuat barang-barang seperti; tas, sepatu, sandal, keranjang, tempat tissue, bahkan juga mebel seperti kursi, meja dan sofa besar. Namun sampai saat ini memang belum banyak pengrajin atau pengusaha yang memanfaatkan enceng gondok tersebut untuk tujuan-tujuan komersial.
1.2 Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di muka, maka ada dua hal utama yang akan dihahas dalam makalah ini, yaitu pertama tentang pengertian enceng gondok. Kedua, tentang inovasi yang telah mampu mengubah enceng gondok menjadi komoditi yang bermanfaat, baik dalam bidang ekonomi mupun bagi kelestaria lingkungan. Secara rinci beberapa permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut.
1. Inovasi Pemanfaatan Enceng Gondok sebagai sumber penghasilan
1.1 Hasil yang diperoleh dari pemanfaatan Enceng Gondok sebagai sumber penghasilan
1.2 Proses pembuatan dari pemanfaatan Enceng Gondok sebagai sumber penghasilan.
2. Inovasi Pemanfaatan Enceng Gondok sebagai sumber biogas
2.1 Hasil yang diperoleh dari pemanfaatan Enceng Gondok sebagai sumber biogas
3. Inovasi Pemanfaatan Enceng Gondok untuk menjaga kejernihan kualitas air
3.1 Hasil yang diperoleh dari pemanfaatan Enceng Gondok untuk menjaga kejernihan kualitas air
3.2 Proses pengolahan dari pemanfaatan Enceng Gondok untuk menjaga kejernihan kualitas air
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Inovasi Pemanfaatan Enceng Gondok Sebagai Sumber Penghasilan
2.1.1 Hasil Yang Diperoleh Dari Pemanfaatan Enceng Gondok Sebagai Sumber Penghasilan. Bagi kebanyakan orang,enceng gondok dianggap sebagai tanaman pengganggu, namun bagi sementara orang yang lain enceng gondok adalah tanaman yang berpotensi membarikan nilai tambah bagi kehidupan umat manusia. Antok,”menyatakan bahwa eceng gondok adalah komoditas yang dapat dimanfaatkan sebagai mesin pencari uang”. Tanaman sejenis gulma ini dapat diubah menjadi produk siap jual seperti kursi, meja, tempat tidur, serta hiasan rumah lainnya.
2.1.2 Proses pembuatan enceng gondok sebagai sumber penghasilan. Enceng gondok yang diambil dari sumbernya kemudian dikeringkan. Rata-rata panjang setiap eceng yang telah dikeringkan tersebut adalah sekitar 60-70 sentimeter. Setelah itu dipilih berdasarkan panjang dan kulitasnya, dan barulah digunakan untuk mempuat produk sesuai dengan keinginannya, misalnya kursi, sofa, tempat tissue dan lain-lain. Pada umumnya proses tidak terlalu lama, tergantung pada jenis barang yang dibuat.
2.2 Inovasi Pemanfaatan Enceng Gondok Sebagai Sumber Biogas
Menurut Suwarno Hadi,”enceng gondok yang semula adalah tanaman liar yang mengganggu, dapat dirubah menjadi menjadi sumber biogas dan kompos. Pemanfaatan enceng gondok menjadi sumber tersebut dapat dilakukan dalam skala rumah tangga maupun dalam skala besar”.
2.3 Inovasi Pemanfaatan Enceng Gondok Untuk menjaga Kualitas Air
2.3.1 Hasil yang diperoleh dari pemanfaatan Enceng Gondok untuk menjaga kualitas air. Alam yang masih belum mengalami kerusakan parah pada umumnya mempunyai sistem biofilter yang dapat menjaga kelestariannya. Air danau yang menampung berbagai bahan racun dari limbah buangan rumah tangga tersaring secara alami oleh tumbuhan air yang banyak tumbuh di tepian danau tersebut. Tanaman air ini terbukti dapat menyerap zat racun yang dikeluarkan oleh kotoran dan urine ikan. Zat racun juga bisa berasal dari limbah seperti logam berat dan bahan polutan lainnya. Dalam hal ini tanaman air dapat sangat efektif untuk mengontrol pertumbuhan lumut dan polusi air. Tanaman air juga efektif meningkatkan kadar oksigen dalam air melalui proses fotosintesis. Dalam hal ini karbondioksida dalam air diserap dan digantikan oleh oksigen. Kita mengetahui bahwa kadar karbondioksida yang berlebihan mengganggu kestabilan pertumbuhan ikan di dalam air.
Proses fotosisntesis dari tanaman air seperti inilah yang diterapkan pada sistem biofilter melalui tanaman. Inovasi telah menghasilkan teknologi sederhana dan ramah lingkungan dari sistem filter seperti ini telah diterapkan pada sebuah kolam ikan koi di The Cibodas, sebuah vila di Puncak – Jawa Barat. Kolam utama untuk memelihara ikan ini berbentuk persegi panjang dan sangat luas dengan sebuah pendopo ‘mengapung’ di bagian tengahnya. Kolam yang difungsikan untuk filter selebar 150 cm ini mengelilingi kolam utama yang dibagi lagi menjadi petak-petak selebar 200 cm. Di dalam petak-petak kecil itulah proses filterisasi secara biologi terjadi.
2.3.2 Proses pengolahan dari pemanfaatan Enceng Gondok untuk menjaga kualitas air. Cara kerjan dari fotosintesis tersebut sebenarnya sangat sederhana. Pada setiap petak yang ada di area kolam tersebut dibuat kedalaman sekitar 20 cm, Dasar dari petak tersebut kemudian dilapisi batu zeolit. Batu ini fungsinya untuk melekatkan lumut di seluruh permukaannya. Kemudian di atas permukaan air tersebut ditebari enceng gondok. Enceng inilah yang akan akan berfungsi untuk menjernihkan air, melalui proses sebagai berikut.
Air dari kolam dimasukkan ke dalam petak tersebut melalui saluran pipa pralon yang diberi lubang di seluruh permukaannya. Pada petak tersebut, air akan tersaring secara alami oleh tanaman enceng gondok sehingga menjadi lebih jernih. Kemudian air yang sudah jernih tersebut dialirkan kembali ke dalam kolam lain yang sudah disiapkan. Secara alami melalui proses gravitasi berdasarkan perbedaan ketinggian tempat yang dibuat berbeda, air yang sudah bersih tersebut akan mengalir ke kolam yang telah disiapkan sebelumnya.
BAB III
KESIMPULAN
Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah sebagai berikut.
1. Enceng gondok di samping merupakan barang yang menimbulkan gangguan pada kehidupan manusia, sebenarnya dapat dimanfaatkan baik bagi kepentingan ekonomi rumah tangga, maupun lingkungan hidup.
2. Kreativitas manusia melalui inovasi, ternyata mampu merubah enceng gondok yang semula merupakan barang yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung mengganggu menjadi barang yang bermanfaat.
3. Manfaat enceng gondok sebagai hasil inovasi yang berkaitan peningkatan ekonomi rumah tangga di antaranya adalah, ternyata dari enceng tersebut dapat dibuat barang-barang keperluan rumah tangga seperti kursi, meja, tempat tidur, serta hiasan rumah lainnya.
4. Manfaat enceng gondok sebagai hasil inovasi yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan adalah, dari enceng tersebut dapat difungsikan sebagai tanaman yang mampu membersihkan air dari polusi limbah dan racun, baik limba dan racun yang ditimbulkan oleh industri pertanian maupun manufaktur.
DAFTAR PUSTAKA
Antok. 2007. ”Mebel Enceng Gondok dari Rawa Pening,”dalam Sinar Harapan, hari Sabtu, 25 Agustus,hlm.2.Semarang.
Hadi,Suwarno.1989.”Bio dari Enceng Gondok,”dalam Sinar Harapan, hari Minggu, 26 Agustus,hlm.6.Semarang.
Hadi,Wahyono.2007. “Bio dari Enceng Gondok,”dalam Proceeding JBPTITBPP. http://digilib.itb.ac.id/gdl.php.
Yuwanto,Sahari.2007.”Pengertian Enceng Gondok,”dalam ITB Central Library.http://google.com.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Menurut Sahari Yuwanto,”Enceng Gondok(Elchronia Crassipe) adalah sejenis tumbuhan yang hidup terapung di permukaan air. Pertumbuhan enceng tersebut akan semakin baik apabila hidup pada air yang dipenuhi limbah pertanian atau pabrik. Oleh karena itu banyaknya enceng gondok di suatu wilayah sering merupakan indikator dari tercemar tidaknya wilayah tersebut.”
Enceng gondok termasuk dalam kelompok gulma perairan. Tanaman ini memiliki kecepatan berkembang-biak vegetatif sangat tinggi, terutama di daerah tropis dan subtropis. Akhir-akhir ini perkembangan tumbuhan air enceng gondok di perairan sungai, danau, hingga ke perairan payau sangat pesat. Tanaman liar yang banyak terdapat di sungai atau waduk kerap dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Mereka bahkan mengganggap bahwa tanaman tersebut hanya menimbulkan kerugian saja. Namun, bagi orang-orang yang kreatif tanaman tersebut dapat merupakan tanaman yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Enceng gondok bagi orang-orang yang inovatif, ternyata dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan komersial sekaligus memelihara kelestarian lingkungan. Inovasi pemanfaatan enceng gondok dapat dikategorikan sebagai inovasi hijau, karena tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan.
Enceng gondok, dilihat dari jenisnya terdiri dua macam, yaitu:
1. Genjer, tumbuhan ini banyak tumbuh di area persawahan dan berdaun muda. Bunganya yang kuncup dapat dijadikan sayuran untuk dikonsumsi manusia.
2. Enceng Gondok, tumbuh mengapung di perairan di sekitar persawahan atau jalur aliran sungai. Tanaman ini tidak bisa dikonsumsi manusia, bahkan keberadaannya dianggap mengganggu populasi makhluk lain.
Secara alamiah sebenarnya enceng gondok dapat berfungsi untuk mengurangi kandungan logam berat - Fe,Zn,Cu,Hg - yang ada di perairan. Dengan demikian tanaman ini sebenarnya dapat berfungsi untuk membersihkan air dari limbah atau racun yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan di sektor pertanian dan manufaktur misalnya, pestisida dan limbah pabrik.
Enceng gondok dikenal sebagai tanaman yang mempunyai kadar selulose besar. Oleh karena itu dengan sedikit inovasi sebenarnya tanaman tersebut dapat diproses menjadi bahan bakar alternatif dan kompos.
Di sisi lain eceng gondok dapat juga di manfaatkan secara komersial. Inovasi ternyata telah menjadikan barang yang semula diangap tidak bermanfaat menjadi barang yang secara ekonomi sangat bermanfaat. Dari enceng gondok dapat dibuat barang-barang seperti; tas, sepatu, sandal, keranjang, tempat tissue, bahkan juga mebel seperti kursi, meja dan sofa besar. Namun sampai saat ini memang belum banyak pengrajin atau pengusaha yang memanfaatkan enceng gondok tersebut untuk tujuan-tujuan komersial.
1.2 Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di muka, maka ada dua hal utama yang akan dihahas dalam makalah ini, yaitu pertama tentang pengertian enceng gondok. Kedua, tentang inovasi yang telah mampu mengubah enceng gondok menjadi komoditi yang bermanfaat, baik dalam bidang ekonomi mupun bagi kelestaria lingkungan. Secara rinci beberapa permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut.
1. Inovasi Pemanfaatan Enceng Gondok sebagai sumber penghasilan
1.1 Hasil yang diperoleh dari pemanfaatan Enceng Gondok sebagai sumber penghasilan
1.2 Proses pembuatan dari pemanfaatan Enceng Gondok sebagai sumber penghasilan.
2. Inovasi Pemanfaatan Enceng Gondok sebagai sumber biogas
2.1 Hasil yang diperoleh dari pemanfaatan Enceng Gondok sebagai sumber biogas
3. Inovasi Pemanfaatan Enceng Gondok untuk menjaga kejernihan kualitas air
3.1 Hasil yang diperoleh dari pemanfaatan Enceng Gondok untuk menjaga kejernihan kualitas air
3.2 Proses pengolahan dari pemanfaatan Enceng Gondok untuk menjaga kejernihan kualitas air
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Inovasi Pemanfaatan Enceng Gondok Sebagai Sumber Penghasilan
2.1.1 Hasil Yang Diperoleh Dari Pemanfaatan Enceng Gondok Sebagai Sumber Penghasilan. Bagi kebanyakan orang,enceng gondok dianggap sebagai tanaman pengganggu, namun bagi sementara orang yang lain enceng gondok adalah tanaman yang berpotensi membarikan nilai tambah bagi kehidupan umat manusia. Antok,”menyatakan bahwa eceng gondok adalah komoditas yang dapat dimanfaatkan sebagai mesin pencari uang”. Tanaman sejenis gulma ini dapat diubah menjadi produk siap jual seperti kursi, meja, tempat tidur, serta hiasan rumah lainnya.
2.1.2 Proses pembuatan enceng gondok sebagai sumber penghasilan. Enceng gondok yang diambil dari sumbernya kemudian dikeringkan. Rata-rata panjang setiap eceng yang telah dikeringkan tersebut adalah sekitar 60-70 sentimeter. Setelah itu dipilih berdasarkan panjang dan kulitasnya, dan barulah digunakan untuk mempuat produk sesuai dengan keinginannya, misalnya kursi, sofa, tempat tissue dan lain-lain. Pada umumnya proses tidak terlalu lama, tergantung pada jenis barang yang dibuat.
2.2 Inovasi Pemanfaatan Enceng Gondok Sebagai Sumber Biogas
Menurut Suwarno Hadi,”enceng gondok yang semula adalah tanaman liar yang mengganggu, dapat dirubah menjadi menjadi sumber biogas dan kompos. Pemanfaatan enceng gondok menjadi sumber tersebut dapat dilakukan dalam skala rumah tangga maupun dalam skala besar”.
2.3 Inovasi Pemanfaatan Enceng Gondok Untuk menjaga Kualitas Air
2.3.1 Hasil yang diperoleh dari pemanfaatan Enceng Gondok untuk menjaga kualitas air. Alam yang masih belum mengalami kerusakan parah pada umumnya mempunyai sistem biofilter yang dapat menjaga kelestariannya. Air danau yang menampung berbagai bahan racun dari limbah buangan rumah tangga tersaring secara alami oleh tumbuhan air yang banyak tumbuh di tepian danau tersebut. Tanaman air ini terbukti dapat menyerap zat racun yang dikeluarkan oleh kotoran dan urine ikan. Zat racun juga bisa berasal dari limbah seperti logam berat dan bahan polutan lainnya. Dalam hal ini tanaman air dapat sangat efektif untuk mengontrol pertumbuhan lumut dan polusi air. Tanaman air juga efektif meningkatkan kadar oksigen dalam air melalui proses fotosintesis. Dalam hal ini karbondioksida dalam air diserap dan digantikan oleh oksigen. Kita mengetahui bahwa kadar karbondioksida yang berlebihan mengganggu kestabilan pertumbuhan ikan di dalam air.
Proses fotosisntesis dari tanaman air seperti inilah yang diterapkan pada sistem biofilter melalui tanaman. Inovasi telah menghasilkan teknologi sederhana dan ramah lingkungan dari sistem filter seperti ini telah diterapkan pada sebuah kolam ikan koi di The Cibodas, sebuah vila di Puncak – Jawa Barat. Kolam utama untuk memelihara ikan ini berbentuk persegi panjang dan sangat luas dengan sebuah pendopo ‘mengapung’ di bagian tengahnya. Kolam yang difungsikan untuk filter selebar 150 cm ini mengelilingi kolam utama yang dibagi lagi menjadi petak-petak selebar 200 cm. Di dalam petak-petak kecil itulah proses filterisasi secara biologi terjadi.
2.3.2 Proses pengolahan dari pemanfaatan Enceng Gondok untuk menjaga kualitas air. Cara kerjan dari fotosintesis tersebut sebenarnya sangat sederhana. Pada setiap petak yang ada di area kolam tersebut dibuat kedalaman sekitar 20 cm, Dasar dari petak tersebut kemudian dilapisi batu zeolit. Batu ini fungsinya untuk melekatkan lumut di seluruh permukaannya. Kemudian di atas permukaan air tersebut ditebari enceng gondok. Enceng inilah yang akan akan berfungsi untuk menjernihkan air, melalui proses sebagai berikut.
Air dari kolam dimasukkan ke dalam petak tersebut melalui saluran pipa pralon yang diberi lubang di seluruh permukaannya. Pada petak tersebut, air akan tersaring secara alami oleh tanaman enceng gondok sehingga menjadi lebih jernih. Kemudian air yang sudah jernih tersebut dialirkan kembali ke dalam kolam lain yang sudah disiapkan. Secara alami melalui proses gravitasi berdasarkan perbedaan ketinggian tempat yang dibuat berbeda, air yang sudah bersih tersebut akan mengalir ke kolam yang telah disiapkan sebelumnya.
BAB III
KESIMPULAN
Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah sebagai berikut.
1. Enceng gondok di samping merupakan barang yang menimbulkan gangguan pada kehidupan manusia, sebenarnya dapat dimanfaatkan baik bagi kepentingan ekonomi rumah tangga, maupun lingkungan hidup.
2. Kreativitas manusia melalui inovasi, ternyata mampu merubah enceng gondok yang semula merupakan barang yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung mengganggu menjadi barang yang bermanfaat.
3. Manfaat enceng gondok sebagai hasil inovasi yang berkaitan peningkatan ekonomi rumah tangga di antaranya adalah, ternyata dari enceng tersebut dapat dibuat barang-barang keperluan rumah tangga seperti kursi, meja, tempat tidur, serta hiasan rumah lainnya.
4. Manfaat enceng gondok sebagai hasil inovasi yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan adalah, dari enceng tersebut dapat difungsikan sebagai tanaman yang mampu membersihkan air dari polusi limbah dan racun, baik limba dan racun yang ditimbulkan oleh industri pertanian maupun manufaktur.
DAFTAR PUSTAKA
Antok. 2007. ”Mebel Enceng Gondok dari Rawa Pening,”dalam Sinar Harapan, hari Sabtu, 25 Agustus,hlm.2.Semarang.
Hadi,Suwarno.1989.”Bio dari Enceng Gondok,”dalam Sinar Harapan, hari Minggu, 26 Agustus,hlm.6.Semarang.
Hadi,Wahyono.2007. “Bio dari Enceng Gondok,”dalam Proceeding JBPTITBPP. http://digilib.itb.ac.id/gdl.php.
Yuwanto,Sahari.2007.”Pengertian Enceng Gondok,”dalam ITB Central Library.http://google.com.
ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA TEGAL
(TAHUN 1999/2000-2004)
I PENDAHULUAN
Penulis memilih APBD Kota Tegal untuk bahan analisis, karena kota tersebut sebagai salah satu kota industri yang cukup maju di Provinsi Jawa Tengah. Dalam analisis Penulis memusatkan pada sisi pengeluaran, karena ingin mengetahui sampai seberapa jauh pengeluaran-pengeluaran Pemerintah Daerah selama 1999/2000-2004 berpihak pada rakyat, serta konsisten dengan visi dan misi dari Kota tersebut.
Semula penulis ingin menganalisis APBD mulai dari tahun 2002 sampai tahun 2006 (karena data tahun 2007 belum keluar), namun ternyata data pengeluaran APBD tahun 2005 dan 2006 yang tersedia di BPS tidak lengkap. Penulis mencoba untuk mencari melalui internet, namun tidak kami peroleh data yang pos-posnya konsiten sehingga dapat dilakukan analisis perbandingan.
Data selama lima tahun yang memungkinkan untuk diperbandingkan adalah data tahun 1999/2000 sampai dengan 2004, walaupun terdapat masalah dalam menggunakan data tersebut, mengingat:
1. Terdapat perbedaan tahun anggaran (yaitu untuk tahun 1999/2000) dengan tahun tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004. Tahun anggaran 1999/2000 menggunakan sekwen anggaran 1 April 1999 sampai dengan 31 Maret 2000), sedangkan dan tahun-tahun sesudahnya yang menggunakan tahun anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam hal ini kami tidak dapat memperoleh data mengenai APBD tahun 2000, namun walaupun data itu ada tidak dapat diperbandingkan karena hanya berjangka waktu 8 bulan.
2. Struktur dan mata anggaran pengeluaran untuk periode 1999/2000 sampai dengan 2002 berbeda dengan struktur anggaran 2003 dan 2004. Pada tahun 1999/2000 sampai dengan 2002 pengeluaran APBD dikelompokkan menjadi Pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, sedangkan untuk 2003 sampai dengan 2004 dikelompokkan menjadi belanja aparatur dan belanja publik. Walaupun demikian dalam beberapa hal masih dapat dilakukan perbandingan, berkaitan dengan analisis total pengeluaran/belanja, efisiensi pengeluaran/belanja dan prioritas pengeluaran.
Dalam makalah ini analisis perbandingan akan difokuskan kepada tiga hal, yaitu:
1. Analisis yang berkaitan dengan total pengeluaran.
2. Analisis struktur pnfeluaran/belanja
3. Analisis terhadap prioritas pengeluaran/belanja
II. ANALISIS TOTAL PENGELUARAN (BELANJA)
Total pengeluaran APBD Kota Tegal dilihat dari tahun 1999/2000, 2001, 2002, 2003 dan 2004 mengalami peningkatan, yang cukup berarti. Bahkan dibandingkan tahun 1999/2000 pengeluaran tahun 2001 meningkat sangat besar yaitu sebesar 173,69 persen. Tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 2002 meningkat 29,36 persen dibandingkan dengan tahun 2001, tahun 2003 meningkat sebesar 38,44 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan tahun 2004 meningkat sebesar 15,12 persen. Walaupun ada kecenderungan persentase kenaikan yang semakin menurun (lihat Tabel 1) namun apabila dibandingkan dengan tingkat inflasi, ternyata persentase kenaikan pengeluaran jauh lebih besar dibandingkan dengan tingkat inflasi untuk tahun-tahun yang sama. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Tabel 1. Relisasi Total Pengeluaran Daerah Otonom Tingkat II
Kota Tegal (Tahun 1999/2000-2006
Tahun Total Pengeluaran % Kenaikan PDRB Pengeluar-an/PDRB Tingkat
(Dalam Ribuan Rp) Pengeluaran (Dalam Ribuan Rp) Inflasi
1999/2000 44.675.059,00 - - - 7,89
2001 122,265,284.00 173,69 948,945,790.62 12,88 11.26
2002 158,163,670.00 29.36 1,044,255,564.43 15,15 11.27
2003 218,966,945.00 38.44 1,146,658,830.57 19,10 7.71
2004 252,064,887.31 15.12 1,278,884,131.19 19,71 5.25
Sumber: (Diperoleh Dari Tegal Dalam Angka Yang Sudah Diolah)
Dilihat analisis ekonomi makro, yaitu Y = C + I + G + (X-M), dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa peranan APBD (G) terhadap PDRB (Y) semakin lama semakin meningkat, hal ini berarti ketergantungan masyarakat dan swasta (yang diukur melalui C + I + (X-M) dalam pembentukan PDRB semakin tinggi. Kondisi tidak baik, karena menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kota Tegal untuk periode 2001 sampai dengan 2004 semakin didominasi oleh sektor Pemerintah.
III ANALISIS STRUKTUR PENGELUARAN/BELANJA
Dari Tabel 2, 3, 4 dan 5 dapat dilihat bahwa pengeluaran terbesar pada belanja pegawai. Pada tahun 1999/2000 persentase belanja pegawai dibandingkan dengan total pengeluaran adalah 44,63 persen dari total pengluaran, tahun 2001 meningkat menjadi 49,22 persen, tahun 2002 turun menjadi 40,12 persen, tahun 2003 turun menjadi 38,90 persen dan tahun 2007 turun lagi menjadi 37,78 persen. Besarnya belanja pegawai dalam struktur pengeluaran APBD tersebu karena jumlah pegawai di Kota tersebut yang relatif besar. Pengeluaran kedua yang mempunyai porsi besar adalah belanja barang dan jasa.
Berdasarkan analisis selama lima tahun, maka dapat dikatakan bahwa struktur pengeluaran/belanja di Kota Tegal menunjukkan komposisi yang semakin baik (efisien). Hal ini ditunjukkan oleh persentasi pengeluaran rutin yang semakin menurun dari tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun 2002 (lihat Tabel 3). Untuk Tahun 2003 sampai tahun 2004 yang struktur anggaranya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, juga menunjukkan komposisi penggunaan angaran yang semakin baik, yaitu dengan semakin menurunnya persentase pengeluaran untuk aparatur terhdap total pengeluaran (lihat Tabel 5).
Dengan semakin menurunnya persentase pengeluaran/belanja untuk pos-pos tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota tersebut dilihat dari struktur anggarannya. Hal ini berarti pula bahwa angaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan atau anggaran publik semakin meningkat.
IV ANALISIS PRIORITAS PENGELUARAN/BELANJA
Prioritas pengeluaran pembangunan untuk Kota Tegal, untuk kurun waktu 1999/2000 sampai dengan 2002, demikian juga untuk anggaran 2003 dan 2004 (lihat Tabel 3 dan 5), ternyata belum fokus mengarah pada visi dan misi Kota Tegal yang seharusnya lebih memprioritaskan pada Industri, perdagangan, jasa dan .maritim, hal ini sesuai dengan visi dan misi Kota Tegal, yaitu:
Visi:
Terwujudnya Kota Tegal sebagai Pusat Industri, Perdagangan, Jasa, dan Maritim yang mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warganya melalui kebersamaan
Misi
1. Memfasilitasi dan menegakkan terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa, sehat, cerdas, dan berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Memfasilitasi terwujudnya pelaksanaan politik yang demokratis, transparan, aspiratif, berkeadilan dan meningkatkan kesadaran hukum serta melindungi hak asasi manusia (HAM).
4. Meningkatkan kondisi aparatur daerah yang professional, berdedikasi, berdaya guna, produktif, transparan, dalam rangka pelayanan publik yang efektif dan efisien guna mewujudkan pemerintahan yang bersih.
5. Meningkatkan ekonomi daerah yang handal dan kuat terutama upaya pemberdayaan masyarakat khususnya bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang tepat dan bermanfaat untuk menunjang Kota Tegal sebagai pusat industri, perdagangan, jasa dan maritim.
7. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah.
8. Mendayagunakan dan menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup secara optimal.
9. Meningkatkan kelestarian nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat sesuai dengan kepribadian yang luhur.
Selama lima tahun tersebut porsi terbesar pengeluaran pembangunan adalah pada sector kesehatan dan kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan tata ruang, belanja modal tanah dan jembatan. Demikian juga subsidi untuk daerah bawahan yang merupakan pencerminan dari upaya pemerintah daerah untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah hanya mendapatkan alokasi dana yang relatif sedikit, baik pada tahun anggaran 1999/2000-2002 maupun tahun anggaran 2003 dan 2004.
Dilihat perhatian Pemerintah Daerah bagai pertumbuhan ekonomi, memang sudah nampak upaya-upaya untuk mengakselerasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan melihat kecenderugan peningkatan persentase pengeluaran untuk membangun sarana dan prasarana dasar bagi kegiatan-kegiatan ekonomi,masyarakat, yaitu jalan, jembatan, pengaturan tata ruang dan lingkungan hidup, irigasi dan sebagainya.
Tabel 2 Realisasi Pengeluaran daerah Otonom Tingkat II, Kota Tegal (Dalam Ribuan
Rupiah)
TAHUN ANGGARAN
JENIS PENGELUARAN 1999/2000 2001 2002
I PENGELUARAN RUTIN 32,649,359.00 82,058,450.00 92,755,129.00
1 Belanja Pegawai 19,936,333.00 60,174,424.00 63,462,887.00
2 Belanja Barang 5,763,243.00 11,626,102.00 13,447,634.00
3 Belanja Pemeliharaan 1,186,861.00 2,607,567.00 3,940,480.00
4 Belanja Perjalanan Dinas 273,742.00 598,770.00 642,789.00
5 Belanja Lain-lain 3,005,752.00 5,334,911.00 8,335,832.00
6 Angsuran Pinjaman/Utang&Bunga 1,086,530.00 836,676.00 1,774,717.00
7 Subsidi & Sumbangan 74,128.00 189,175.00 190,764.00
8 Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain 584,288.00 492,960.00 772,813.00
9 Pengeluaran Tidak Tersangka 738,482.00 197,866.00 187,213.00
II PENGFELUARAN PEMBANGUNAN 12,025,700.00 40,206,834.00 65,408,541.00
1 Industri 396,430.00 47,400.00 152,870.00
2 Pertanian & Kehutanan 160,406.00 1,191,605.00 3,540,441.00
3 Sumber Daya Air & Irigrasi 0.00 7,121.00 2,469,497.00
4 Tenaga Kerja 15,000.00 204,000.00 946,136.00
5 Perdagangan,Pengembangan usaha Daerah 339,309.00 2,286,005.00 3,339,689.00
6 Transportasi 1,757,848.00 6,026,680.00 10,469,537.00
7 Pertambangan & Energi 113,740.00 1,070,219.00 756,391.00
8 Pariwisata & Telekomunikasi Daerah 90,106.00 134,138.00 179,336.00
9 Pembangunan Daerah & Pemukiman 156,406.00 541,809.00 736,544.00
10 Lingungan Hidup & Tata Ruang 336,365.00 8,869,912.00 8,434,428.00
11 Pendidikan,Kebudayaan 2,103,608.00 1,832,013.00 4,223,131.00
12 Kependudukan & KB 37,000.00 40,000.00 166,112.00
13 Kesehatan & Kesejahteraan Sosial 186,727.00 992,828.00 9,586,369.00
14 Perumahan & Pemukiman 4,061,118.00 5,993,586.00 7,616,617.00
15 Agama 64,216.00 200,340.00 217,540.00
16 IPTEK 69,209.00 421,552.00 2,495,728.00
17 Hukum 59,835.00 174,633.00 223,457.00
18 Aparatur Pemerintah & Pengawasan 1,501,752.00 8,713,991.00 8,866,181.00
19 Politik,Penerangan & Komunikasi 183,413.00 300,998.00 411,587.00
20 Keamanan & Ketertiban Umum 93,829.00 87,052.00 142,128.00
21 Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan 299,383.00 1,070,955.00 434,822.00
TOTAL PENGELUARAN 44,675,059.00 122,265,284.00 158,163,670.00
Sumber: Tegal dalam Angka Tahun 2000-2003
Tabel 3. Presentasi masing-masing Pengeluaran terhadap Total Pengeluaran daerah
Otonom Tingkat II, (Berdasarkan realisasi), Kota Tegal.
TAHUN ANGGARAN
JENIS PENGELUARAN 1999/2000 2001 2002
I PENGELUARAN RUTIN 73.08 67.12 58.65
1 Belanja Pegawai 44.63 49.22 40.12
2 Belanja Barang 12.90 9.51 8.50
3 Belanja Pemeliharaan 2.66 2.13 2.49
4 Belanja Perjalanan Dinas 0.61 0.49 0.41
5 Belanja Lain-lain 6.73 4.36 5.27
6 Angsuran Pinjaman/Utang&Bunga 2.43 0.68 1.12
7 Subsidi & Sumbangan 0.17 0.15 0.12
8 Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain 1.31 0.40 0.49
9 Pengeluaran Tidak Tersangka 1.65 0.16 0.12
II PENGFELUARAN PEMBANGUNAN 26.92 32.88 41.35
1 Industri 0.89 0.04 0.10
2 Pertanian & Kehutanan 0.36 0.97 2.24
3 Sumber Daya Air & Irigrasi 0.00 0.01 1.56
4 Tenaga Kerja 0.03 0.17 0.60
5 Perdagangan,Pengembangan usaha Daerah 0.76 1.87 2.11
6 Transportasi 3.93 4.93 6.62
7 Pertambangan & Energi 0.25 0.88 0.48
8 Pariwisata & Telekomunikasi Daerah 0.20 0.11 0.11
9 Pembangunan Daerah & Pemukiman 0.35 0.44 0.47
10 Lingungan Hidup & Tata Ruang 0.75 7.25 5.33
11 Pendidikan,Kebudayaan 4.71 1.50 2.67
12 Kependudukan & KB 0.08 0.03 0.11
13 Kesehatan & Kesejahteraan Sosial 0.42 0.81 6.06
14 Perumahan & Pemukiman 9.09 4.90 4.82
15 Agama 0.14 0.16 0.14
16 IPTEK 0.15 0.34 1.58
17 Hukum 0.13 0.14 0.14
18 Aparatur Pemerintah & Pengawasan 3.36 7.13 5.61
19 Politik,Penerangan & Komunikasi 0.41 0.25 0.26
20 Keamanan & Ketertiban Umum 0.21 0.07 0.09
21 Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan 0.67 0.88 0.27
TOTAL PENGELUARAN 100.00 100.00 100.00
Sumber: Dihitung dari Tabel 2
JENIS PENGELUARAN 2003 2004
I APARATUR DAERAH 118,209,293.00 128,803,984.20
1.1 Belanja Administrasi Umum 85,181,168.00 95,236,047.57
1.1.1. Belanja Pegawai 76,081,168.00 84,178,505.95
1.1.2. Belanja Barang dan Jasa 6,614,442.00 8,096,292.94
1.1.3. Belanja Perjalanan Dinas 1,228,902.00 1,116,736.74
1.1.4. Belanja Pemeliharaan 1,256,751.00 1,844,511.95
1.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 22,115,521.00 26,020,165.91
1.2.1. Belanja Pegawai 13,364,268.00 18,904,540.28
1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6,930,908.00 5,568,604.33
1.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 35,085.00 294,605.54
1.2.4. Belanja Pemeliharaan 1,765,259.00 1,252,415.77
1.3 Belanja Modal 10,912,604.00 0.00
1.3.1. Belanja Modal Tanah 238,320.00 0.00
1.3.2. Belanja Modal Jalan dan Jembatan 0.00 0.00
1.3.3. Belanja Modal Bangunan Air (irigasi) 0.00 0.00
1.3.4. Belanja Modal Instalasi 0.00 0.00
1.3.5. Belanja Modal Jaringan 0.00 15,632.00
1.3.6. Belanja Modal Bangunan Gedung 6,534,998.00 1,905,893.88
1.3.7. Belanja Modal Monumen 0.00 78,846.73
1.3.8. Belanja Modal Alat-alat Besar 0.00 0.00
1.3.9. Belanja Modal Alat-alat Angkutan 1,142,012.00 2,516,520.00
1.3.10. Belanja Modal Alat-alat Bengkel 0.00 7,000.00
1.3.11. Belanja Modal Alat-alat Pertanian 0.00 0.00
1.3.12. Belanja Modal Alat2 Ktr dan RT 2,781,754.00 2,462,465.30
1.3.13. Belanja modal alat2 studio dn comp 198,021.00 540,987.80
1.3.14. Belanja modal alat2 kedokteran 0.00 0.00
1.3.15. Belanja modal alat2 lab. 0.00 0.00
1.3.16. Belanja modal terbitan buku/ perpus. 17,500.00 20,425.00
1.3.17. Belanja modal barang bercorak sni/kbut. 0.00 0.00
1.3.18. Belanja modal hewan ternak srta tnaman. 0.00 0.00
1.3.19. Belanja modal alat2 prsenjataan/keamanan 0.00 0.00
0.00
2 PELAYANAN PUBLIK 100,757,653.00 123,260,903.11
0.00
2.1 Belanja Administrasi Umum 6,088,119.00 8,382,292.78
2.1.1. Belanja Pegawai 0.00 0.00
2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 4,752,718.00 6,881,764.68
2.1.3. Belanja Perjalanan Dinas 46,337.00 10,742.50
2.1.4. Belanja Pemeliharaan 1,289,065.00 1,489,785.69
2.
Belanja Operasi dan Pemeliharaan
33,750,810.00
33,459,555.71
2.2.1. Belanja Pegawai 2,163,527.00 2,549,864.15
2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15,404,351.00 18,620,303.61
2.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 99,414.00 177,421.75
2.2.4. Belanja Pemeliharaan 16,083,518.00 12,112,026.20
0.00
2.3 Belanja Modal 50,328,673.00 66,082,884.91
2.3.1. Belanja Modal Tanah 20,837,187.00 40,548,533.56
2.3.2. Belanja Modal Jalan dan Jembatan 7,545,650.00 8,691,503.98
2.3.3. Belanja Modal Bangunan Air (irigasi) 2,906,707.00 717,145.84
2.3.4. Belanja Modal Instalasi 65,172.00 1,330,808.00
2.3.5. Belanja Modal Jaringan 2,055,604.00 8,245,490.33
2.3.6. Belanja Modal Bangunan Gedung 7,784,677.00 611,835.90
2.3.7. Belanja Modal Monumen 219,892.00 340,000.00
2.3.8. Belanja Modal Alat2 Besar 0.00 546,217.00
2.3.9. Belanja Modal Alat2 Angkutan 263,888.00 0.00
2.3.10. Belanja Modal Alat2 Bengkel 0.00 256,317.50
2.3.11. Belanja Modal Alat2 Pertanian 549,480.00 42,389.00
2.3.12. Belanja Modal Alat2 Kantor dan RT 1,918,015.00 1,200,271.81
2.3.13. Belanja Modal Alat2 Studio dan Kom. 107,537.00 236,477.50
2.3.14. Belanja Modal Alat2 Kedokteran 3,234,372.00 697,450.00
2.3.15. Belanja Modal Alat2 Lab. 1,983,504.00 1,988,686.00
2.3.16. Belanja Modal Terbitan Buku/Perpus. 767,656.00 463,498.70
2.3.17. Belanja Modal Brg Bercrk Kes. Dan Keb. 89,332.00 96,920.00
2.3.18. Belanja Modal Hewan Trnak srt Tanaman 0.00 69,339.80
2.3.19. Belanja Modal Alat2 Persenjataan/Kmanan 0.00 0.00
0.00
2.4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 10,459,562.00 14,234,334.56
0.00
2.4.1. Belanja Bantuan Keu. Kpd Pemrintah Kota 3,951,858.00 6,454,138.56
2.4.2. Belanja Bantuan Keu. Kpd Pemrintah Kelrhan 1,613,440.00 1,240,990.00
2.4.3. Belanja Bantuan Keu. Kpd Orgsasi Kemasy. 4,706,856.00 5,595,448.10
2.4.4. Belanja Bantuan Keu. Kpd Orgsasi Profesi 187,408.00 943,757.90
0.00
2.5 Belanja tidak Tersangka 130,489.00 1,161,835.16
0.00
0.00
Jumlah Belanja 218,966,945.00 252,064,887.31
Sumber: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2005.
Tabel 5 Persentase Pengeluaran Masing-Masing Pos Anggaran terhadap Total
Anggaran, Daerah Otonom Tingkat II, Kota Tegal (Dihitung dari Realisasi)
TAHUN ANGGARAN
JENIS PENGELUARAN 2003 2004
I APARATUR DAERAH 53.98 51.10
1.1 Belanja Administrasi Umum 38.90 37.78
1.1.1. Belanja Pegawai 34.75 33.40
1.1.2. Belanja Barang dan Jasa 3.02 3.21
1.1.3. Belanja Perjalanan Dinas 0.56 0.44
1.1.4. Belanja Pemeliharaan 0.57 0.73
1.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 10.10 10.32
1.2.1. Belanja Pegawai 6.10 7.50
1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.17 2.21
1.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0.02 0.12
1.2.4. Belanja Pemeliharaan 0.81 0.50
1.3 Belanja Modal 4.98 0.00
1.3.1. Belanja Modal Tanah 0.11 0.00
1.3.2. Belanja Modal Jalan dan Jembatan 0.00 0.00
1.3.3. Belanja Modal Bangunan Air (irigasi) 0.00 0.00
1.3.4. Belanja Modal Instalasi 0.00 0.00
1.3.5. Belanja Modal Jaringan 0.00 0.01
1.3.6. Belanja Modal Bangunan Gedung 2.98 0.76
1.3.7. Belanja Modal Monumen 0.00 0.03
1.3.8. Belanja Modal Alat-alat Besar 0.00 0.00
1.3.9. Belanja Modal Alat-alat Angkutan 0.52 1.00
1.3.10. Belanja Modal Alat-alat Bengkel 0.00 0.00
1.3.11. Belanja Modal Alat-alat Pertanian 0.00 0.00
1.3.12. Belanja Modal Alat2 Ktr dan RT 1.27 0.98
1.3.13. Belanja modal alat2 studio dn comp 0.09 0.21
1.3.14. Belanja modal alat2 kedokteran 0.00 0.00
1.3.15. Belanja modal alat2 lab. 0.00 0.00
1.3.16. Belanja modal terbitan buku/ perpus. 0.01 0.01
1.3.17. Belanja modal barang bercorak sni/kbut. 0.00 0.00
1.3.18. Belanja modal hewan ternak srta tnaman. 0.00 0.00
1.3.19. Belanja modal alat2 prsenjataan/keamanan 0.00 0.00
0.00 0.00
2 PELAYANAN PUBLIK 46.02 48.90
0.00 0.00
2.1 Belanja Administrasi Umum 2.78 3.33
2.1.1. Belanja Pegawai 0.00 0.00
2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.17 2.73
2.1.3. Belanja Perjalanan Dinas 0.02 0.00
2.1.4. Belanja Pemeliharaan 0.59 0.59
2.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 15.41 13.27
2.2.1. Belanja Pegawai 0.99 1.01
2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.04 7.39
2.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0.05 0.07
2.2.4. Belanja Pemeliharaan 7.35 4.81
2.3 Belanja Modal 22.98 26.22
2.3.1. Belanja Modal Tanah 9.52 16.09
2.3.2. Belanja Modal Jalan dan Jembatan 3.45 3.45
2.3.3. Belanja Modal Bangunan Air (irigasi) 1.33 0.28
2.3.4. Belanja Modal Instalasi 0.03 0.53
2.3.5. Belanja Modal Jaringan 0.94 3.27
2.3.6. Belanja Modal Bangunan Gedung 3.56 0.24
2.3.7. Belanja Modal Monumen 0.10 0.13
2.3.8. Belanja Modal Alat2 Besar 0.00 0.22
2.3.9. Belanja Modal Alat2 Angkutan 0.12 0.00
2.3.10. Belanja Modal Alat2 Bengkel 0.00 0.10
2.3.11. Belanja Modal Alat2 Pertanian 0.25 0.02
2.3.12. Belanja Modal Alat2 Kantor dan RT 0.88 0.48
2.3.13. Belanja Modal Alat2 Studio dan Kom. 0.05 0.09
2.3.14. Belanja Modal Alat2 Kedokteran 1.48 0.28
2.3.15. Belanja Modal Alat2 Lab. 0.91 0.79
2.3.16. Belanja Modal Terbitan Buku/Perpus. 0.35 0.18
2.3.17. Belanja Modal Brg Bercrk Kes. Dan Keb. 0.04 0.04
2.3.18. Belanja Modal Hewan Trnak srt Tanaman 0.00 0.03
2.3.19. Belanja Modal Alat2 Persenjataan/Kmanan 0.00 0.00
0.00 0.00
2.4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 4.78 5.65
0.00 0.00
2.4.1. Belanja Bantuan Keu. Kpd Pemrintah Kota 1.80 2.56
2.4.2. Belanja Bantuan Keu. Kpd Pemrintah Kelrhan 0.74 0.49
2.4.3. Belanja Bantuan Keu. Kpd Orgsasi Kemasy. 2.15 2.22
2.4.4. Belanja Bantuan Keu. Kpd Orgsasi Profesi 0.09 0.37
0.00 0.00
2.5 Belanja tidak Tersangka 0.06 0.46
0.00 0.00
0.00 0.00
Jumlah Belanja 100.00 100.00
Sumber: Dihitung dari Tabel 4
V KESIMPULAN
Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Kemampuan Kota Tegal untuk memberikan palayanan pada masyarakat dilihat dari sisi pengeluaran APBD cenderung menungkat dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan lebih tingginya persentase kenaikan pengeluaran tersebut dibandingka dengan tingkat inflasi.
2. Peranan swasta dan masayarakat dalam pembentukan PDRB cenderung menurun
3. Struktur APBD cenderung berpihak pada masyarakat. Hal ini dituntukkan oleh semakin kecilnya persentase penggeluaran rutin dan belanja aparatur dalam sturktur APBD
4. Dilihat dari struktur anggaran untuk pembangunan itu sendiri, ternyata belum fokus pada upaya pencapaian visi dan misi Kota, belum kelihatan upaya-upaya untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antara wilayah, namun sudah terlihat upaya-upaya Pemerintah Kota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. Tegal Dalam Angka Tahun 2000. Semarang
_________ . Tegal Dalam Angka Tahun 2001. Semarang
_________ . Tegal Dalam Angka Tahun 2002. Semarang
_________ . Tegal Dalam Angka Tahun 2003. Semarang
_________ . Tegal Dalam Angka Tahun 2004. Semarang
I PENDAHULUAN
Penulis memilih APBD Kota Tegal untuk bahan analisis, karena kota tersebut sebagai salah satu kota industri yang cukup maju di Provinsi Jawa Tengah. Dalam analisis Penulis memusatkan pada sisi pengeluaran, karena ingin mengetahui sampai seberapa jauh pengeluaran-pengeluaran Pemerintah Daerah selama 1999/2000-2004 berpihak pada rakyat, serta konsisten dengan visi dan misi dari Kota tersebut.
Semula penulis ingin menganalisis APBD mulai dari tahun 2002 sampai tahun 2006 (karena data tahun 2007 belum keluar), namun ternyata data pengeluaran APBD tahun 2005 dan 2006 yang tersedia di BPS tidak lengkap. Penulis mencoba untuk mencari melalui internet, namun tidak kami peroleh data yang pos-posnya konsiten sehingga dapat dilakukan analisis perbandingan.
Data selama lima tahun yang memungkinkan untuk diperbandingkan adalah data tahun 1999/2000 sampai dengan 2004, walaupun terdapat masalah dalam menggunakan data tersebut, mengingat:
1. Terdapat perbedaan tahun anggaran (yaitu untuk tahun 1999/2000) dengan tahun tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004. Tahun anggaran 1999/2000 menggunakan sekwen anggaran 1 April 1999 sampai dengan 31 Maret 2000), sedangkan dan tahun-tahun sesudahnya yang menggunakan tahun anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam hal ini kami tidak dapat memperoleh data mengenai APBD tahun 2000, namun walaupun data itu ada tidak dapat diperbandingkan karena hanya berjangka waktu 8 bulan.
2. Struktur dan mata anggaran pengeluaran untuk periode 1999/2000 sampai dengan 2002 berbeda dengan struktur anggaran 2003 dan 2004. Pada tahun 1999/2000 sampai dengan 2002 pengeluaran APBD dikelompokkan menjadi Pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, sedangkan untuk 2003 sampai dengan 2004 dikelompokkan menjadi belanja aparatur dan belanja publik. Walaupun demikian dalam beberapa hal masih dapat dilakukan perbandingan, berkaitan dengan analisis total pengeluaran/belanja, efisiensi pengeluaran/belanja dan prioritas pengeluaran.
Dalam makalah ini analisis perbandingan akan difokuskan kepada tiga hal, yaitu:
1. Analisis yang berkaitan dengan total pengeluaran.
2. Analisis struktur pnfeluaran/belanja
3. Analisis terhadap prioritas pengeluaran/belanja
II. ANALISIS TOTAL PENGELUARAN (BELANJA)
Total pengeluaran APBD Kota Tegal dilihat dari tahun 1999/2000, 2001, 2002, 2003 dan 2004 mengalami peningkatan, yang cukup berarti. Bahkan dibandingkan tahun 1999/2000 pengeluaran tahun 2001 meningkat sangat besar yaitu sebesar 173,69 persen. Tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 2002 meningkat 29,36 persen dibandingkan dengan tahun 2001, tahun 2003 meningkat sebesar 38,44 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan tahun 2004 meningkat sebesar 15,12 persen. Walaupun ada kecenderungan persentase kenaikan yang semakin menurun (lihat Tabel 1) namun apabila dibandingkan dengan tingkat inflasi, ternyata persentase kenaikan pengeluaran jauh lebih besar dibandingkan dengan tingkat inflasi untuk tahun-tahun yang sama. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Tabel 1. Relisasi Total Pengeluaran Daerah Otonom Tingkat II
Kota Tegal (Tahun 1999/2000-2006
Tahun Total Pengeluaran % Kenaikan PDRB Pengeluar-an/PDRB Tingkat
(Dalam Ribuan Rp) Pengeluaran (Dalam Ribuan Rp) Inflasi
1999/2000 44.675.059,00 - - - 7,89
2001 122,265,284.00 173,69 948,945,790.62 12,88 11.26
2002 158,163,670.00 29.36 1,044,255,564.43 15,15 11.27
2003 218,966,945.00 38.44 1,146,658,830.57 19,10 7.71
2004 252,064,887.31 15.12 1,278,884,131.19 19,71 5.25
Sumber: (Diperoleh Dari Tegal Dalam Angka Yang Sudah Diolah)
Dilihat analisis ekonomi makro, yaitu Y = C + I + G + (X-M), dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa peranan APBD (G) terhadap PDRB (Y) semakin lama semakin meningkat, hal ini berarti ketergantungan masyarakat dan swasta (yang diukur melalui C + I + (X-M) dalam pembentukan PDRB semakin tinggi. Kondisi tidak baik, karena menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kota Tegal untuk periode 2001 sampai dengan 2004 semakin didominasi oleh sektor Pemerintah.
III ANALISIS STRUKTUR PENGELUARAN/BELANJA
Dari Tabel 2, 3, 4 dan 5 dapat dilihat bahwa pengeluaran terbesar pada belanja pegawai. Pada tahun 1999/2000 persentase belanja pegawai dibandingkan dengan total pengeluaran adalah 44,63 persen dari total pengluaran, tahun 2001 meningkat menjadi 49,22 persen, tahun 2002 turun menjadi 40,12 persen, tahun 2003 turun menjadi 38,90 persen dan tahun 2007 turun lagi menjadi 37,78 persen. Besarnya belanja pegawai dalam struktur pengeluaran APBD tersebu karena jumlah pegawai di Kota tersebut yang relatif besar. Pengeluaran kedua yang mempunyai porsi besar adalah belanja barang dan jasa.
Berdasarkan analisis selama lima tahun, maka dapat dikatakan bahwa struktur pengeluaran/belanja di Kota Tegal menunjukkan komposisi yang semakin baik (efisien). Hal ini ditunjukkan oleh persentasi pengeluaran rutin yang semakin menurun dari tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun 2002 (lihat Tabel 3). Untuk Tahun 2003 sampai tahun 2004 yang struktur anggaranya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, juga menunjukkan komposisi penggunaan angaran yang semakin baik, yaitu dengan semakin menurunnya persentase pengeluaran untuk aparatur terhdap total pengeluaran (lihat Tabel 5).
Dengan semakin menurunnya persentase pengeluaran/belanja untuk pos-pos tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota tersebut dilihat dari struktur anggarannya. Hal ini berarti pula bahwa angaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan atau anggaran publik semakin meningkat.
IV ANALISIS PRIORITAS PENGELUARAN/BELANJA
Prioritas pengeluaran pembangunan untuk Kota Tegal, untuk kurun waktu 1999/2000 sampai dengan 2002, demikian juga untuk anggaran 2003 dan 2004 (lihat Tabel 3 dan 5), ternyata belum fokus mengarah pada visi dan misi Kota Tegal yang seharusnya lebih memprioritaskan pada Industri, perdagangan, jasa dan .maritim, hal ini sesuai dengan visi dan misi Kota Tegal, yaitu:
Visi:
Terwujudnya Kota Tegal sebagai Pusat Industri, Perdagangan, Jasa, dan Maritim yang mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warganya melalui kebersamaan
Misi
1. Memfasilitasi dan menegakkan terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa, sehat, cerdas, dan berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Memfasilitasi terwujudnya pelaksanaan politik yang demokratis, transparan, aspiratif, berkeadilan dan meningkatkan kesadaran hukum serta melindungi hak asasi manusia (HAM).
4. Meningkatkan kondisi aparatur daerah yang professional, berdedikasi, berdaya guna, produktif, transparan, dalam rangka pelayanan publik yang efektif dan efisien guna mewujudkan pemerintahan yang bersih.
5. Meningkatkan ekonomi daerah yang handal dan kuat terutama upaya pemberdayaan masyarakat khususnya bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang tepat dan bermanfaat untuk menunjang Kota Tegal sebagai pusat industri, perdagangan, jasa dan maritim.
7. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah.
8. Mendayagunakan dan menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup secara optimal.
9. Meningkatkan kelestarian nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat sesuai dengan kepribadian yang luhur.
Selama lima tahun tersebut porsi terbesar pengeluaran pembangunan adalah pada sector kesehatan dan kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan tata ruang, belanja modal tanah dan jembatan. Demikian juga subsidi untuk daerah bawahan yang merupakan pencerminan dari upaya pemerintah daerah untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah hanya mendapatkan alokasi dana yang relatif sedikit, baik pada tahun anggaran 1999/2000-2002 maupun tahun anggaran 2003 dan 2004.
Dilihat perhatian Pemerintah Daerah bagai pertumbuhan ekonomi, memang sudah nampak upaya-upaya untuk mengakselerasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan melihat kecenderugan peningkatan persentase pengeluaran untuk membangun sarana dan prasarana dasar bagi kegiatan-kegiatan ekonomi,masyarakat, yaitu jalan, jembatan, pengaturan tata ruang dan lingkungan hidup, irigasi dan sebagainya.
Tabel 2 Realisasi Pengeluaran daerah Otonom Tingkat II, Kota Tegal (Dalam Ribuan
Rupiah)
TAHUN ANGGARAN
JENIS PENGELUARAN 1999/2000 2001 2002
I PENGELUARAN RUTIN 32,649,359.00 82,058,450.00 92,755,129.00
1 Belanja Pegawai 19,936,333.00 60,174,424.00 63,462,887.00
2 Belanja Barang 5,763,243.00 11,626,102.00 13,447,634.00
3 Belanja Pemeliharaan 1,186,861.00 2,607,567.00 3,940,480.00
4 Belanja Perjalanan Dinas 273,742.00 598,770.00 642,789.00
5 Belanja Lain-lain 3,005,752.00 5,334,911.00 8,335,832.00
6 Angsuran Pinjaman/Utang&Bunga 1,086,530.00 836,676.00 1,774,717.00
7 Subsidi & Sumbangan 74,128.00 189,175.00 190,764.00
8 Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain 584,288.00 492,960.00 772,813.00
9 Pengeluaran Tidak Tersangka 738,482.00 197,866.00 187,213.00
II PENGFELUARAN PEMBANGUNAN 12,025,700.00 40,206,834.00 65,408,541.00
1 Industri 396,430.00 47,400.00 152,870.00
2 Pertanian & Kehutanan 160,406.00 1,191,605.00 3,540,441.00
3 Sumber Daya Air & Irigrasi 0.00 7,121.00 2,469,497.00
4 Tenaga Kerja 15,000.00 204,000.00 946,136.00
5 Perdagangan,Pengembangan usaha Daerah 339,309.00 2,286,005.00 3,339,689.00
6 Transportasi 1,757,848.00 6,026,680.00 10,469,537.00
7 Pertambangan & Energi 113,740.00 1,070,219.00 756,391.00
8 Pariwisata & Telekomunikasi Daerah 90,106.00 134,138.00 179,336.00
9 Pembangunan Daerah & Pemukiman 156,406.00 541,809.00 736,544.00
10 Lingungan Hidup & Tata Ruang 336,365.00 8,869,912.00 8,434,428.00
11 Pendidikan,Kebudayaan 2,103,608.00 1,832,013.00 4,223,131.00
12 Kependudukan & KB 37,000.00 40,000.00 166,112.00
13 Kesehatan & Kesejahteraan Sosial 186,727.00 992,828.00 9,586,369.00
14 Perumahan & Pemukiman 4,061,118.00 5,993,586.00 7,616,617.00
15 Agama 64,216.00 200,340.00 217,540.00
16 IPTEK 69,209.00 421,552.00 2,495,728.00
17 Hukum 59,835.00 174,633.00 223,457.00
18 Aparatur Pemerintah & Pengawasan 1,501,752.00 8,713,991.00 8,866,181.00
19 Politik,Penerangan & Komunikasi 183,413.00 300,998.00 411,587.00
20 Keamanan & Ketertiban Umum 93,829.00 87,052.00 142,128.00
21 Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan 299,383.00 1,070,955.00 434,822.00
TOTAL PENGELUARAN 44,675,059.00 122,265,284.00 158,163,670.00
Sumber: Tegal dalam Angka Tahun 2000-2003
Tabel 3. Presentasi masing-masing Pengeluaran terhadap Total Pengeluaran daerah
Otonom Tingkat II, (Berdasarkan realisasi), Kota Tegal.
TAHUN ANGGARAN
JENIS PENGELUARAN 1999/2000 2001 2002
I PENGELUARAN RUTIN 73.08 67.12 58.65
1 Belanja Pegawai 44.63 49.22 40.12
2 Belanja Barang 12.90 9.51 8.50
3 Belanja Pemeliharaan 2.66 2.13 2.49
4 Belanja Perjalanan Dinas 0.61 0.49 0.41
5 Belanja Lain-lain 6.73 4.36 5.27
6 Angsuran Pinjaman/Utang&Bunga 2.43 0.68 1.12
7 Subsidi & Sumbangan 0.17 0.15 0.12
8 Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain 1.31 0.40 0.49
9 Pengeluaran Tidak Tersangka 1.65 0.16 0.12
II PENGFELUARAN PEMBANGUNAN 26.92 32.88 41.35
1 Industri 0.89 0.04 0.10
2 Pertanian & Kehutanan 0.36 0.97 2.24
3 Sumber Daya Air & Irigrasi 0.00 0.01 1.56
4 Tenaga Kerja 0.03 0.17 0.60
5 Perdagangan,Pengembangan usaha Daerah 0.76 1.87 2.11
6 Transportasi 3.93 4.93 6.62
7 Pertambangan & Energi 0.25 0.88 0.48
8 Pariwisata & Telekomunikasi Daerah 0.20 0.11 0.11
9 Pembangunan Daerah & Pemukiman 0.35 0.44 0.47
10 Lingungan Hidup & Tata Ruang 0.75 7.25 5.33
11 Pendidikan,Kebudayaan 4.71 1.50 2.67
12 Kependudukan & KB 0.08 0.03 0.11
13 Kesehatan & Kesejahteraan Sosial 0.42 0.81 6.06
14 Perumahan & Pemukiman 9.09 4.90 4.82
15 Agama 0.14 0.16 0.14
16 IPTEK 0.15 0.34 1.58
17 Hukum 0.13 0.14 0.14
18 Aparatur Pemerintah & Pengawasan 3.36 7.13 5.61
19 Politik,Penerangan & Komunikasi 0.41 0.25 0.26
20 Keamanan & Ketertiban Umum 0.21 0.07 0.09
21 Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan 0.67 0.88 0.27
TOTAL PENGELUARAN 100.00 100.00 100.00
Sumber: Dihitung dari Tabel 2
JENIS PENGELUARAN 2003 2004
I APARATUR DAERAH 118,209,293.00 128,803,984.20
1.1 Belanja Administrasi Umum 85,181,168.00 95,236,047.57
1.1.1. Belanja Pegawai 76,081,168.00 84,178,505.95
1.1.2. Belanja Barang dan Jasa 6,614,442.00 8,096,292.94
1.1.3. Belanja Perjalanan Dinas 1,228,902.00 1,116,736.74
1.1.4. Belanja Pemeliharaan 1,256,751.00 1,844,511.95
1.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 22,115,521.00 26,020,165.91
1.2.1. Belanja Pegawai 13,364,268.00 18,904,540.28
1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6,930,908.00 5,568,604.33
1.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 35,085.00 294,605.54
1.2.4. Belanja Pemeliharaan 1,765,259.00 1,252,415.77
1.3 Belanja Modal 10,912,604.00 0.00
1.3.1. Belanja Modal Tanah 238,320.00 0.00
1.3.2. Belanja Modal Jalan dan Jembatan 0.00 0.00
1.3.3. Belanja Modal Bangunan Air (irigasi) 0.00 0.00
1.3.4. Belanja Modal Instalasi 0.00 0.00
1.3.5. Belanja Modal Jaringan 0.00 15,632.00
1.3.6. Belanja Modal Bangunan Gedung 6,534,998.00 1,905,893.88
1.3.7. Belanja Modal Monumen 0.00 78,846.73
1.3.8. Belanja Modal Alat-alat Besar 0.00 0.00
1.3.9. Belanja Modal Alat-alat Angkutan 1,142,012.00 2,516,520.00
1.3.10. Belanja Modal Alat-alat Bengkel 0.00 7,000.00
1.3.11. Belanja Modal Alat-alat Pertanian 0.00 0.00
1.3.12. Belanja Modal Alat2 Ktr dan RT 2,781,754.00 2,462,465.30
1.3.13. Belanja modal alat2 studio dn comp 198,021.00 540,987.80
1.3.14. Belanja modal alat2 kedokteran 0.00 0.00
1.3.15. Belanja modal alat2 lab. 0.00 0.00
1.3.16. Belanja modal terbitan buku/ perpus. 17,500.00 20,425.00
1.3.17. Belanja modal barang bercorak sni/kbut. 0.00 0.00
1.3.18. Belanja modal hewan ternak srta tnaman. 0.00 0.00
1.3.19. Belanja modal alat2 prsenjataan/keamanan 0.00 0.00
0.00
2 PELAYANAN PUBLIK 100,757,653.00 123,260,903.11
0.00
2.1 Belanja Administrasi Umum 6,088,119.00 8,382,292.78
2.1.1. Belanja Pegawai 0.00 0.00
2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 4,752,718.00 6,881,764.68
2.1.3. Belanja Perjalanan Dinas 46,337.00 10,742.50
2.1.4. Belanja Pemeliharaan 1,289,065.00 1,489,785.69
2.
Belanja Operasi dan Pemeliharaan
33,750,810.00
33,459,555.71
2.2.1. Belanja Pegawai 2,163,527.00 2,549,864.15
2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15,404,351.00 18,620,303.61
2.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 99,414.00 177,421.75
2.2.4. Belanja Pemeliharaan 16,083,518.00 12,112,026.20
0.00
2.3 Belanja Modal 50,328,673.00 66,082,884.91
2.3.1. Belanja Modal Tanah 20,837,187.00 40,548,533.56
2.3.2. Belanja Modal Jalan dan Jembatan 7,545,650.00 8,691,503.98
2.3.3. Belanja Modal Bangunan Air (irigasi) 2,906,707.00 717,145.84
2.3.4. Belanja Modal Instalasi 65,172.00 1,330,808.00
2.3.5. Belanja Modal Jaringan 2,055,604.00 8,245,490.33
2.3.6. Belanja Modal Bangunan Gedung 7,784,677.00 611,835.90
2.3.7. Belanja Modal Monumen 219,892.00 340,000.00
2.3.8. Belanja Modal Alat2 Besar 0.00 546,217.00
2.3.9. Belanja Modal Alat2 Angkutan 263,888.00 0.00
2.3.10. Belanja Modal Alat2 Bengkel 0.00 256,317.50
2.3.11. Belanja Modal Alat2 Pertanian 549,480.00 42,389.00
2.3.12. Belanja Modal Alat2 Kantor dan RT 1,918,015.00 1,200,271.81
2.3.13. Belanja Modal Alat2 Studio dan Kom. 107,537.00 236,477.50
2.3.14. Belanja Modal Alat2 Kedokteran 3,234,372.00 697,450.00
2.3.15. Belanja Modal Alat2 Lab. 1,983,504.00 1,988,686.00
2.3.16. Belanja Modal Terbitan Buku/Perpus. 767,656.00 463,498.70
2.3.17. Belanja Modal Brg Bercrk Kes. Dan Keb. 89,332.00 96,920.00
2.3.18. Belanja Modal Hewan Trnak srt Tanaman 0.00 69,339.80
2.3.19. Belanja Modal Alat2 Persenjataan/Kmanan 0.00 0.00
0.00
2.4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 10,459,562.00 14,234,334.56
0.00
2.4.1. Belanja Bantuan Keu. Kpd Pemrintah Kota 3,951,858.00 6,454,138.56
2.4.2. Belanja Bantuan Keu. Kpd Pemrintah Kelrhan 1,613,440.00 1,240,990.00
2.4.3. Belanja Bantuan Keu. Kpd Orgsasi Kemasy. 4,706,856.00 5,595,448.10
2.4.4. Belanja Bantuan Keu. Kpd Orgsasi Profesi 187,408.00 943,757.90
0.00
2.5 Belanja tidak Tersangka 130,489.00 1,161,835.16
0.00
0.00
Jumlah Belanja 218,966,945.00 252,064,887.31
Sumber: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2005.
Tabel 5 Persentase Pengeluaran Masing-Masing Pos Anggaran terhadap Total
Anggaran, Daerah Otonom Tingkat II, Kota Tegal (Dihitung dari Realisasi)
TAHUN ANGGARAN
JENIS PENGELUARAN 2003 2004
I APARATUR DAERAH 53.98 51.10
1.1 Belanja Administrasi Umum 38.90 37.78
1.1.1. Belanja Pegawai 34.75 33.40
1.1.2. Belanja Barang dan Jasa 3.02 3.21
1.1.3. Belanja Perjalanan Dinas 0.56 0.44
1.1.4. Belanja Pemeliharaan 0.57 0.73
1.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 10.10 10.32
1.2.1. Belanja Pegawai 6.10 7.50
1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.17 2.21
1.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0.02 0.12
1.2.4. Belanja Pemeliharaan 0.81 0.50
1.3 Belanja Modal 4.98 0.00
1.3.1. Belanja Modal Tanah 0.11 0.00
1.3.2. Belanja Modal Jalan dan Jembatan 0.00 0.00
1.3.3. Belanja Modal Bangunan Air (irigasi) 0.00 0.00
1.3.4. Belanja Modal Instalasi 0.00 0.00
1.3.5. Belanja Modal Jaringan 0.00 0.01
1.3.6. Belanja Modal Bangunan Gedung 2.98 0.76
1.3.7. Belanja Modal Monumen 0.00 0.03
1.3.8. Belanja Modal Alat-alat Besar 0.00 0.00
1.3.9. Belanja Modal Alat-alat Angkutan 0.52 1.00
1.3.10. Belanja Modal Alat-alat Bengkel 0.00 0.00
1.3.11. Belanja Modal Alat-alat Pertanian 0.00 0.00
1.3.12. Belanja Modal Alat2 Ktr dan RT 1.27 0.98
1.3.13. Belanja modal alat2 studio dn comp 0.09 0.21
1.3.14. Belanja modal alat2 kedokteran 0.00 0.00
1.3.15. Belanja modal alat2 lab. 0.00 0.00
1.3.16. Belanja modal terbitan buku/ perpus. 0.01 0.01
1.3.17. Belanja modal barang bercorak sni/kbut. 0.00 0.00
1.3.18. Belanja modal hewan ternak srta tnaman. 0.00 0.00
1.3.19. Belanja modal alat2 prsenjataan/keamanan 0.00 0.00
0.00 0.00
2 PELAYANAN PUBLIK 46.02 48.90
0.00 0.00
2.1 Belanja Administrasi Umum 2.78 3.33
2.1.1. Belanja Pegawai 0.00 0.00
2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.17 2.73
2.1.3. Belanja Perjalanan Dinas 0.02 0.00
2.1.4. Belanja Pemeliharaan 0.59 0.59
2.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 15.41 13.27
2.2.1. Belanja Pegawai 0.99 1.01
2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.04 7.39
2.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0.05 0.07
2.2.4. Belanja Pemeliharaan 7.35 4.81
2.3 Belanja Modal 22.98 26.22
2.3.1. Belanja Modal Tanah 9.52 16.09
2.3.2. Belanja Modal Jalan dan Jembatan 3.45 3.45
2.3.3. Belanja Modal Bangunan Air (irigasi) 1.33 0.28
2.3.4. Belanja Modal Instalasi 0.03 0.53
2.3.5. Belanja Modal Jaringan 0.94 3.27
2.3.6. Belanja Modal Bangunan Gedung 3.56 0.24
2.3.7. Belanja Modal Monumen 0.10 0.13
2.3.8. Belanja Modal Alat2 Besar 0.00 0.22
2.3.9. Belanja Modal Alat2 Angkutan 0.12 0.00
2.3.10. Belanja Modal Alat2 Bengkel 0.00 0.10
2.3.11. Belanja Modal Alat2 Pertanian 0.25 0.02
2.3.12. Belanja Modal Alat2 Kantor dan RT 0.88 0.48
2.3.13. Belanja Modal Alat2 Studio dan Kom. 0.05 0.09
2.3.14. Belanja Modal Alat2 Kedokteran 1.48 0.28
2.3.15. Belanja Modal Alat2 Lab. 0.91 0.79
2.3.16. Belanja Modal Terbitan Buku/Perpus. 0.35 0.18
2.3.17. Belanja Modal Brg Bercrk Kes. Dan Keb. 0.04 0.04
2.3.18. Belanja Modal Hewan Trnak srt Tanaman 0.00 0.03
2.3.19. Belanja Modal Alat2 Persenjataan/Kmanan 0.00 0.00
0.00 0.00
2.4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 4.78 5.65
0.00 0.00
2.4.1. Belanja Bantuan Keu. Kpd Pemrintah Kota 1.80 2.56
2.4.2. Belanja Bantuan Keu. Kpd Pemrintah Kelrhan 0.74 0.49
2.4.3. Belanja Bantuan Keu. Kpd Orgsasi Kemasy. 2.15 2.22
2.4.4. Belanja Bantuan Keu. Kpd Orgsasi Profesi 0.09 0.37
0.00 0.00
2.5 Belanja tidak Tersangka 0.06 0.46
0.00 0.00
0.00 0.00
Jumlah Belanja 100.00 100.00
Sumber: Dihitung dari Tabel 4
V KESIMPULAN
Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Kemampuan Kota Tegal untuk memberikan palayanan pada masyarakat dilihat dari sisi pengeluaran APBD cenderung menungkat dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan lebih tingginya persentase kenaikan pengeluaran tersebut dibandingka dengan tingkat inflasi.
2. Peranan swasta dan masayarakat dalam pembentukan PDRB cenderung menurun
3. Struktur APBD cenderung berpihak pada masyarakat. Hal ini dituntukkan oleh semakin kecilnya persentase penggeluaran rutin dan belanja aparatur dalam sturktur APBD
4. Dilihat dari struktur anggaran untuk pembangunan itu sendiri, ternyata belum fokus pada upaya pencapaian visi dan misi Kota, belum kelihatan upaya-upaya untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antara wilayah, namun sudah terlihat upaya-upaya Pemerintah Kota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. Tegal Dalam Angka Tahun 2000. Semarang
_________ . Tegal Dalam Angka Tahun 2001. Semarang
_________ . Tegal Dalam Angka Tahun 2002. Semarang
_________ . Tegal Dalam Angka Tahun 2003. Semarang
_________ . Tegal Dalam Angka Tahun 2004. Semarang
Langganan:
Postingan (Atom)