I PENDAHULUAN
Dalam era globalisasi, kebijakan perdagangan luar negeri (PLN) sangat penting. Kebijakan ini, apalagi untuk nagara yang mempunyai ketergantungan ekonomi tinggi pada luar negeri akan memberikan pengaruh besar pada perekonomian negara tersebut.
Pada saat ini Pemerintah Indonesia tidak bebas lagi dalam kebijakan PLN nya.
Kebijakan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kesepakatan-kesepakatan internasional yang dibangun oleh organisasi-organisasi internasional (dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya), seperti WTO, APEC dan AFTA, yang cenderung mengarah kepada perdagangan bebas dunia (Tulus Tambunan, 2006). Dalam sistem perdagangan bebas, secara prinsip pemerintah tidak campur tangan dalam perdagangan internasional. Sistem perdagangan sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar.
Dalam sistem perdagangan bebas, tingkat persaingan antar pelaku ekonomi akan sangat keras. Pesaing tidak hanya berasal dari pelaku-pelaku ekonomi domestik, tetapi juga dari luar negeri. Para pelaku ekonomi domestik dituntut untuk lebih mandiri dalam meningkatkan daya saing mereka terhadap pelaku-pelaku ekonomi luar negeri. Pemerintah tidak dapat lagi memberikan proteksi pada pelaku-pelaku ekonomi domestik tersebut, misalnya dalam bentuk pengenaan bea masuk atau quota bagi barang-barang luar negeri (Hamdy Hady, 2001). Dalam sistem perdagangan bebas, Pemerintah dituntut untuk memberikan perlakuan sama baik pada pelaku-pelaku ekonomi domestik, maupun pelaku-pelaku ekonomi luar negeri.
Ada dua isu yang berkaitan dengan perdagangan bebas yang akan dibahas dalam makalah ini, yaitu:
1. Komitmen-komitmen Pemerintah Indonesia dengan organisasi-organisasi internasional, yang berkaitan dengan perdagangan bebas.
2. Konsekuensi-kosekuensi yang akan timbul dan perlu diantisipasi dari komitmen-komitmen tersebut.
II KOMITMEN-KOMITMEN PEMERINTAH INDONESIA
DALAM ORGANISASI INTERNSIONAL
Seperti dinyatakan di muka, bahwa saat ini kebijakan-kebijakan perdagangan luar negeri Pemerintah sangat dipengaruhi oleh komitmen-komitmen Pemerintah terhadap organisasi-organisasi internasional seperti World Trade Oranization (WTO), Asia Pasific Economic Cooperation (APEC), Asean Free Trade Area (AFTA), Economic Partnership Agreement (EPA) dan perjanjian-perjanjian bilateral, misalnya perjanjian dengan Singapura dalam membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pemerintah Indonesia telah menandatangani sebagian besar dari kesepakatan-kesepakatan baik multilateral maupsun bilateral yang mengarah pada sistem perdagangan bebas.
Beberapa kesepakatan yang yang telah ditandatangai oleh pemerintah adalah kesepakatan tentang perdagangan global dan regional, standarisasi, penentuan sektor-sektor unggulan, kebijakan Pemerintah tentang kenaikan harga komoditi di pasaran dunia, anti dumping dan diplomasi ekonomi. Liberalisasi perdagangan mulai dari era GATT hingga sekarang (WTO) telah mengalami perluasan cakupan, mulai dari Putaran Dillon dan Putaran Kennedy yang hanya mencakup perdagangan barang saja, hingga merambah ke perdagangan dan penanaman modal, dan dalam Konperensi Tingkat Menteri WTO di Singapura telah mengarah ke isu-isu lainnya, seperti tenaga kerja dan lingkungan. Oleh karena itu isu perdagangan bebas pada saat ini, tidak hanya menyangkut perdagangan antar komoditi,tetapi sudah meluas pada aliran modal, tenaga kerja, lingkungan bahkan sistem pemerintahan (Dorojatun dan Omura, 1995).
Hingga saat ini isu besar WTO adalah perundingan Doha yang telah berjalan 6 tahun. Yang dibahas di dalam perundingan tersebut adalah:
(1) pembuatan aturan-aturan yang menyangkut empat hal: (a) tindakan-tindakan pengamanan darurat (misalnya jika ada indikasi pasar jasa domestik akan dibanjiri oleh produk-produk jasa dari luar negeri), (b) perlakuan dari pemerintah (misalnya mengenai pemberian akses pasar dan perlakuan terhadap investasi asing, dan mengenai transparansi), (c) subsidi, dan (d) peraturan domestik, (misalnya mengenai penentuan mana yang bisa dan mana yang tidak bisa disubsidi, persyaratan dan prosedur mendapatkan lisensi dan kualifikasi, dan standar teknis)
(2) akses pasar, dalam hal ini Indonesia mendukung liberalisasi perdagangan sektor jasa secara bertahap.
Dalam kaitan dengan kesepakatan regional dan bilateral, beberapa tahun belakangan ini pemerintah Indonesia berupaya membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan negara-negara yang berbatasan langsung, misalnya dengan Singapura. Tujuan pembentukan KEK ini adalah untuk meningkatkan perdagangan antara kedua negara, dan sekaligus juga mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah KEK tersebut ( di Indonesia misalnya di Batam, Bintan dan Karimun).
Dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi nasional Indonesia juga semakin gencar membentuk kesepakatan-kesepaktan bilateral dalam bentuk Economic Partnership Agreement (EPA) dengan banyak negara potensial. Misalnya bilateral EPA dengan Korea Selatan yang telah ditandatangani pada bulan Juni 2006, dan EPA dengan Jepang (IJ-EPA), yang ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2006 lalu di Tokyo. Tujuan dari dibangunnya EPA ini adalah untuk meningkatkan perdagangan antar kedua negara. Ada tiga pilar penting, yakni peningkatan kapasitas produksi, fasilitas perdagangan, serta liberalisasi yang menghapus sebagian besar tarif bea masuk.
EPA dengan Jepang misalnya, ke kedua negara. akan memfokuskan pada peningkatan kapasitas di 13 sektor penunjang investasi Jepang di Indonesia, yaitu pengerjaan logam, percetakan alat mesin, promosi ekspor dan investasi, usaha kecil dan menegah (UKM), komponen otomotif, elektronik, baja, tekstil, petrokimia/oleokimia, logam non besi, dan makanan dan minuman. Ke 13 sektor itu masuk program pengembangan kapasitas industri melalui Manufacturing Industry Development Centre (MIDEC). MIDEC adalah bagian dari pilar pengembangan kapasitas untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia. Kesepakatan ini menyangkut lebih dari 90% dari jumlah pos tarif yang akan dihapuskan atau dikurangi
II KOSEKUESI DARI PERDAGANGAN BEBAS
Dengan Indonesia telah menandatangani kesepakatan-kesepakatan yang menuju pada sistem perdagangan bebas tersebut, berarti indonesia lebih menganut faham liberal pada sistem perdagangan luar negerinya, tidak hanya dalam perdagangan komoditi tetapi juga dalam tenaga kerja dan aliran modal. Dalam sistem ini aliran barang dan jasa, tenaga kerja serta modal diserahkan pada mekanisme pasar. Pemerintah tidak melakukan campurtangan dalam aliran tersebut. Oleh karena itu dampak pertama yang dapat diperkirakan dari kondisi tersebut adalah tingkat persaingan antar pelaku ekonomi akan semakin keras. Pesaing tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.
Dampak keduanya adalah, ekonomi Indonesia akan semakin rentan terhadap gejolak-gejolak internasional. Dengan tidak campurtangannya pemerintah dalam kegiatan-kegiatan perniagaan luar negeri, maka pemerintah tidak dapat lagi melindungi ekonomi domestik terhadap dampak dari gejolak-gejolak eksternal. Setiap gejolak-gejolak ekonomi luar negeri seperti kenaikan harga minyak bumi di pasaran dunia, kasus jatuhnya lembaga keuangan di Amerika ternyata sangat berdampak pada ekonomi nasional.
Dalam sistem perdagangan bebas, setiap pelaku ekonomi dituntut memiliki tingkat kemandirian dan daya saing tinggi agar mereka mampu berkompetisi pada persaingan global. Salah satu caranya adalah dengan selalu berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan efisiensi produksi.
Tuntutan sistem pemerintahan yang baik juga merupakan salah satu syarat bagi upaya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional. Selama ini Indonesia dikenal akan negara yang mempunyai ekonomi biaya tinggi. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh Indonesia relatif lebih mahal dibandingkan dengan barang dan jasa sejenis dari negara-negara lain, sehingga kalah berasing. Salah satu sebab dari ekonomi biaya tinggi tersebut adalah birokrasi yang tidak baik, KKN dan biaya perizinan usaha yang masih mahal dan kepastian hukum yang belum baik. Oleh karena itu upaya untuk memangkas sumber-sumber ekonomi biaya tinggi melalui penciptaan sistem pemerintahan yang baik tersebut harus segera dilakukan apabila Indonesia ingin sukses dalam era persaingan global.
III PENUTUP
Ada dua isu besar yang berkaitan dengan perdagangan bebas, yaitu tentang kesepakatan-kesepakatan internasional yang semakin mengarah pada liberliasi perdagangan, tidak hanya untuk barang, tetapi juga modal, tenaga kerja bahkan masalah lingkungan dan sistem pemerintahan Kedua, tentang konsekuensi-kosekuensi yang akan terjadi dan harus disiapkan dalam rangka mengantisipasi dampak dari kesepakatan-kesepakatan tersebut.
Dengan Indonesia telah ikut menandatangani kesepakatan-kesepakatan tersebut, maka Indonesia telah mempunyai komitmen untuk mengikuti sistem perdagangan bebas. Kebijakan-kebijakan perniagaan luar negeri Indonesia tentu tidak boleh bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati dalam WTO, APEC, AFTA dan EPA. Oleh kerena itu pada masa yang akan datang Pemerintah tidak dapat lagi memberikan perlindungan kepada pelaku-pelaku ekonomi domestik terhadap persaingan dari pelaku-pelaku ekonomi luar negeri. Para pelaku ekonomi dituntut untuk semakin memunyai kemandirian dalam berasing.
Beberapa hal yang harus disiapkan dalam menghadapi era perdagangan ;uar negeri yang semakin bebas adalah:
1. Meningkatkan kemampuan untuk inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi
2. Membangun sistem pemerintahan yang baik.
DAFTAR PUSTAKA
Tulus Tambunan. Pengkajian arah Kebijakan dan Investasi Riil di Indonesia. www.kadin Indonesia.or.id/enmimages/dokumen/Kadin-98-3090-22082008.pdf
Dorojatun Kuntjoro-Jakti, Keiji Omura. 1995. Indonesian Economy in the Changing World. Institute of Developing Economies, Tokyo
Hamdy Hady. 2001. Ekonomi Internasional. Gahlia Indonesia, Jakarta
Rabu, 08 Oktober 2008
KEBIJAKAN MONETER INDONESIA
I PENDAHULUAN
Tuliasn ini adalah ringkasan dari Laporan Kebijakan Kebijakan Moneter triwulan II yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ada beberapa ilustrasi yang disampaikan dalam laporan ini, yaitu:
1. Ilustrasi mengenai perkembangan makroekonomi terkini
2. Ilustrasi tentang perkembangan dan kebijakan moeter triwulan II-2008
3. Outlook perekonomian yang memuat tentang asumsi dan skenario yang digunakan untuk dasar kebijakan, prospek pertumbuhan ekonomi, prakiraan inflasi dan faktor risiko
4. Respon kebijakan moneter triwulan II-2008.
Walaupun menghadapi gejolak eksternal maupun domestik yang sangat besar, perekonomian Indonesia pada triwulan II-2008 diperkirakan masih tumbuh cukup tinggi (6%-yoy) walaupun lebih rendah dari triwulan sebelumnya (6,3%-yoy). Faktor pendorong utama dari pertumbuhan tersebut masih didominasi oleh permintaan domestik.
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat surplus diiringi dengan cadangan devisa yang meningkat. Kondisi fundamental ekonomi yang positif ini mendorong nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil. Namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi, impor bahan baku dan barang-barang modal untuk keperluan industri domestik juga mengalami peningkatan.
Dalam tahun 2008 perekonomian Indonesia diperkirakan masih menghadapi berbagai risiko baik yang bersumber dari gejolak eksternal maupun domestik, terutama yang berkaitan dengan kenaikan harga-harga komoditas internasional, seperti harga minyak, bahan pangan dan gejolak dipasar finansial global. Gejolak-gejolak tersebut ditambah dengan kemungkinan pengurangan subsidi BBM yang dilakukan Pemerintah akan semakin memperberat tekanan inflasi.
Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan tetap melaksanakan kebijakan moneter secara terukur dan hati-hati. Prioritas utama adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian, sistem keuangan Indonesia, dan prospek pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk meningkatkan BI Rate dalam rangka mencegah dampak dari kenaikan harga BBM dan Bahan pangan terhadap kenaikan harga barang-barang lain dan ekspektasi inflasi masyarakat.
II ISI
Perkembangan Makroekonomi terkini. Selama triwulan II-2008 perekonomian Indonesia menghadapi tekanan berat, baik sebagai akibat gejolak eksternal maupun kondisi domestik itu sendiri. Walaupun demikian pertumbuhan ekonomi pada triwulan tersebut masih relatif tinggi, yaitu sekitar 6,0% (yoy), sementara untuk keseluruhan tahun 2008 juga diprakirakan berada pada kisaran 6,3% (yoy). Masih tingginya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh masih kuatnya ekspor dan investasi serta masih tingginya konsumsi domestik. Tingginya konsumsi masyarakat sejalan dengan perilaku konsumen yang diperkirakan telah mengantisipasi ekspektasi kenaikan harga serta didukung oleh ketersediaan pembiayaan perbankan.
Volume ekspor pada Januari-Mei 2008 mencatat pertumbuhan yang tinggi mencapai 30,03% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2007. Sementara, kinerja ekspor itu sendiri juga di nilai masih baik seiring dengan tingginya pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain impor bahan baku dan barang modal untuk keperluan ekspor dan investasi menunjukkan peningkatan. Kenaikan nilai impor ini dalam jangka waktu pendek akan mengurangi surplus pada NPI. Namun ke depan, dengan tetap solidnya pertumbuhan ekonomi, perkembangan NPI pada tahun 2008 diharapkan tetap mencatat surplus yang tinggi.
Sementara itu, perkembangan transaksi modal dan finansial diwarnai oleh penerbitan obligasi valas Pemerintah serta tetap terjaganya minat investor asing terhadap aset domestik. Secara keseluruhan, kinerja NPI pada triwulan II-2008 diprakirakan masih surplus. Dengan kinerja NPI tersebut, indikator keretanan eksternal pada triwulan II-2008 membaik dan realisasi cadangan devisa sampai dengan akhir triwulan II-2008 mancapai USD 59,5 miliar atau setara dengan 5,1 bulan impor dan utang luar negeri Pemerintah.
Dari sisi penawaran agregat dilaporkan hampir seluruh sektor ekonomi mengalami penurunan pertumbuhan, kecuali sektor pertambangan. Walaupun demikian, ternyata masih ada beberapa sektor yang mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi, yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan.
Perkembangan dan kebijakan moneter triwulan II-2008. Kinerja sektor moneter yang cukup baik tersebut, diiringi oleh upaya BI untuk menjaga pergerakan nilai tukar rupiah mendorong stabilitas nilai tukar rupiah selama triwulan II-2008. Rata-rata nilai tukar rupiah pada triwulan II-2008 mancapai Rp 9.259, relatif stabil dibandingkan rata-rata triwulan I-2008 yang mencapai Rp 9.258. Sejalan dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang stabil, volatilitas nilai tukar rupiah juga mengalami perununan, cari 1,42% pada triwulan I-2008 manjadi 0,61% pada triwulan II-2008.
Sementara itu, kenaikan harga BBM pada bulan Mei 2008 dan harga komoditas internasional telah mendorong laju inflasi IHK pada akhir triwulan II-2008 meningkat tajam. Laju inflasi tahunan pada akhir triwulan II-2008 mancapai 11,03% akibat kenaikan administered price dan volatile food. Peningkatan inflasi administered price terutama terkait dengan kenaikan harga BBM dan kelangkaan komoditas energi. Sementara itu, meningkatnya inflasi volatile food terkait dengan dampak kenaikan harga pangan internasional.
Guna meredam tekanan inflasi dan menjaga ekspektasi inflasi, Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk menaikan suku bunga BI Rate sebesar 25bp menjadi 8,50% pada triwulan II-2008. Langkah Bank Indonesia ini direspon positif oleh pasar, dimana kenaikan BI Rate ini hanya diikuti oleh kenaikan suku bunga deposito, sementara suku bunga kredit masih menunjukkan penurunan.
Outlook Perekonomian.
Gejolak-gejolak eksternal yang terjadi pada tahun 2008 diperkirakan menimbulkan dua encaman besar bagi perekonomian Indonesia, yaitu peningkatan laja inflasi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sumber utama dari inflasi yang terjadi selama tahun 2008 diperkirakan berasal dari imported inflation, administered inflation dan dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Sedangkan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional terutama disebabkan oleh melambatnya ekonomi dunia (tahun 2008 diperkirakan hanya sekitar 3,7%), sebagai akibat melambatnya konsumsi rumah tangga, jatuhnya keyakinan konsumen, ketatnya pasar tenaga kerja dan persyaratan kredit, serta semakin melambatnya belanja modal yang terjadi di negara-negara maju.
Walaupun Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2008 melambat, namun diperkirakan masih cukup tinggi, yaitu sebesar 6%. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh kinerja ekspor dan investasi, ditengah kemungkinan melambatnya konsumsi swasta sebagai akibat kenaikkan harga BBM bersubsidi pada akhir Mei 2008. Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2008 diperkirakan tumbuh sebesar 5%.
Pencapaian kinerja ekonomi yang positif pada triwulan II-2008 tersebut, diyakini masih akan berlanjut hingga akhir tahun 2008. Konsumsi dan ekspor masih menjadi faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Harga komoditas internasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang yang masih cukup kuat diprakirakan menjadi insentif bagi kenaikan ekspor. Prospek ekspor yang cukup cerah ini pada gilirannya akan mendorong kegiatan investasi.
Namun, masih terdapat beberapa ancaman yang perlu dicermati untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan tidak manghambat pertumbuhan perekonomian ke depan. Ancaman tersebut antara lain, belum berakhirnya gejolak di pasar keuangan global dan masih tingginya harga komoditas internasional, terutama harga minyak dan harga pangan. Untuk itu, sinergi kebijakan moneter dan fiskal akan menjadi semakin penting guna mengurangi dampak negatif gejolak eksternal terhadap prospek perekonomian.
Ke depan, Bank Indonesia akan tetap melaksanakan kebijakan moneter yang lebih hati-hati dan terukur, berdasarkan berbagai dinamika yang timbukl dalam perekonomian nasional. Keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan BI Rate pada tingkat 8,75% pada awal Juli 2008 didasari atas pertimbangan secara seksama akan risiko dari gejolak-gejolak eksternal terhadap stabilitas perekonomian, sistem keuangan serta prospek pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga akan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan yang ada secara fleksibel dan terukur untuk mencapai sasaran inflasi tahun 2009 pada kisaran 6,5%-7,5%. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah untuk meminimalisir dampak gejolak eksternal sehingga momentum pertumbuhan ekonomi dapat terpelihara.
III PENUTUP
Selama triwulan II-2008 perekonomian Indoesia menghadapi tekanan yang sangat kuat, baik yang timbul dari gejolak eksternal, maupun kondisi ekonomi domestik itu sendiri. Gejolak eksternal terutama kenaikan harga-harga komoditi internasional terutama minyak dan bahan pangan, ternyata menimbulkan tekanan inflasi yang cukup besar pada perekonomian Indonesia. Tekanan tersebut diperparah dengan semakin meningkatnya konsumsi BBM dalam negeri dan semakin lemahnya kemampuan Pemerintah untuk memberikan subsidi BBM. Demikian juga beberapa kasus yang terjadi di Amerika Serikat ternyata membawa dampak pada semakin melemahnya kondisi ekonomi dari negara-negara maju. Kondisi ini diperkirakan akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2008 ini diperkirakan akan cenderung melambat.
Ke depan ekonomi Indonesia masih akan menghadapi risiko tinggi yang berasal dari perkembangan eksternal, terutama kenaikan harga-haraga komoditi dunia dan gejolak pasar finansial global. Risiko eksternal tersebut akan berdampak negatif pada kinerja NPI, kesinambungan fiskal, prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Menghadapi kondisi ini bank Indonesia melakukan kebijakan moneter yang cenderung hati-hati. Kebijakan tersebut di samping diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada awal bulan Juli 2008 Bank Indonesia telah meningkatkan BI Rate menjadi 8,75 persen, dalam rangka mengerem peningkatan laju inflasi sebagai akibat kenaikan harga BBM dan komoditi-komoditi internasional yang lain. Kebijakan meningkatkan BI Rate juga diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah dan menahan pelemahan Rupiah terhadap mata uang asing, khususnya US Dollar.
Tekanan inflasi, pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional dan nilai tukar Rupiah tidak hanya dapat ditanggulangi oleh kebjakan moneter saja. Diperlukan sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oleh karena itu koordinasi intensif antara Bank Indonesia dengan Departemen Keuangan sangat diperlukan untuk dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sinergis tersebut.
Tuliasn ini adalah ringkasan dari Laporan Kebijakan Kebijakan Moneter triwulan II yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ada beberapa ilustrasi yang disampaikan dalam laporan ini, yaitu:
1. Ilustrasi mengenai perkembangan makroekonomi terkini
2. Ilustrasi tentang perkembangan dan kebijakan moeter triwulan II-2008
3. Outlook perekonomian yang memuat tentang asumsi dan skenario yang digunakan untuk dasar kebijakan, prospek pertumbuhan ekonomi, prakiraan inflasi dan faktor risiko
4. Respon kebijakan moneter triwulan II-2008.
Walaupun menghadapi gejolak eksternal maupun domestik yang sangat besar, perekonomian Indonesia pada triwulan II-2008 diperkirakan masih tumbuh cukup tinggi (6%-yoy) walaupun lebih rendah dari triwulan sebelumnya (6,3%-yoy). Faktor pendorong utama dari pertumbuhan tersebut masih didominasi oleh permintaan domestik.
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat surplus diiringi dengan cadangan devisa yang meningkat. Kondisi fundamental ekonomi yang positif ini mendorong nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil. Namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi, impor bahan baku dan barang-barang modal untuk keperluan industri domestik juga mengalami peningkatan.
Dalam tahun 2008 perekonomian Indonesia diperkirakan masih menghadapi berbagai risiko baik yang bersumber dari gejolak eksternal maupun domestik, terutama yang berkaitan dengan kenaikan harga-harga komoditas internasional, seperti harga minyak, bahan pangan dan gejolak dipasar finansial global. Gejolak-gejolak tersebut ditambah dengan kemungkinan pengurangan subsidi BBM yang dilakukan Pemerintah akan semakin memperberat tekanan inflasi.
Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan tetap melaksanakan kebijakan moneter secara terukur dan hati-hati. Prioritas utama adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian, sistem keuangan Indonesia, dan prospek pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk meningkatkan BI Rate dalam rangka mencegah dampak dari kenaikan harga BBM dan Bahan pangan terhadap kenaikan harga barang-barang lain dan ekspektasi inflasi masyarakat.
II ISI
Perkembangan Makroekonomi terkini. Selama triwulan II-2008 perekonomian Indonesia menghadapi tekanan berat, baik sebagai akibat gejolak eksternal maupun kondisi domestik itu sendiri. Walaupun demikian pertumbuhan ekonomi pada triwulan tersebut masih relatif tinggi, yaitu sekitar 6,0% (yoy), sementara untuk keseluruhan tahun 2008 juga diprakirakan berada pada kisaran 6,3% (yoy). Masih tingginya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh masih kuatnya ekspor dan investasi serta masih tingginya konsumsi domestik. Tingginya konsumsi masyarakat sejalan dengan perilaku konsumen yang diperkirakan telah mengantisipasi ekspektasi kenaikan harga serta didukung oleh ketersediaan pembiayaan perbankan.
Volume ekspor pada Januari-Mei 2008 mencatat pertumbuhan yang tinggi mencapai 30,03% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2007. Sementara, kinerja ekspor itu sendiri juga di nilai masih baik seiring dengan tingginya pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain impor bahan baku dan barang modal untuk keperluan ekspor dan investasi menunjukkan peningkatan. Kenaikan nilai impor ini dalam jangka waktu pendek akan mengurangi surplus pada NPI. Namun ke depan, dengan tetap solidnya pertumbuhan ekonomi, perkembangan NPI pada tahun 2008 diharapkan tetap mencatat surplus yang tinggi.
Sementara itu, perkembangan transaksi modal dan finansial diwarnai oleh penerbitan obligasi valas Pemerintah serta tetap terjaganya minat investor asing terhadap aset domestik. Secara keseluruhan, kinerja NPI pada triwulan II-2008 diprakirakan masih surplus. Dengan kinerja NPI tersebut, indikator keretanan eksternal pada triwulan II-2008 membaik dan realisasi cadangan devisa sampai dengan akhir triwulan II-2008 mancapai USD 59,5 miliar atau setara dengan 5,1 bulan impor dan utang luar negeri Pemerintah.
Dari sisi penawaran agregat dilaporkan hampir seluruh sektor ekonomi mengalami penurunan pertumbuhan, kecuali sektor pertambangan. Walaupun demikian, ternyata masih ada beberapa sektor yang mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi, yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan.
Perkembangan dan kebijakan moneter triwulan II-2008. Kinerja sektor moneter yang cukup baik tersebut, diiringi oleh upaya BI untuk menjaga pergerakan nilai tukar rupiah mendorong stabilitas nilai tukar rupiah selama triwulan II-2008. Rata-rata nilai tukar rupiah pada triwulan II-2008 mancapai Rp 9.259, relatif stabil dibandingkan rata-rata triwulan I-2008 yang mencapai Rp 9.258. Sejalan dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang stabil, volatilitas nilai tukar rupiah juga mengalami perununan, cari 1,42% pada triwulan I-2008 manjadi 0,61% pada triwulan II-2008.
Sementara itu, kenaikan harga BBM pada bulan Mei 2008 dan harga komoditas internasional telah mendorong laju inflasi IHK pada akhir triwulan II-2008 meningkat tajam. Laju inflasi tahunan pada akhir triwulan II-2008 mancapai 11,03% akibat kenaikan administered price dan volatile food. Peningkatan inflasi administered price terutama terkait dengan kenaikan harga BBM dan kelangkaan komoditas energi. Sementara itu, meningkatnya inflasi volatile food terkait dengan dampak kenaikan harga pangan internasional.
Guna meredam tekanan inflasi dan menjaga ekspektasi inflasi, Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk menaikan suku bunga BI Rate sebesar 25bp menjadi 8,50% pada triwulan II-2008. Langkah Bank Indonesia ini direspon positif oleh pasar, dimana kenaikan BI Rate ini hanya diikuti oleh kenaikan suku bunga deposito, sementara suku bunga kredit masih menunjukkan penurunan.
Outlook Perekonomian.
Gejolak-gejolak eksternal yang terjadi pada tahun 2008 diperkirakan menimbulkan dua encaman besar bagi perekonomian Indonesia, yaitu peningkatan laja inflasi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sumber utama dari inflasi yang terjadi selama tahun 2008 diperkirakan berasal dari imported inflation, administered inflation dan dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Sedangkan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional terutama disebabkan oleh melambatnya ekonomi dunia (tahun 2008 diperkirakan hanya sekitar 3,7%), sebagai akibat melambatnya konsumsi rumah tangga, jatuhnya keyakinan konsumen, ketatnya pasar tenaga kerja dan persyaratan kredit, serta semakin melambatnya belanja modal yang terjadi di negara-negara maju.
Walaupun Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2008 melambat, namun diperkirakan masih cukup tinggi, yaitu sebesar 6%. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh kinerja ekspor dan investasi, ditengah kemungkinan melambatnya konsumsi swasta sebagai akibat kenaikkan harga BBM bersubsidi pada akhir Mei 2008. Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2008 diperkirakan tumbuh sebesar 5%.
Pencapaian kinerja ekonomi yang positif pada triwulan II-2008 tersebut, diyakini masih akan berlanjut hingga akhir tahun 2008. Konsumsi dan ekspor masih menjadi faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Harga komoditas internasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang yang masih cukup kuat diprakirakan menjadi insentif bagi kenaikan ekspor. Prospek ekspor yang cukup cerah ini pada gilirannya akan mendorong kegiatan investasi.
Namun, masih terdapat beberapa ancaman yang perlu dicermati untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan tidak manghambat pertumbuhan perekonomian ke depan. Ancaman tersebut antara lain, belum berakhirnya gejolak di pasar keuangan global dan masih tingginya harga komoditas internasional, terutama harga minyak dan harga pangan. Untuk itu, sinergi kebijakan moneter dan fiskal akan menjadi semakin penting guna mengurangi dampak negatif gejolak eksternal terhadap prospek perekonomian.
Ke depan, Bank Indonesia akan tetap melaksanakan kebijakan moneter yang lebih hati-hati dan terukur, berdasarkan berbagai dinamika yang timbukl dalam perekonomian nasional. Keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan BI Rate pada tingkat 8,75% pada awal Juli 2008 didasari atas pertimbangan secara seksama akan risiko dari gejolak-gejolak eksternal terhadap stabilitas perekonomian, sistem keuangan serta prospek pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga akan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan yang ada secara fleksibel dan terukur untuk mencapai sasaran inflasi tahun 2009 pada kisaran 6,5%-7,5%. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah untuk meminimalisir dampak gejolak eksternal sehingga momentum pertumbuhan ekonomi dapat terpelihara.
III PENUTUP
Selama triwulan II-2008 perekonomian Indoesia menghadapi tekanan yang sangat kuat, baik yang timbul dari gejolak eksternal, maupun kondisi ekonomi domestik itu sendiri. Gejolak eksternal terutama kenaikan harga-harga komoditi internasional terutama minyak dan bahan pangan, ternyata menimbulkan tekanan inflasi yang cukup besar pada perekonomian Indonesia. Tekanan tersebut diperparah dengan semakin meningkatnya konsumsi BBM dalam negeri dan semakin lemahnya kemampuan Pemerintah untuk memberikan subsidi BBM. Demikian juga beberapa kasus yang terjadi di Amerika Serikat ternyata membawa dampak pada semakin melemahnya kondisi ekonomi dari negara-negara maju. Kondisi ini diperkirakan akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2008 ini diperkirakan akan cenderung melambat.
Ke depan ekonomi Indonesia masih akan menghadapi risiko tinggi yang berasal dari perkembangan eksternal, terutama kenaikan harga-haraga komoditi dunia dan gejolak pasar finansial global. Risiko eksternal tersebut akan berdampak negatif pada kinerja NPI, kesinambungan fiskal, prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Menghadapi kondisi ini bank Indonesia melakukan kebijakan moneter yang cenderung hati-hati. Kebijakan tersebut di samping diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada awal bulan Juli 2008 Bank Indonesia telah meningkatkan BI Rate menjadi 8,75 persen, dalam rangka mengerem peningkatan laju inflasi sebagai akibat kenaikan harga BBM dan komoditi-komoditi internasional yang lain. Kebijakan meningkatkan BI Rate juga diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah dan menahan pelemahan Rupiah terhadap mata uang asing, khususnya US Dollar.
Tekanan inflasi, pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional dan nilai tukar Rupiah tidak hanya dapat ditanggulangi oleh kebjakan moneter saja. Diperlukan sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oleh karena itu koordinasi intensif antara Bank Indonesia dengan Departemen Keuangan sangat diperlukan untuk dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sinergis tersebut.
Langganan:
Postingan (Atom)