PERANAN THE LENDER OF LAST RESORT (LOLR)

1. PENDAHULUAN
Latar Belakang

Dalam sejarah bank sentral di dunia, fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LOLR) telah dikenal sejak akhir abad ke-19. Pada umumnya, peranan utama LOLR adalah untuk mencegah terjadinya krisis finansial yang sistemik (a systemic financial crisis) dalam suatu perekonomian (Freixas, 2003). Sebagaimana sifat dari bank yang cenderung menghadapi risiko likuiditas sebagai konsekuensi dari usahanya menempatkan dana dalam bentuk kredit dengan jangka waktu lebih panjang dan menerima dana (simpanan) dengan jangka waktu lebih pendek. Dengan demikian krisis likuiditas akan menjadi meningkat jika deposan menarik dananya dan pada lanjutannya hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penarikan dana besar-besaran (bank runs). Tanpa ada kehadiran bank sentral sebagai peminjam terakhir, bank run di salah satu bank dapat menjalar ke bank lainnya (contagion) sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kegagalan sistemik pada sistem perbankan secara keseluruhan.

Intervensi bank sentral secara langsung melalui kebijakan LOLR tersebut semakin penting dekade terakhir, yaitu sejak krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997-1998. Hubungan erat antara krisis perbankan, krisis keuangan dan krisis sektor riil merupakan salah satu alasan mengenai pentingnya peranan LOLR. Pengalaman empiris pada krisis perbankan dan krisis keuangan yang terjadi di negara-negara Asia, seperti Thailand, Korea dan Indonesia, pada tahun 1997/1998 telah mengakibatkan terjadinya kontraksi yang tajam pada perekonomian negara-negara tersebut.
Menyadari akan dampak krisis perbankan dapat menimbulkan kegagalan sistemik dan pada lanjutannya mengakibatkan kontraksi ekonomi yang lebih dalam, maka pemerintah dan BI pada krisis perbankan tahun 1997/1998 memberikan LOLR kepada sebagian besar perbankan nasional. LOLR tersebut dalam praktek di Indonesia dikenal dengan nama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Bantuan likuditas Bank Indonesia (BLBI) sampai sekarang masih menjadi isu yang sangat controversial. Hal ini disebabkan selain jumlah BLBI yang disalurkan selama krisis meliputi jumlah yang sangat besar, juga karena berkembang pendapat bahwa penyaluran dana tersebut melibatkan berbagai korupsi, penyalahgunaan dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Akan tetapi sampai saat ini belum ada suatu kajian ekonomi yang membahas secara serius mengenai isu tersebut. Suatu kajian ekonomi yang objektif dapat memberikan berbagai informasi tentang: (i) perlu tidaknya bantuan likuiditas oleh Bank Sentral kepada bank umum, (ii) manfaat dan biaya sosial yang timbul dari kebijakan tersebut, (iii) kondisi yang menyebabkan timbulnya permintaan BLBI, (iv) instrumen-instrumen BLBI, dan (v) aspek tatalaksana serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.

Tujuan
Studi ini bertujuan untuk menganalisis fenomena LOLR di Indonesia atau BLBI dari sudut pandang ekonomi makro. Adapun tujuan yang lebih spesifik dari studi ini adalah sebagai berikut:
1. Mengkaji relevansi penyaluran BLBI dalam konteks krisis perbankan;
2. Mengkaji efektivitas BLBI dalam mengatasi krisis likuiditas perbankan;
3. Mengukur dampak sosial penyaluran BLBI terutama terhadap jumlah uang beredar, nilaitukar, inflasi, suku bunga dan output.

2. KERANGKA TEORITIS

Fungsi Lender of the lasr resort (LOLR)
Sejarah keberadaan lender of the last resort (LOLR) tidak terlepas dari sejarah keberadaan bank sentral. Fungsi bank sentral sebagai LOLR telah dikenal sejak akhir abad ke-19 dan peranan tersebut semakin menonjol sejak perekonomian suatu negara menerapkan sistem fiat money khususnya lagi sejak runtuhnya sistem standar emas (gold standard) pada pertemuan Bretton Woods pada tahun 1973. Pada dasarnya LOLR adalah pemberian fasilitas pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan berfungsi untuk menghindarkan krisis keuangan yang sistemik. Mengingat risiko sistemik yang terjadi di perbankan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian, maka terdapat konsesus bahwa perlunya menciptakan suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya krisis tersebut dengan intervensi langsung dari bank sentral/pemerintah dengan menyediakan fasilitas pinjaman (LOLR) kepada bank dalam rangka menutupi liquidity missmatch. Secara teoritis, intervensi bank sentral/pemerintah diperlukan dalam hal terjadi mekanisme pasar tidak sempurna khususnya dengan adanya market failure (Freixas, 1999).

Pada dasarnya terdapat 2 jenis market failure yang merupakan karakteristik dari sektor perbankan, yaitu kemungkinan terjadinya kesulitan likuiditas dan risiko sistemik kegagalan bayar suatu bank terhadap bank lainnya (systemic risk). Penyediaan likuiditas bank sentral/pemerintah tersebut merupakan pilihan terakhir bagi bank setelah pasar uang tidak dapat memenuhi kebutuhan bank.
Kehadiran bank sentral dalam fungsinya menjalankan LOLR dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian karena dapat mengurangi terjadinya krisis keuangan yang parah dan mengurangi terjadinya fluktuasi dalam siklus ekonomi Miron (1986). Secara umum, fasilitas LOLR berfungsi untuk: (i) mencegah terjadinya bank run baik yang terjadi secara individual maupun yang bersifat sistemik dan (ii) mengatasi masalah kesulitan likuiditas yang terjadi secara temporer.

Berdasarkan fungsinya terdapat dua jenis LOLR (Lind dan Taylor, 2003), yaitu 1) LOLR normal dan 2) LOLR krisis. LOLR normal adalah pemberian bantuan likuiditas yang bersifat sementara oleh bank sentral/pemerintah kepada bank. Pemberian fasilitas LOLR ini harus didukung dengan jaminan (collateral) yang cukup dan berfungsi menjaga kelancaran sistem pembayaran dan stabilitas moneter. Sementara LOLR krisis adalah pemberian fasilitas pinjaman likuiditas kepada bank dalam rangka menghindarkan risiko sistemik pada perbankan secara keseluruhan. Pemberian fasilitas ini dapat dimungkinkan diberikan kepada bank-bank yang kurang jaminan dan bank yang insolvent

tetapi dengan jaminan pemerintah.
Secara teoritis pentingnya fungsi LLR dikemukakan oleh Diamond dan Dybvig (1983). Pada dasarnya argumen mereka dilandasi oleh kenyataan bahwa transakasi perbankan memiliki karakteristik sebagai berikut: (i) bank meminjam dana dari nasabah secara jangka pendek dalam bentuk tabungan dan deposito, dan (ii) bank menyalurkan kredit yang bersifat jangka panjang kepada debitur. Dari realitas tersebut ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, selama nasabah percaya bahwa dananya relatif aman serta ada kepastian bahwa mereka dapat menarik dana sesuai dengan kebutuhan, maka nasabah akan terus menyimpan dananya di bank. Kedua, jika nasabah tidak yakin bahwa dananya akan dikembalikan sepenuhnya oleh bank, maka akan terjadi bank run yaitu dimana sebagian besar atau seluruh nasabah menarik simpanannya secara serentak dari bank.

Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Hadori (2002) untuk kasus Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian LOLR atau BLBI oleh BI/Pemerintah dapat mencegah terjadinya kontraksi perekonomian Indonesia yang lebih parah lagi jika dibandingkan tidak ada pemberian BLBI. Dengan mengasumsikan terjadinya “dooms day” maka tanpa adanya pemberian fasilitas LOLR/BLBI kepada bank maka fungsi intermediasi perbankan terhambat dan sistem pembayaran dalam dan luar negeri terganggu sehingga secara keseluruhan ekonomi akan mengalami kontraksi yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan perekonomian ekonomi dengan BLBI.
Untuk mencegah terjadinya bank run, Diamond dan Dybvig (1983) mengusulkan tiga solusi yaitu: lender the last resort (LLR), suspension of convertibility (SC), Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Dengan adanya LLR dan LPS, nasabah menjadi yakin bahwa penarikan dana dari bank akan selalu dapat dipenuhi oleh bank. Oleh karena itu tidak akan ada kekawatiran dari seorang nasabah mengenai kemampuan bank untuk memenuhi semua kewajibannya.

Salah satu cara untuk mengatasi panik adalah dengan cara memberlakukan suspension of convertibility (SC) atau penghentian pengkonversian dari simpanan menjadi uang cash. Dalam kasus seperti ini deposan hanya bisa menguangkan simpanan sesuai dengan kontrak simpanannya, dalam arti bahwa simpanan yang belum jatuh tempo tidak bisa ditarik.

Alternatif yang kedua untuk mencegah terjadinya panik adalah dengan mengadakan fasilitas LLR. Dengan adanya fasilitas ini, bank tidak harus melakukan likuidasi aset-asetnya untuk melayani terjadinya panik. Oleh karena itu fasilitas LLR memiliki dua fungsi yaitu : (i) memberikan kemampuan pada bank untuk melayani seluruh penarikan, dan (ii) mencegah bank melakukan likuidasi aset-aset produktivnya.
Akan tetapi fasilitas LLR memiliki tiga kelemahan sebagai berikut: Pertama, fasilitas ini relatif terbatas scope-nya untuk mengatasi masalah kesulitan likuiditas perbankan. Kedua, fasilitas ini biasanya juga disertai dengan infusi jumlah uang yang beredar sehingga cenderung meningkatkan inflasi dan ketidakpastian dalam nilai tukar. Ketiga, dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, tidak ada jaminan bahwa return on investment dari aset kredit perbankan akan mampu menutup semua kewajibannya terhadap otoritas penyedia LLR.

Panik dapat juga dicegah dengan pemberlakuan blanket guarantee, dimana pemerintah memberikan jaminan kepada seluruh deposan dan kreditur bahwa dananya akan sepenuhnya dikembalikan oleh pemerintah melalui bank yang bersangkutan. Dalam kasus seperti ini, blanket guarantee hanya bisa kredibel jika diseponsori oleh pemerintah dan bukannya dalam bentuk deposit insurance (DI) yang dilakukan oleh swasta.
Akan tetapi blanket guarantee memiliki dua masalah pokok sebagai berikut. Pertama, ia tidak bisa sepenuhnya kredibel dalam konteks ekonomi terbuka tanpa adanya capital control. Kedua, pada kenyataannya pemerintah tidak bisa secara fleksibel menetapkan kenaikan pajak, karena harus melalui proses perundang-undangan yang memakan waktu lama. Oleh karena itu, pemerintah sering hanya bisa meningkatkan future tax yang justru dapat mengakibatkan tidak kondusifnya iklim investasi dimasa yang akan datang.

Social cost
Penyediaan fasilitas LLR sangat berkaitan dengan proses penciptaan uang, karena bantuan likuiditas terhadap bank merupakan bagian dari base money. Pada intinya base money dapat didekomposisi menjadi dua komponen yaitu NFA dan NDA. BLBI merupakan salah satu komponen dalam NDA, sehingga peningkatan jumlah BLBI akan secara otomatis meningkatkan jumlah uang yang beredar (base money) jika tidak disertai dengan upaya counter balance melalui penurunan NFA ataupun komponen NDA lainnya. Kalau hal ini terjadi maka dengan adanya BLBI, pencapaian target moneter menjadi lebih sulit untuk dipenuhi. Sebagaimana diungkapkan dalam bagian terdahulu ternyata pembengkakan penyaluran BLBI disertai dengan peningkatan jumlah uang yang beredar. Jadi, pada intinya social cost dari BLBI bisa dirunut melalui peningkatan jumlah uang yang beredar dan dampaknya terhadap ekonomi makro.

Dalam konteks ekonomi terbuka dan regim nilai tukar mengambang, Dornbusch (1976) mengusulkan suatu model overshooting yang pada intinya menekankan bahwa pergerakan nilai tukar dalam jangka pendek akan mengalami overshooting terhadap keseimbangan jangka panjangnya. Artinya jika terjadi suatu shock moneter maka fluktuasi nilai tukar menjadi sangat sulit untuk diprediksi.

Peningkatan jumlah BLBI yang disertai dengan peningkatan base money akan menyebabkan nilai tukar selain terdepresiasi secara tajam, fluktuasi jangka pendeknya menjadi sangat volatile. Oleh karena itu peningkatan BLBI dapat menyebabkan ketidakpastian nilai tukar atau peningkatan dalam exchange rate risk.

Dalam monetary approach to balance of payments, jumlah uang yang beredar dan nilai tukar pada gilirannya menyebabkan peningkatan inflasi. Walaupun pass through effect dari depresiasi nilai tukar tidak berdampak penuh terhadap inflasi dalam jangka pendek, inflasi bisa menjadi jauh di atas normal jika terjadi depresiasi dalam skala besar. Dengan demikian, peningkatan BLBI akan berasosiasi dengan: (i) peningkatan base money, (ii) depresiasi nilai tukar secara berlebihan, (iii) volatilitas nilai tukar, dan (iv) inflasi secara berlebihan.

3. PERKEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA

1. Perkembangan Perbankan Indonesia 1988 - 1997
Secara keseluruhan kinerja bank bervariasi menurut jenis banknya, dimana bank-bank asing menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank-bank nasional. Dilihat dari kualitas aktiva produktif (KAP), kinerja bank asing pada masa sebelum krisis merupakan yang terbaik dengan rasio KAP yang tergolong rendah antara 1,4% hingga 2,1%. Kinerja KAP selanjutnya yang relatif rendah adalah KAP bank devisa dan bank campuran dengan nisbah relatif rendah dengan nisbah masing-masing berada di bawah 3% dan 6%. Sementara nisbah KAP bank-bank persero, bank non devisa dan BPD tergolong relatif tinggi dibandingkan dengan ketiga jenis bank yang disebutkan di atas.

Dilihat kinerja rentabilitas, bank asing menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan nisbah ROA tertinggi mencapai 5,7% pada tahun 1997. Kinerja ROA berikutnya adalah masing-masing secara berurutan adalah bank campuran, bank swasta devisa, BPD, Bank swasta non devisa dan bank persero.Sementara dari segi permodalan, bank asing mempunyai CAR tertinggi disusul BPD, bank campuran, bank devisa dan persero.
Dari pemenuhan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hampir semua jenis bank pernah melanggar BMPK. Dari 240 bank umum pada tahun 1994, 22 bank melanggar BMPK dan selanjutnya pada tahun 1995 dan 1996, jumlah bank yang melanggar BMPK menurun masing-masing menjadi 21 dan 18 bank. Dilihat dari jenis banknya, bank non devisa merupakan bank yang terbanyak yang melanggar BMPK disusul bank swasta devisa. Kewajiban pemenuhan BMPK pada prinsipnya dimaksudkan untuk menghindarkan resiko pemberian kredit agar jangan terkonsentrasi kepada golongan debitur. Dengan terkonsentrasinya kredit pada golongan debitur tertentu maka semakin besar resiko yang ditanggung bank apabila terjadi gagal bayar dari debitur tersebut. Demikian halnya pelanggaran BMPK yang dilakukan beberapa bank tersebut tentunya berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar dibandingkan dengan bank yang tidak melanggar BMPK.

2. Perkembangan Perbankan Setelah Krisis (1997)
Krisis perbankan telah mengakibatkan terjadinya penarikan dana secara besar-besaran sehingga pada lanjutannya memberi tekanan terhadap neraca bank (balance sheet). Kondisi tersebut mengakibat kinerja perbankan nasional secara keseluruhan semakin memburuk. Penurunan kinerja tersebut terjadi pada semua aspek keuangan bank, yaitu mencakup permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas. Kinerja permodalan (CAR) menurun tajam sejak terjadinya krisis, seperti tercermin dari penurunan CAR semua bank dari sebesar 9,19% pada akhir Desember 1997 menjadi sebesar –15,68% pada akhir. Desember 1998. Demikian halnya dengan kinerja kualitas aktiva produktif (KAP), yang diukur dari perbandingan aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan total aktiva produktif, meningkat pesat dari sebesar 4,80% pada akhir tahun 1997 menjadi sebesar 42,39% pada akhir tahun 1998, sebelum menurun menjadi sebesar 12,74% pada akhir tahun 1999 akibat pengalihat kredit bank bermasalah ke BPPN.

Sejalan dengan memburuknya KAP maka kinerja rentabilitas, yang diukur dengan perbandingan laba dengan aktiva rata-rata (ROA), menurun dari 1,37% pada tahun 1997 menjadi –18,76% pada tahun 1998 dan –6,14% pada tahun 1999. Kerugian yang dialami hampir semua bank tersebut disebabkan tingginya biaya dana yang ditanggung bank, dengan suku bunga deposito 1 bulan mencapai 70% pada bulan September 1998, sementara di sisi lain KAP meningkat dan jumlah kredit yang diberikan menurun sejalan dengan kontraksi ekonomi (13,1% pada tahun 1998) dan meningkatnya resiko usaha akibat ketidakstabilan sosial, politik dan keamanan. Sejalan dengan menurunnya kredit maka loan to deposit ratio (LDR) bank juga menurun tajam dari sebesar 86,42% pada akhir tahun 1997 menjadi sebesar 72,37% pada akhir tahun 1998 dan hanya sebesar 26,16% pada akhir tahun 1999.

4. METODE EMPIRIS

Manfaat sosial BLBI dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, BLBI menghindarkan bank yang sehat menjadi bankrupt akibat dilanda rush. Kedua, fungsi intermediasi bank dapat dipertahankan sehingga krisis sistemik dapat dihindarkan. Ketiga, bank-bank yang sehat dapat terhindar dari rush, sehingga kredit yang disalurkan kepada perusahaan tidak berhenti secara total.

Biaya sosial BLBI dapat diidentifikasi melalui peningkatan jumlah uang yang beredar. Dampak dari hal ini akan menyebabkan tidak terkendalinya nilai tukar, meningkatnya inflasi, dan tingginya tingkat suku bunga. Pada gilirannya hal ini akan mengakibatkan kontraksi output dan ketidakpastian iklim ekonomi makro. Selain itu, perusahaan dan bank yang tadinya sehat dapat terkena imbas negatif dari penyeluran BLBI.

5. ANALISIS MAKRO

Permintaan uang primer (reserve money)

Sebagaimana yang diharapkan, terdapat hubungan yang positif antara GDP dengan uang primer. Koefisien elastisitas yang hampir sama dengan satu menunjukan bahwa perubahan uang primer akan sejalan dengan perubahan dalam GDP ril. Hal ini menunjukan pengaruh motif transaksi atas jumlah uang yang beredar. Koefisien suku bunga nominal bernilai negatif yang berarti bahwa peningkatan suku bunga akan mengurangi jumlah uang yang diminta. Suku bunga merupakan ukuran opportunity cost of holding money, sehingga willingness for holding money akan berbanding terbalik dengannya.

Fungsi permintaan terhadap simpanan (deposits)

Jumlah simpanan ternyata dipengaruhi secara positif oleh suku bunga simpanan dan dipengaruhi secara negatif oleh suku bunga surat berharga. Hasil ini konsisten dengan teori portfolio investasi dimana pilihan aset finansial dipengaruhi oleh suku bunga dari aset itu sendiri dan aset pesaingnya.

Fungsi konsumsi

Elastisitas konsumsi terhadap GDP menunjukan bahwa setiap kenaikan GDP sebesar satu persen akan mengakibatkan peningkatan konsumsi kurang dari satu persen. Hal ini tentunya tidaklah mengejutkan karena dalam periode estimasi proporsi tabungan terhadap GDP secara gradual terus menerus mengalami peningkatan.
Pengaruh suku bunga terhadap konsumsi relatif sangat kecil dan bahkan bisa dianggap sama dengan nol. Hal ini berarti bahwa teori Keynesian mengenai konsumsi adalah konsisten dengan data.

Fungsi permintaan atas pinjaman (loan)

Permintaan pinjaman dipengaruhi secara nyata oleh GDP dan tingkat suku bunga pinjaman ril. Suku bunga surat berharga ternyata tidak berpengaruh nyata. Hal ini menunjukan bahwa sistem finansial Indonesia merupakan bank-dependend economy. Elastisitas konsumsi terhadap nilai tukar ternyata signifikan, walaupun tidak elastis. Depresiasi nilai tukar cenderung menurunkan konsumsi melalui efek pendapatan (Diaz- Alejandro 1966). Terjadinya depresiasi cenderung meningkatkan Index Harga Konsumen sehingga secara riil pendapatan domestik menjadi lebih rendah.

Fungsi investasi

Investasi ternyata sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga pinjaman. Kenaikan suku bunga pinjaman riil sebesar satu persen akan menurunkan tingkat investasi dari keseimbangan jangka panjangnya sebesar 1.6 persen. Kenaikan tingkat suku bunga pinjaman riil bisa diartikan sebagai peningkatan ongkos sewa modal. Karena itu kenaikan ongkos ini akan menyebabkan beban pembayaran kembali modal menjadi meningkat yang pada gilirannya mengurangi insentif untuk melakukan investasi.

Penawaran Ekspor

Mengikuti spesifikasi fungsi ekspor yang disarankan oleh Athukorala dan Reidel (1998), dalam studi ini dilakukan estimasi fungsi penawaran ekspor dan bukannya fungsi permintaan ekspor. Menurut mereka, fungsi penawaran ekspor lebih cocok diaplikasikan kepada negara berkembang karena beberapa alasan. Pertama, elastisitas permintaan ekspor seringkali terlalu kecil untuk dapat menerangkan fenomena pesatnya pertumbuhan ekspor dari negara-negara berkembang. Kedua, negara-negara berkembang seperti Indonesia telah melakukan berbagai deregulasi yang menyebabkan terjadinya supply side reform sebelum kinerja ekspornya menunjukan peningkatan yang tajam. Dengan kata lain sisi supply lebih bias menerangkan kinerja ekspor.

Permintaan Impor

Elastisitas impor terhadap GDP bernilai lebih dari satu yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan impor cenderung melebihi pertumbuhan GDP. Dengan demikian, terdapat kecenderungan bahwa proporsi belanja impor akan menjadi lebih besar dengan adanya peningkatan pendapatan domestik. Demikian juga jika terjadi penurunan aktifitas ekonomi maka penurunan impor akan jauh lebih besar dari laju penurunan GDP.

Bank Bail Out

Perkembangan dalam sektor perbankan tentunya dipengaruhi oleh iklim ekonomi makro. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai bank bail out yang merupakan fungsi dari tiga variable makro yaitu GDP, suku bunga dan nilai tukar. Terjadinya bail out dalam hal ini disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi makro yang mempengaruhi kinerja perbankan. GDP ternyata berpengaruh negatif terhadap bail out. Keadaan ekonomi dalam resesi ekonomi akan meningkatkan kebutuhan akan bail out. Kemungkinan yang terjadi adalah bahwa penurunan aktifitas ekonomi dapat mengakibatkan meningkatnya proporsi kredit bermasalah yang kemudian mengganggu keuangan bank.

7. KESIMPULAN

1. Fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LOLR) telah dikenal sejak akhir abad ke-19. LOLR merupakan pemberian fasilitas pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan simaksudkan untuk mencegah terjadinya krisis keuangan yang sistemik pada perbankan.

2. Pada penelitian sebelumnya (Hadori, 2002), BLBI berdampak sangat signifikan dalam mencegah terjadinya kontraksi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional pada masa krisis (tahun 1998). Dengan mengasumsikan terjadinya dooms day bila BLBI tidak diberikan maka fungsi intermediasi perbankan akan terganggu dan sistem pembayaran dalam dan luar negeri terhambat sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kontraksi perekonomian yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kontraksi perekonomian dengan adanya BLBI.

3. Berdasarkan hasil kajian penelitian ini terdapat beberapa temuan penting yang patut dicatat. Pertama, berbeda dengan penelitian sebelumnya dampak penyaluran BLB terhadap kinerja ekonomi secara keseluruhan bersifat marjinal. BLBI dapat menghindarkan terjadinya penurunan tingkat output nasional. Krisis likuiditas yang dialami perbankan akan menciptakan ongkos yang lebih besar jika tanpa disertai dengan penyaluran BLBI.

4. Temuan kedua, penyaluran BLBI ternyata juga memberikan dampak overshooting terhadap nilai tukar. Hal ini disebabkan oleh ekspansi moneter yang ditimbulkan oleh pencetakan uang untuk memenuhi permintaan likuiditas bank-bank. Overshooting ini pada gilirannya bisa mempertinggi tingkat risiko terjadinya krisis sistemik karena perusahaan dan bank mengalami kerugian akibat terjadinya depresiasi yang berlebihan. Oleh karenanya penyaluran BLBI tidak selamanya memiliki dampak positif.

5. Dampak sosial BLBI pada dasarnya sulit untuk diukur sehingga apapun hasil dari suatu simulasi atas suatu model perlu diinterpretasikan secara hati-hati. Untuk periode crisis sangat sulit untuk mendapatkan hasil estimasi parameter secara akurat. Kalaupun parameter yang akurat bisa kita dapatkan, kita masih menghadapi masalah endogenisasi faktor risiko akibat terlalu banyaknya kejadian-kejadian luar biasa selama krisis. Secara ideal, risiko juga harus bersifat conditional terhadap opsi kebijakan. Akan tetapi hal ini. sulit dilakukan karena risiko itu sendiri sulit untuk didekomposisi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Bank Indonesia, Laporan tahunan 1997/1998 dan 1998/1999

Diamond, Douglas W. And Philip H. Dybvig, “Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity.” Journal of Political Economy, June 1983, 91(3), pp. 401-19.

Freixas, Xavier. “The Lender of Last Resort in Today’s Financial Environment.” Els Opuscles del CREI, 4, November 1999.

Hadori, HBL dan Rekan. “BLBI Dari Aspek Ekonomi dan Keuangan: Suatu Alternatif Perspektif”, Bank Indonesia Working Paper, 2002.

Lind, Goran, and Michael Tyalor. “Financial Safety Net”. Presentation to Bank Indonesia, May, 2003.

Miron, Jeffrey A. “Financial Panics, the Seasonality of the Nominal Interest Rate, and the Founding of the Fed.” American Economic Review 76 (March 1986), 125-140

INOVASI PRODUK HIJAU DARI ENCENG GONDOK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Menurut Sahari Yuwanto,”Enceng Gondok(Elchronia Crassipe) adalah sejenis tumbuhan yang hidup terapung di permukaan air. Pertumbuhan enceng tersebut akan semakin baik apabila hidup pada air yang dipenuhi limbah pertanian atau pabrik. Oleh karena itu banyaknya enceng gondok di suatu wilayah sering merupakan indikator dari tercemar tidaknya wilayah tersebut.”

Enceng gondok termasuk dalam kelompok gulma perairan. Tanaman ini memiliki kecepatan berkembang-biak vegetatif sangat tinggi, terutama di daerah tropis dan subtropis. Akhir-akhir ini perkembangan tumbuhan air enceng gondok di perairan sungai, danau, hingga ke perairan payau sangat pesat. Tanaman liar yang banyak terdapat di sungai atau waduk kerap dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Mereka bahkan mengganggap bahwa tanaman tersebut hanya menimbulkan kerugian saja. Namun, bagi orang-orang yang kreatif tanaman tersebut dapat merupakan tanaman yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Enceng gondok bagi orang-orang yang inovatif, ternyata dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan komersial sekaligus memelihara kelestarian lingkungan. Inovasi pemanfaatan enceng gondok dapat dikategorikan sebagai inovasi hijau, karena tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan.

Enceng gondok, dilihat dari jenisnya terdiri dua macam, yaitu:
1. Genjer, tumbuhan ini banyak tumbuh di area persawahan dan berdaun muda. Bunganya yang kuncup dapat dijadikan sayuran untuk dikonsumsi manusia.
2. Enceng Gondok, tumbuh mengapung di perairan di sekitar persawahan atau jalur aliran sungai. Tanaman ini tidak bisa dikonsumsi manusia, bahkan keberadaannya dianggap mengganggu populasi makhluk lain.

Secara alamiah sebenarnya enceng gondok dapat berfungsi untuk mengurangi kandungan logam berat - Fe,Zn,Cu,Hg - yang ada di perairan. Dengan demikian tanaman ini sebenarnya dapat berfungsi untuk membersihkan air dari limbah atau racun yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan di sektor pertanian dan manufaktur misalnya, pestisida dan limbah pabrik.

Enceng gondok dikenal sebagai tanaman yang mempunyai kadar selulose besar. Oleh karena itu dengan sedikit inovasi sebenarnya tanaman tersebut dapat diproses menjadi bahan bakar alternatif dan kompos.

Di sisi lain eceng gondok dapat juga di manfaatkan secara komersial. Inovasi ternyata telah menjadikan barang yang semula diangap tidak bermanfaat menjadi barang yang secara ekonomi sangat bermanfaat. Dari enceng gondok dapat dibuat barang-barang seperti; tas, sepatu, sandal, keranjang, tempat tissue, bahkan juga mebel seperti kursi, meja dan sofa besar. Namun sampai saat ini memang belum banyak pengrajin atau pengusaha yang memanfaatkan enceng gondok tersebut untuk tujuan-tujuan komersial.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di muka, maka ada dua hal utama yang akan dihahas dalam makalah ini, yaitu pertama tentang pengertian enceng gondok. Kedua, tentang inovasi yang telah mampu mengubah enceng gondok menjadi komoditi yang bermanfaat, baik dalam bidang ekonomi mupun bagi kelestaria lingkungan. Secara rinci beberapa permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Inovasi Pemanfaatan Enceng Gondok sebagai sumber penghasilan
1.1 Hasil yang diperoleh dari pemanfaatan Enceng Gondok sebagai sumber penghasilan
1.2 Proses pembuatan dari pemanfaatan Enceng Gondok sebagai sumber penghasilan.

2. Inovasi Pemanfaatan Enceng Gondok sebagai sumber biogas
2.1 Hasil yang diperoleh dari pemanfaatan Enceng Gondok sebagai sumber biogas

3. Inovasi Pemanfaatan Enceng Gondok untuk menjaga kejernihan kualitas air
3.1 Hasil yang diperoleh dari pemanfaatan Enceng Gondok untuk menjaga kejernihan kualitas air
3.2 Proses pengolahan dari pemanfaatan Enceng Gondok untuk menjaga kejernihan kualitas air


BAB II
PEMBAHASAN


2.1 Inovasi Pemanfaatan Enceng Gondok Sebagai Sumber Penghasilan

2.1.1 Hasil Yang Diperoleh Dari Pemanfaatan Enceng Gondok Sebagai Sumber Penghasilan. Bagi kebanyakan orang,enceng gondok dianggap sebagai tanaman pengganggu, namun bagi sementara orang yang lain enceng gondok adalah tanaman yang berpotensi membarikan nilai tambah bagi kehidupan umat manusia. Antok,”menyatakan bahwa eceng gondok adalah komoditas yang dapat dimanfaatkan sebagai mesin pencari uang”. Tanaman sejenis gulma ini dapat diubah menjadi produk siap jual seperti kursi, meja, tempat tidur, serta hiasan rumah lainnya.


2.1.2 Proses pembuatan enceng gondok sebagai sumber penghasilan. Enceng gondok yang diambil dari sumbernya kemudian dikeringkan. Rata-rata panjang setiap eceng yang telah dikeringkan tersebut adalah sekitar 60-70 sentimeter. Setelah itu dipilih berdasarkan panjang dan kulitasnya, dan barulah digunakan untuk mempuat produk sesuai dengan keinginannya, misalnya kursi, sofa, tempat tissue dan lain-lain. Pada umumnya proses tidak terlalu lama, tergantung pada jenis barang yang dibuat.

2.2 Inovasi Pemanfaatan Enceng Gondok Sebagai Sumber Biogas
Menurut Suwarno Hadi,”enceng gondok yang semula adalah tanaman liar yang mengganggu, dapat dirubah menjadi menjadi sumber biogas dan kompos. Pemanfaatan enceng gondok menjadi sumber tersebut dapat dilakukan dalam skala rumah tangga maupun dalam skala besar”.

2.3 Inovasi Pemanfaatan Enceng Gondok Untuk menjaga Kualitas Air
2.3.1 Hasil yang diperoleh dari pemanfaatan Enceng Gondok untuk menjaga kualitas air. Alam yang masih belum mengalami kerusakan parah pada umumnya mempunyai sistem biofilter yang dapat menjaga kelestariannya. Air danau yang menampung berbagai bahan racun dari limbah buangan rumah tangga tersaring secara alami oleh tumbuhan air yang banyak tumbuh di tepian danau tersebut. Tanaman air ini terbukti dapat menyerap zat racun yang dikeluarkan oleh kotoran dan urine ikan. Zat racun juga bisa berasal dari limbah seperti logam berat dan bahan polutan lainnya. Dalam hal ini tanaman air dapat sangat efektif untuk mengontrol pertumbuhan lumut dan polusi air. Tanaman air juga efektif meningkatkan kadar oksigen dalam air melalui proses fotosintesis. Dalam hal ini karbondioksida dalam air diserap dan digantikan oleh oksigen. Kita mengetahui bahwa kadar karbondioksida yang berlebihan mengganggu kestabilan pertumbuhan ikan di dalam air.

Proses fotosisntesis dari tanaman air seperti inilah yang diterapkan pada sistem biofilter melalui tanaman. Inovasi telah menghasilkan teknologi sederhana dan ramah lingkungan dari sistem filter seperti ini telah diterapkan pada sebuah kolam ikan koi di The Cibodas, sebuah vila di Puncak – Jawa Barat. Kolam utama untuk memelihara ikan ini berbentuk persegi panjang dan sangat luas dengan sebuah pendopo ‘mengapung’ di bagian tengahnya. Kolam yang difungsikan untuk filter selebar 150 cm ini mengelilingi kolam utama yang dibagi lagi menjadi petak-petak selebar 200 cm. Di dalam petak-petak kecil itulah proses filterisasi secara biologi terjadi.

2.3.2 Proses pengolahan dari pemanfaatan Enceng Gondok untuk menjaga kualitas air. Cara kerjan dari fotosintesis tersebut sebenarnya sangat sederhana. Pada setiap petak yang ada di area kolam tersebut dibuat kedalaman sekitar 20 cm, Dasar dari petak tersebut kemudian dilapisi batu zeolit. Batu ini fungsinya untuk melekatkan lumut di seluruh permukaannya. Kemudian di atas permukaan air tersebut ditebari enceng gondok. Enceng inilah yang akan akan berfungsi untuk menjernihkan air, melalui proses sebagai berikut.

Air dari kolam dimasukkan ke dalam petak tersebut melalui saluran pipa pralon yang diberi lubang di seluruh permukaannya. Pada petak tersebut, air akan tersaring secara alami oleh tanaman enceng gondok sehingga menjadi lebih jernih. Kemudian air yang sudah jernih tersebut dialirkan kembali ke dalam kolam lain yang sudah disiapkan. Secara alami melalui proses gravitasi berdasarkan perbedaan ketinggian tempat yang dibuat berbeda, air yang sudah bersih tersebut akan mengalir ke kolam yang telah disiapkan sebelumnya.





BAB III
KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah sebagai berikut.

1. Enceng gondok di samping merupakan barang yang menimbulkan gangguan pada kehidupan manusia, sebenarnya dapat dimanfaatkan baik bagi kepentingan ekonomi rumah tangga, maupun lingkungan hidup.

2. Kreativitas manusia melalui inovasi, ternyata mampu merubah enceng gondok yang semula merupakan barang yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung mengganggu menjadi barang yang bermanfaat.

3. Manfaat enceng gondok sebagai hasil inovasi yang berkaitan peningkatan ekonomi rumah tangga di antaranya adalah, ternyata dari enceng tersebut dapat dibuat barang-barang keperluan rumah tangga seperti kursi, meja, tempat tidur, serta hiasan rumah lainnya.

4. Manfaat enceng gondok sebagai hasil inovasi yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan adalah, dari enceng tersebut dapat difungsikan sebagai tanaman yang mampu membersihkan air dari polusi limbah dan racun, baik limba dan racun yang ditimbulkan oleh industri pertanian maupun manufaktur.

DAFTAR PUSTAKA
Antok. 2007. ”Mebel Enceng Gondok dari Rawa Pening,”dalam Sinar Harapan, hari Sabtu, 25 Agustus,hlm.2.Semarang.

Hadi,Suwarno.1989.”Bio dari Enceng Gondok,”dalam Sinar Harapan, hari Minggu, 26 Agustus,hlm.6.Semarang.

Hadi,Wahyono.2007. “Bio dari Enceng Gondok,”dalam Proceeding JBPTITBPP. http://digilib.itb.ac.id/gdl.php.

Yuwanto,Sahari.2007.”Pengertian Enceng Gondok,”dalam ITB Central Library.http://google.com.

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA TEGAL

(TAHUN 1999/2000-2004)

I PENDAHULUAN

Penulis memilih APBD Kota Tegal untuk bahan analisis, karena kota tersebut sebagai salah satu kota industri yang cukup maju di Provinsi Jawa Tengah. Dalam analisis Penulis memusatkan pada sisi pengeluaran, karena ingin mengetahui sampai seberapa jauh pengeluaran-pengeluaran Pemerintah Daerah selama 1999/2000-2004 berpihak pada rakyat, serta konsisten dengan visi dan misi dari Kota tersebut.

Semula penulis ingin menganalisis APBD mulai dari tahun 2002 sampai tahun 2006 (karena data tahun 2007 belum keluar), namun ternyata data pengeluaran APBD tahun 2005 dan 2006 yang tersedia di BPS tidak lengkap. Penulis mencoba untuk mencari melalui internet, namun tidak kami peroleh data yang pos-posnya konsiten sehingga dapat dilakukan analisis perbandingan.

Data selama lima tahun yang memungkinkan untuk diperbandingkan adalah data tahun 1999/2000 sampai dengan 2004, walaupun terdapat masalah dalam menggunakan data tersebut, mengingat:
1. Terdapat perbedaan tahun anggaran (yaitu untuk tahun 1999/2000) dengan tahun tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004. Tahun anggaran 1999/2000 menggunakan sekwen anggaran 1 April 1999 sampai dengan 31 Maret 2000), sedangkan dan tahun-tahun sesudahnya yang menggunakan tahun anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam hal ini kami tidak dapat memperoleh data mengenai APBD tahun 2000, namun walaupun data itu ada tidak dapat diperbandingkan karena hanya berjangka waktu 8 bulan.
2. Struktur dan mata anggaran pengeluaran untuk periode 1999/2000 sampai dengan 2002 berbeda dengan struktur anggaran 2003 dan 2004. Pada tahun 1999/2000 sampai dengan 2002 pengeluaran APBD dikelompokkan menjadi Pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, sedangkan untuk 2003 sampai dengan 2004 dikelompokkan menjadi belanja aparatur dan belanja publik. Walaupun demikian dalam beberapa hal masih dapat dilakukan perbandingan, berkaitan dengan analisis total pengeluaran/belanja, efisiensi pengeluaran/belanja dan prioritas pengeluaran.


Dalam makalah ini analisis perbandingan akan difokuskan kepada tiga hal, yaitu:
1. Analisis yang berkaitan dengan total pengeluaran.
2. Analisis struktur pnfeluaran/belanja
3. Analisis terhadap prioritas pengeluaran/belanja



II. ANALISIS TOTAL PENGELUARAN (BELANJA)
Total pengeluaran APBD Kota Tegal dilihat dari tahun 1999/2000, 2001, 2002, 2003 dan 2004 mengalami peningkatan, yang cukup berarti. Bahkan dibandingkan tahun 1999/2000 pengeluaran tahun 2001 meningkat sangat besar yaitu sebesar 173,69 persen. Tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 2002 meningkat 29,36 persen dibandingkan dengan tahun 2001, tahun 2003 meningkat sebesar 38,44 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan tahun 2004 meningkat sebesar 15,12 persen. Walaupun ada kecenderungan persentase kenaikan yang semakin menurun (lihat Tabel 1) namun apabila dibandingkan dengan tingkat inflasi, ternyata persentase kenaikan pengeluaran jauh lebih besar dibandingkan dengan tingkat inflasi untuk tahun-tahun yang sama. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 1. Relisasi Total Pengeluaran Daerah Otonom Tingkat II
Kota Tegal (Tahun 1999/2000-2006

Tahun Total Pengeluaran % Kenaikan PDRB Pengeluar-an/PDRB Tingkat
(Dalam Ribuan Rp) Pengeluaran (Dalam Ribuan Rp) Inflasi
1999/2000 44.675.059,00 - - - 7,89
2001 122,265,284.00 173,69 948,945,790.62 12,88 11.26
2002 158,163,670.00 29.36 1,044,255,564.43 15,15 11.27
2003 218,966,945.00 38.44 1,146,658,830.57 19,10 7.71
2004 252,064,887.31 15.12 1,278,884,131.19 19,71 5.25

Sumber: (Diperoleh Dari Tegal Dalam Angka Yang Sudah Diolah)

Dilihat analisis ekonomi makro, yaitu Y = C + I + G + (X-M), dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa peranan APBD (G) terhadap PDRB (Y) semakin lama semakin meningkat, hal ini berarti ketergantungan masyarakat dan swasta (yang diukur melalui C + I + (X-M) dalam pembentukan PDRB semakin tinggi. Kondisi tidak baik, karena menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kota Tegal untuk periode 2001 sampai dengan 2004 semakin didominasi oleh sektor Pemerintah.



III ANALISIS STRUKTUR PENGELUARAN/BELANJA

Dari Tabel 2, 3, 4 dan 5 dapat dilihat bahwa pengeluaran terbesar pada belanja pegawai. Pada tahun 1999/2000 persentase belanja pegawai dibandingkan dengan total pengeluaran adalah 44,63 persen dari total pengluaran, tahun 2001 meningkat menjadi 49,22 persen, tahun 2002 turun menjadi 40,12 persen, tahun 2003 turun menjadi 38,90 persen dan tahun 2007 turun lagi menjadi 37,78 persen. Besarnya belanja pegawai dalam struktur pengeluaran APBD tersebu karena jumlah pegawai di Kota tersebut yang relatif besar. Pengeluaran kedua yang mempunyai porsi besar adalah belanja barang dan jasa.

Berdasarkan analisis selama lima tahun, maka dapat dikatakan bahwa struktur pengeluaran/belanja di Kota Tegal menunjukkan komposisi yang semakin baik (efisien). Hal ini ditunjukkan oleh persentasi pengeluaran rutin yang semakin menurun dari tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun 2002 (lihat Tabel 3). Untuk Tahun 2003 sampai tahun 2004 yang struktur anggaranya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, juga menunjukkan komposisi penggunaan angaran yang semakin baik, yaitu dengan semakin menurunnya persentase pengeluaran untuk aparatur terhdap total pengeluaran (lihat Tabel 5).

Dengan semakin menurunnya persentase pengeluaran/belanja untuk pos-pos tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota tersebut dilihat dari struktur anggarannya. Hal ini berarti pula bahwa angaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan atau anggaran publik semakin meningkat.

IV ANALISIS PRIORITAS PENGELUARAN/BELANJA

Prioritas pengeluaran pembangunan untuk Kota Tegal, untuk kurun waktu 1999/2000 sampai dengan 2002, demikian juga untuk anggaran 2003 dan 2004 (lihat Tabel 3 dan 5), ternyata belum fokus mengarah pada visi dan misi Kota Tegal yang seharusnya lebih memprioritaskan pada Industri, perdagangan, jasa dan .maritim, hal ini sesuai dengan visi dan misi Kota Tegal, yaitu:
Visi:
Terwujudnya Kota Tegal sebagai Pusat Industri, Perdagangan, Jasa, dan Maritim yang mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warganya melalui kebersamaan

Misi
1. Memfasilitasi dan menegakkan terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa, sehat, cerdas, dan berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Memfasilitasi terwujudnya pelaksanaan politik yang demokratis, transparan, aspiratif, berkeadilan dan meningkatkan kesadaran hukum serta melindungi hak asasi manusia (HAM).
4. Meningkatkan kondisi aparatur daerah yang professional, berdedikasi, berdaya guna, produktif, transparan, dalam rangka pelayanan publik yang efektif dan efisien guna mewujudkan pemerintahan yang bersih.
5. Meningkatkan ekonomi daerah yang handal dan kuat terutama upaya pemberdayaan masyarakat khususnya bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang tepat dan bermanfaat untuk menunjang Kota Tegal sebagai pusat industri, perdagangan, jasa dan maritim.
7. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah.
8. Mendayagunakan dan menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup secara optimal.
9. Meningkatkan kelestarian nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat sesuai dengan kepribadian yang luhur.

Selama lima tahun tersebut porsi terbesar pengeluaran pembangunan adalah pada sector kesehatan dan kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan tata ruang, belanja modal tanah dan jembatan. Demikian juga subsidi untuk daerah bawahan yang merupakan pencerminan dari upaya pemerintah daerah untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah hanya mendapatkan alokasi dana yang relatif sedikit, baik pada tahun anggaran 1999/2000-2002 maupun tahun anggaran 2003 dan 2004.

Dilihat perhatian Pemerintah Daerah bagai pertumbuhan ekonomi, memang sudah nampak upaya-upaya untuk mengakselerasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan melihat kecenderugan peningkatan persentase pengeluaran untuk membangun sarana dan prasarana dasar bagi kegiatan-kegiatan ekonomi,masyarakat, yaitu jalan, jembatan, pengaturan tata ruang dan lingkungan hidup, irigasi dan sebagainya.

Tabel 2 Realisasi Pengeluaran daerah Otonom Tingkat II, Kota Tegal (Dalam Ribuan
Rupiah)
TAHUN ANGGARAN
JENIS PENGELUARAN 1999/2000 2001 2002
I PENGELUARAN RUTIN 32,649,359.00 82,058,450.00 92,755,129.00
1 Belanja Pegawai 19,936,333.00 60,174,424.00 63,462,887.00
2 Belanja Barang 5,763,243.00 11,626,102.00 13,447,634.00
3 Belanja Pemeliharaan 1,186,861.00 2,607,567.00 3,940,480.00
4 Belanja Perjalanan Dinas 273,742.00 598,770.00 642,789.00
5 Belanja Lain-lain 3,005,752.00 5,334,911.00 8,335,832.00
6 Angsuran Pinjaman/Utang&Bunga 1,086,530.00 836,676.00 1,774,717.00
7 Subsidi & Sumbangan 74,128.00 189,175.00 190,764.00
8 Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain 584,288.00 492,960.00 772,813.00
9 Pengeluaran Tidak Tersangka 738,482.00 197,866.00 187,213.00
II PENGFELUARAN PEMBANGUNAN 12,025,700.00 40,206,834.00 65,408,541.00
1 Industri 396,430.00 47,400.00 152,870.00
2 Pertanian & Kehutanan 160,406.00 1,191,605.00 3,540,441.00
3 Sumber Daya Air & Irigrasi 0.00 7,121.00 2,469,497.00
4 Tenaga Kerja 15,000.00 204,000.00 946,136.00
5 Perdagangan,Pengembangan usaha Daerah 339,309.00 2,286,005.00 3,339,689.00
6 Transportasi 1,757,848.00 6,026,680.00 10,469,537.00
7 Pertambangan & Energi 113,740.00 1,070,219.00 756,391.00
8 Pariwisata & Telekomunikasi Daerah 90,106.00 134,138.00 179,336.00
9 Pembangunan Daerah & Pemukiman 156,406.00 541,809.00 736,544.00
10 Lingungan Hidup & Tata Ruang 336,365.00 8,869,912.00 8,434,428.00
11 Pendidikan,Kebudayaan 2,103,608.00 1,832,013.00 4,223,131.00
12 Kependudukan & KB 37,000.00 40,000.00 166,112.00
13 Kesehatan & Kesejahteraan Sosial 186,727.00 992,828.00 9,586,369.00
14 Perumahan & Pemukiman 4,061,118.00 5,993,586.00 7,616,617.00
15 Agama 64,216.00 200,340.00 217,540.00
16 IPTEK 69,209.00 421,552.00 2,495,728.00
17 Hukum 59,835.00 174,633.00 223,457.00
18 Aparatur Pemerintah & Pengawasan 1,501,752.00 8,713,991.00 8,866,181.00
19 Politik,Penerangan & Komunikasi 183,413.00 300,998.00 411,587.00
20 Keamanan & Ketertiban Umum 93,829.00 87,052.00 142,128.00
21 Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan 299,383.00 1,070,955.00 434,822.00
TOTAL PENGELUARAN 44,675,059.00 122,265,284.00 158,163,670.00

Sumber: Tegal dalam Angka Tahun 2000-2003

Tabel 3. Presentasi masing-masing Pengeluaran terhadap Total Pengeluaran daerah
Otonom Tingkat II, (Berdasarkan realisasi), Kota Tegal.

TAHUN ANGGARAN
JENIS PENGELUARAN 1999/2000 2001 2002

I PENGELUARAN RUTIN 73.08 67.12 58.65
1 Belanja Pegawai 44.63 49.22 40.12
2 Belanja Barang 12.90 9.51 8.50
3 Belanja Pemeliharaan 2.66 2.13 2.49
4 Belanja Perjalanan Dinas 0.61 0.49 0.41
5 Belanja Lain-lain 6.73 4.36 5.27
6 Angsuran Pinjaman/Utang&Bunga 2.43 0.68 1.12
7 Subsidi & Sumbangan 0.17 0.15 0.12
8 Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain 1.31 0.40 0.49
9 Pengeluaran Tidak Tersangka 1.65 0.16 0.12
II PENGFELUARAN PEMBANGUNAN 26.92 32.88 41.35
1 Industri 0.89 0.04 0.10
2 Pertanian & Kehutanan 0.36 0.97 2.24
3 Sumber Daya Air & Irigrasi 0.00 0.01 1.56
4 Tenaga Kerja 0.03 0.17 0.60
5 Perdagangan,Pengembangan usaha Daerah 0.76 1.87 2.11
6 Transportasi 3.93 4.93 6.62
7 Pertambangan & Energi 0.25 0.88 0.48
8 Pariwisata & Telekomunikasi Daerah 0.20 0.11 0.11
9 Pembangunan Daerah & Pemukiman 0.35 0.44 0.47
10 Lingungan Hidup & Tata Ruang 0.75 7.25 5.33
11 Pendidikan,Kebudayaan 4.71 1.50 2.67
12 Kependudukan & KB 0.08 0.03 0.11
13 Kesehatan & Kesejahteraan Sosial 0.42 0.81 6.06
14 Perumahan & Pemukiman 9.09 4.90 4.82
15 Agama 0.14 0.16 0.14
16 IPTEK 0.15 0.34 1.58
17 Hukum 0.13 0.14 0.14
18 Aparatur Pemerintah & Pengawasan 3.36 7.13 5.61
19 Politik,Penerangan & Komunikasi 0.41 0.25 0.26
20 Keamanan & Ketertiban Umum 0.21 0.07 0.09
21 Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan 0.67 0.88 0.27
TOTAL PENGELUARAN 100.00 100.00 100.00

Sumber: Dihitung dari Tabel 2

JENIS PENGELUARAN 2003 2004

I APARATUR DAERAH 118,209,293.00 128,803,984.20
1.1 Belanja Administrasi Umum 85,181,168.00 95,236,047.57
1.1.1. Belanja Pegawai 76,081,168.00 84,178,505.95
1.1.2. Belanja Barang dan Jasa 6,614,442.00 8,096,292.94
1.1.3. Belanja Perjalanan Dinas 1,228,902.00 1,116,736.74
1.1.4. Belanja Pemeliharaan 1,256,751.00 1,844,511.95
1.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 22,115,521.00 26,020,165.91
1.2.1. Belanja Pegawai 13,364,268.00 18,904,540.28
1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6,930,908.00 5,568,604.33
1.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 35,085.00 294,605.54
1.2.4. Belanja Pemeliharaan 1,765,259.00 1,252,415.77
1.3 Belanja Modal 10,912,604.00 0.00
1.3.1. Belanja Modal Tanah 238,320.00 0.00
1.3.2. Belanja Modal Jalan dan Jembatan 0.00 0.00
1.3.3. Belanja Modal Bangunan Air (irigasi) 0.00 0.00
1.3.4. Belanja Modal Instalasi 0.00 0.00
1.3.5. Belanja Modal Jaringan 0.00 15,632.00
1.3.6. Belanja Modal Bangunan Gedung 6,534,998.00 1,905,893.88
1.3.7. Belanja Modal Monumen 0.00 78,846.73
1.3.8. Belanja Modal Alat-alat Besar 0.00 0.00
1.3.9. Belanja Modal Alat-alat Angkutan 1,142,012.00 2,516,520.00
1.3.10. Belanja Modal Alat-alat Bengkel 0.00 7,000.00
1.3.11. Belanja Modal Alat-alat Pertanian 0.00 0.00
1.3.12. Belanja Modal Alat2 Ktr dan RT 2,781,754.00 2,462,465.30
1.3.13. Belanja modal alat2 studio dn comp 198,021.00 540,987.80
1.3.14. Belanja modal alat2 kedokteran 0.00 0.00
1.3.15. Belanja modal alat2 lab. 0.00 0.00
1.3.16. Belanja modal terbitan buku/ perpus. 17,500.00 20,425.00
1.3.17. Belanja modal barang bercorak sni/kbut. 0.00 0.00
1.3.18. Belanja modal hewan ternak srta tnaman. 0.00 0.00
1.3.19. Belanja modal alat2 prsenjataan/keamanan 0.00 0.00
0.00
2 PELAYANAN PUBLIK 100,757,653.00 123,260,903.11
0.00
2.1 Belanja Administrasi Umum 6,088,119.00 8,382,292.78
2.1.1. Belanja Pegawai 0.00 0.00
2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 4,752,718.00 6,881,764.68
2.1.3. Belanja Perjalanan Dinas 46,337.00 10,742.50
2.1.4. Belanja Pemeliharaan 1,289,065.00 1,489,785.69




2.
Belanja Operasi dan Pemeliharaan
33,750,810.00
33,459,555.71
2.2.1. Belanja Pegawai 2,163,527.00 2,549,864.15
2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15,404,351.00 18,620,303.61
2.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 99,414.00 177,421.75
2.2.4. Belanja Pemeliharaan 16,083,518.00 12,112,026.20
0.00
2.3 Belanja Modal 50,328,673.00 66,082,884.91
2.3.1. Belanja Modal Tanah 20,837,187.00 40,548,533.56
2.3.2. Belanja Modal Jalan dan Jembatan 7,545,650.00 8,691,503.98
2.3.3. Belanja Modal Bangunan Air (irigasi) 2,906,707.00 717,145.84
2.3.4. Belanja Modal Instalasi 65,172.00 1,330,808.00
2.3.5. Belanja Modal Jaringan 2,055,604.00 8,245,490.33
2.3.6. Belanja Modal Bangunan Gedung 7,784,677.00 611,835.90
2.3.7. Belanja Modal Monumen 219,892.00 340,000.00
2.3.8. Belanja Modal Alat2 Besar 0.00 546,217.00
2.3.9. Belanja Modal Alat2 Angkutan 263,888.00 0.00
2.3.10. Belanja Modal Alat2 Bengkel 0.00 256,317.50
2.3.11. Belanja Modal Alat2 Pertanian 549,480.00 42,389.00
2.3.12. Belanja Modal Alat2 Kantor dan RT 1,918,015.00 1,200,271.81
2.3.13. Belanja Modal Alat2 Studio dan Kom. 107,537.00 236,477.50
2.3.14. Belanja Modal Alat2 Kedokteran 3,234,372.00 697,450.00
2.3.15. Belanja Modal Alat2 Lab. 1,983,504.00 1,988,686.00
2.3.16. Belanja Modal Terbitan Buku/Perpus. 767,656.00 463,498.70
2.3.17. Belanja Modal Brg Bercrk Kes. Dan Keb. 89,332.00 96,920.00
2.3.18. Belanja Modal Hewan Trnak srt Tanaman 0.00 69,339.80
2.3.19. Belanja Modal Alat2 Persenjataan/Kmanan 0.00 0.00
0.00
2.4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 10,459,562.00 14,234,334.56
0.00
2.4.1. Belanja Bantuan Keu. Kpd Pemrintah Kota 3,951,858.00 6,454,138.56
2.4.2. Belanja Bantuan Keu. Kpd Pemrintah Kelrhan 1,613,440.00 1,240,990.00
2.4.3. Belanja Bantuan Keu. Kpd Orgsasi Kemasy. 4,706,856.00 5,595,448.10
2.4.4. Belanja Bantuan Keu. Kpd Orgsasi Profesi 187,408.00 943,757.90
0.00
2.5 Belanja tidak Tersangka 130,489.00 1,161,835.16
0.00
0.00
Jumlah Belanja 218,966,945.00 252,064,887.31
Sumber: Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2005.

Tabel 5 Persentase Pengeluaran Masing-Masing Pos Anggaran terhadap Total
Anggaran, Daerah Otonom Tingkat II, Kota Tegal (Dihitung dari Realisasi)

TAHUN ANGGARAN
JENIS PENGELUARAN 2003 2004

I APARATUR DAERAH 53.98 51.10
1.1 Belanja Administrasi Umum 38.90 37.78
1.1.1. Belanja Pegawai 34.75 33.40
1.1.2. Belanja Barang dan Jasa 3.02 3.21
1.1.3. Belanja Perjalanan Dinas 0.56 0.44
1.1.4. Belanja Pemeliharaan 0.57 0.73
1.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 10.10 10.32
1.2.1. Belanja Pegawai 6.10 7.50
1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.17 2.21
1.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0.02 0.12
1.2.4. Belanja Pemeliharaan 0.81 0.50
1.3 Belanja Modal 4.98 0.00
1.3.1. Belanja Modal Tanah 0.11 0.00
1.3.2. Belanja Modal Jalan dan Jembatan 0.00 0.00
1.3.3. Belanja Modal Bangunan Air (irigasi) 0.00 0.00
1.3.4. Belanja Modal Instalasi 0.00 0.00
1.3.5. Belanja Modal Jaringan 0.00 0.01
1.3.6. Belanja Modal Bangunan Gedung 2.98 0.76
1.3.7. Belanja Modal Monumen 0.00 0.03
1.3.8. Belanja Modal Alat-alat Besar 0.00 0.00
1.3.9. Belanja Modal Alat-alat Angkutan 0.52 1.00
1.3.10. Belanja Modal Alat-alat Bengkel 0.00 0.00
1.3.11. Belanja Modal Alat-alat Pertanian 0.00 0.00
1.3.12. Belanja Modal Alat2 Ktr dan RT 1.27 0.98
1.3.13. Belanja modal alat2 studio dn comp 0.09 0.21
1.3.14. Belanja modal alat2 kedokteran 0.00 0.00
1.3.15. Belanja modal alat2 lab. 0.00 0.00
1.3.16. Belanja modal terbitan buku/ perpus. 0.01 0.01
1.3.17. Belanja modal barang bercorak sni/kbut. 0.00 0.00
1.3.18. Belanja modal hewan ternak srta tnaman. 0.00 0.00
1.3.19. Belanja modal alat2 prsenjataan/keamanan 0.00 0.00
0.00 0.00
2 PELAYANAN PUBLIK 46.02 48.90
0.00 0.00
2.1 Belanja Administrasi Umum 2.78 3.33
2.1.1. Belanja Pegawai 0.00 0.00
2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.17 2.73
2.1.3. Belanja Perjalanan Dinas 0.02 0.00
2.1.4. Belanja Pemeliharaan 0.59 0.59
2.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 15.41 13.27
2.2.1. Belanja Pegawai 0.99 1.01
2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.04 7.39
2.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0.05 0.07
2.2.4. Belanja Pemeliharaan 7.35 4.81
2.3 Belanja Modal 22.98 26.22
2.3.1. Belanja Modal Tanah 9.52 16.09
2.3.2. Belanja Modal Jalan dan Jembatan 3.45 3.45
2.3.3. Belanja Modal Bangunan Air (irigasi) 1.33 0.28
2.3.4. Belanja Modal Instalasi 0.03 0.53
2.3.5. Belanja Modal Jaringan 0.94 3.27
2.3.6. Belanja Modal Bangunan Gedung 3.56 0.24
2.3.7. Belanja Modal Monumen 0.10 0.13
2.3.8. Belanja Modal Alat2 Besar 0.00 0.22
2.3.9. Belanja Modal Alat2 Angkutan 0.12 0.00
2.3.10. Belanja Modal Alat2 Bengkel 0.00 0.10
2.3.11. Belanja Modal Alat2 Pertanian 0.25 0.02
2.3.12. Belanja Modal Alat2 Kantor dan RT 0.88 0.48
2.3.13. Belanja Modal Alat2 Studio dan Kom. 0.05 0.09
2.3.14. Belanja Modal Alat2 Kedokteran 1.48 0.28
2.3.15. Belanja Modal Alat2 Lab. 0.91 0.79
2.3.16. Belanja Modal Terbitan Buku/Perpus. 0.35 0.18
2.3.17. Belanja Modal Brg Bercrk Kes. Dan Keb. 0.04 0.04
2.3.18. Belanja Modal Hewan Trnak srt Tanaman 0.00 0.03
2.3.19. Belanja Modal Alat2 Persenjataan/Kmanan 0.00 0.00
0.00 0.00
2.4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 4.78 5.65
0.00 0.00
2.4.1. Belanja Bantuan Keu. Kpd Pemrintah Kota 1.80 2.56
2.4.2. Belanja Bantuan Keu. Kpd Pemrintah Kelrhan 0.74 0.49
2.4.3. Belanja Bantuan Keu. Kpd Orgsasi Kemasy. 2.15 2.22
2.4.4. Belanja Bantuan Keu. Kpd Orgsasi Profesi 0.09 0.37
0.00 0.00
2.5 Belanja tidak Tersangka 0.06 0.46
0.00 0.00
0.00 0.00
Jumlah Belanja 100.00 100.00
Sumber: Dihitung dari Tabel 4

V KESIMPULAN

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Kemampuan Kota Tegal untuk memberikan palayanan pada masyarakat dilihat dari sisi pengeluaran APBD cenderung menungkat dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan lebih tingginya persentase kenaikan pengeluaran tersebut dibandingka dengan tingkat inflasi.
2. Peranan swasta dan masayarakat dalam pembentukan PDRB cenderung menurun
3. Struktur APBD cenderung berpihak pada masyarakat. Hal ini dituntukkan oleh semakin kecilnya persentase penggeluaran rutin dan belanja aparatur dalam sturktur APBD
4. Dilihat dari struktur anggaran untuk pembangunan itu sendiri, ternyata belum fokus pada upaya pencapaian visi dan misi Kota, belum kelihatan upaya-upaya untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antara wilayah, namun sudah terlihat upaya-upaya Pemerintah Kota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.


DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. Tegal Dalam Angka Tahun 2000. Semarang
_________ . Tegal Dalam Angka Tahun 2001. Semarang
_________ . Tegal Dalam Angka Tahun 2002. Semarang
_________ . Tegal Dalam Angka Tahun 2003. Semarang
_________ . Tegal Dalam Angka Tahun 2004. Semarang

ISU-ISU PERDAGANGAN BEBAS

I PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, kebijakan perdagangan luar negeri (PLN) sangat penting. Kebijakan ini, apalagi untuk nagara yang mempunyai ketergantungan ekonomi tinggi pada luar negeri akan memberikan pengaruh besar pada perekonomian negara tersebut.
Pada saat ini Pemerintah Indonesia tidak bebas lagi dalam kebijakan PLN nya.

Kebijakan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kesepakatan-kesepakatan internasional yang dibangun oleh organisasi-organisasi internasional (dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya), seperti WTO, APEC dan AFTA, yang cenderung mengarah kepada perdagangan bebas dunia (Tulus Tambunan, 2006). Dalam sistem perdagangan bebas, secara prinsip pemerintah tidak campur tangan dalam perdagangan internasional. Sistem perdagangan sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar.

Dalam sistem perdagangan bebas, tingkat persaingan antar pelaku ekonomi akan sangat keras. Pesaing tidak hanya berasal dari pelaku-pelaku ekonomi domestik, tetapi juga dari luar negeri. Para pelaku ekonomi domestik dituntut untuk lebih mandiri dalam meningkatkan daya saing mereka terhadap pelaku-pelaku ekonomi luar negeri. Pemerintah tidak dapat lagi memberikan proteksi pada pelaku-pelaku ekonomi domestik tersebut, misalnya dalam bentuk pengenaan bea masuk atau quota bagi barang-barang luar negeri (Hamdy Hady, 2001). Dalam sistem perdagangan bebas, Pemerintah dituntut untuk memberikan perlakuan sama baik pada pelaku-pelaku ekonomi domestik, maupun pelaku-pelaku ekonomi luar negeri.

Ada dua isu yang berkaitan dengan perdagangan bebas yang akan dibahas dalam makalah ini, yaitu:
1. Komitmen-komitmen Pemerintah Indonesia dengan organisasi-organisasi internasional, yang berkaitan dengan perdagangan bebas.
2. Konsekuensi-kosekuensi yang akan timbul dan perlu diantisipasi dari komitmen-komitmen tersebut.

II KOMITMEN-KOMITMEN PEMERINTAH INDONESIA
DALAM ORGANISASI INTERNSIONAL

Seperti dinyatakan di muka, bahwa saat ini kebijakan-kebijakan perdagangan luar negeri Pemerintah sangat dipengaruhi oleh komitmen-komitmen Pemerintah terhadap organisasi-organisasi internasional seperti World Trade Oranization (WTO), Asia Pasific Economic Cooperation (APEC), Asean Free Trade Area (AFTA), Economic Partnership Agreement (EPA) dan perjanjian-perjanjian bilateral, misalnya perjanjian dengan Singapura dalam membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pemerintah Indonesia telah menandatangani sebagian besar dari kesepakatan-kesepakatan baik multilateral maupsun bilateral yang mengarah pada sistem perdagangan bebas.

Beberapa kesepakatan yang yang telah ditandatangai oleh pemerintah adalah kesepakatan tentang perdagangan global dan regional, standarisasi, penentuan sektor-sektor unggulan, kebijakan Pemerintah tentang kenaikan harga komoditi di pasaran dunia, anti dumping dan diplomasi ekonomi. Liberalisasi perdagangan mulai dari era GATT hingga sekarang (WTO) telah mengalami perluasan cakupan, mulai dari Putaran Dillon dan Putaran Kennedy yang hanya mencakup perdagangan barang saja, hingga merambah ke perdagangan dan penanaman modal, dan dalam Konperensi Tingkat Menteri WTO di Singapura telah mengarah ke isu-isu lainnya, seperti tenaga kerja dan lingkungan. Oleh karena itu isu perdagangan bebas pada saat ini, tidak hanya menyangkut perdagangan antar komoditi,tetapi sudah meluas pada aliran modal, tenaga kerja, lingkungan bahkan sistem pemerintahan (Dorojatun dan Omura, 1995).
Hingga saat ini isu besar WTO adalah perundingan Doha yang telah berjalan 6 tahun. Yang dibahas di dalam perundingan tersebut adalah:

(1) pembuatan aturan-aturan yang menyangkut empat hal: (a) tindakan-tindakan pengamanan darurat (misalnya jika ada indikasi pasar jasa domestik akan dibanjiri oleh produk-produk jasa dari luar negeri), (b) perlakuan dari pemerintah (misalnya mengenai pemberian akses pasar dan perlakuan terhadap investasi asing, dan mengenai transparansi), (c) subsidi, dan (d) peraturan domestik, (misalnya mengenai penentuan mana yang bisa dan mana yang tidak bisa disubsidi, persyaratan dan prosedur mendapatkan lisensi dan kualifikasi, dan standar teknis)

(2) akses pasar, dalam hal ini Indonesia mendukung liberalisasi perdagangan sektor jasa secara bertahap.
Dalam kaitan dengan kesepakatan regional dan bilateral, beberapa tahun belakangan ini pemerintah Indonesia berupaya membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan negara-negara yang berbatasan langsung, misalnya dengan Singapura. Tujuan pembentukan KEK ini adalah untuk meningkatkan perdagangan antara kedua negara, dan sekaligus juga mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah KEK tersebut ( di Indonesia misalnya di Batam, Bintan dan Karimun).

Dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi nasional Indonesia juga semakin gencar membentuk kesepakatan-kesepaktan bilateral dalam bentuk Economic Partnership Agreement (EPA) dengan banyak negara potensial. Misalnya bilateral EPA dengan Korea Selatan yang telah ditandatangani pada bulan Juni 2006, dan EPA dengan Jepang (IJ-EPA), yang ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2006 lalu di Tokyo. Tujuan dari dibangunnya EPA ini adalah untuk meningkatkan perdagangan antar kedua negara. Ada tiga pilar penting, yakni peningkatan kapasitas produksi, fasilitas perdagangan, serta liberalisasi yang menghapus sebagian besar tarif bea masuk.

EPA dengan Jepang misalnya, ke kedua negara. akan memfokuskan pada peningkatan kapasitas di 13 sektor penunjang investasi Jepang di Indonesia, yaitu pengerjaan logam, percetakan alat mesin, promosi ekspor dan investasi, usaha kecil dan menegah (UKM), komponen otomotif, elektronik, baja, tekstil, petrokimia/oleokimia, logam non besi, dan makanan dan minuman. Ke 13 sektor itu masuk program pengembangan kapasitas industri melalui Manufacturing Industry Development Centre (MIDEC). MIDEC adalah bagian dari pilar pengembangan kapasitas untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia. Kesepakatan ini menyangkut lebih dari 90% dari jumlah pos tarif yang akan dihapuskan atau dikurangi

II KOSEKUESI DARI PERDAGANGAN BEBAS

Dengan Indonesia telah menandatangani kesepakatan-kesepakatan yang menuju pada sistem perdagangan bebas tersebut, berarti indonesia lebih menganut faham liberal pada sistem perdagangan luar negerinya, tidak hanya dalam perdagangan komoditi tetapi juga dalam tenaga kerja dan aliran modal. Dalam sistem ini aliran barang dan jasa, tenaga kerja serta modal diserahkan pada mekanisme pasar. Pemerintah tidak melakukan campurtangan dalam aliran tersebut. Oleh karena itu dampak pertama yang dapat diperkirakan dari kondisi tersebut adalah tingkat persaingan antar pelaku ekonomi akan semakin keras. Pesaing tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.

Dampak keduanya adalah, ekonomi Indonesia akan semakin rentan terhadap gejolak-gejolak internasional. Dengan tidak campurtangannya pemerintah dalam kegiatan-kegiatan perniagaan luar negeri, maka pemerintah tidak dapat lagi melindungi ekonomi domestik terhadap dampak dari gejolak-gejolak eksternal. Setiap gejolak-gejolak ekonomi luar negeri seperti kenaikan harga minyak bumi di pasaran dunia, kasus jatuhnya lembaga keuangan di Amerika ternyata sangat berdampak pada ekonomi nasional.

Dalam sistem perdagangan bebas, setiap pelaku ekonomi dituntut memiliki tingkat kemandirian dan daya saing tinggi agar mereka mampu berkompetisi pada persaingan global. Salah satu caranya adalah dengan selalu berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan efisiensi produksi.

Tuntutan sistem pemerintahan yang baik juga merupakan salah satu syarat bagi upaya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional. Selama ini Indonesia dikenal akan negara yang mempunyai ekonomi biaya tinggi. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh Indonesia relatif lebih mahal dibandingkan dengan barang dan jasa sejenis dari negara-negara lain, sehingga kalah berasing. Salah satu sebab dari ekonomi biaya tinggi tersebut adalah birokrasi yang tidak baik, KKN dan biaya perizinan usaha yang masih mahal dan kepastian hukum yang belum baik. Oleh karena itu upaya untuk memangkas sumber-sumber ekonomi biaya tinggi melalui penciptaan sistem pemerintahan yang baik tersebut harus segera dilakukan apabila Indonesia ingin sukses dalam era persaingan global.

III PENUTUP

Ada dua isu besar yang berkaitan dengan perdagangan bebas, yaitu tentang kesepakatan-kesepakatan internasional yang semakin mengarah pada liberliasi perdagangan, tidak hanya untuk barang, tetapi juga modal, tenaga kerja bahkan masalah lingkungan dan sistem pemerintahan Kedua, tentang konsekuensi-kosekuensi yang akan terjadi dan harus disiapkan dalam rangka mengantisipasi dampak dari kesepakatan-kesepakatan tersebut.

Dengan Indonesia telah ikut menandatangani kesepakatan-kesepakatan tersebut, maka Indonesia telah mempunyai komitmen untuk mengikuti sistem perdagangan bebas. Kebijakan-kebijakan perniagaan luar negeri Indonesia tentu tidak boleh bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati dalam WTO, APEC, AFTA dan EPA. Oleh kerena itu pada masa yang akan datang Pemerintah tidak dapat lagi memberikan perlindungan kepada pelaku-pelaku ekonomi domestik terhadap persaingan dari pelaku-pelaku ekonomi luar negeri. Para pelaku ekonomi dituntut untuk semakin memunyai kemandirian dalam berasing.

Beberapa hal yang harus disiapkan dalam menghadapi era perdagangan ;uar negeri yang semakin bebas adalah:
1. Meningkatkan kemampuan untuk inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi
2. Membangun sistem pemerintahan yang baik.


DAFTAR PUSTAKA
Tulus Tambunan. Pengkajian arah Kebijakan dan Investasi Riil di Indonesia. www.kadin Indonesia.or.id/enmimages/dokumen/Kadin-98-3090-22082008.pdf
Dorojatun Kuntjoro-Jakti, Keiji Omura. 1995. Indonesian Economy in the Changing World. Institute of Developing Economies, Tokyo
Hamdy Hady. 2001. Ekonomi Internasional. Gahlia Indonesia, Jakarta

KEBIJAKAN MONETER INDONESIA

I PENDAHULUAN
Tuliasn ini adalah ringkasan dari Laporan Kebijakan Kebijakan Moneter triwulan II yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ada beberapa ilustrasi yang disampaikan dalam laporan ini, yaitu:
1. Ilustrasi mengenai perkembangan makroekonomi terkini
2. Ilustrasi tentang perkembangan dan kebijakan moeter triwulan II-2008
3. Outlook perekonomian yang memuat tentang asumsi dan skenario yang digunakan untuk dasar kebijakan, prospek pertumbuhan ekonomi, prakiraan inflasi dan faktor risiko
4. Respon kebijakan moneter triwulan II-2008.

Walaupun menghadapi gejolak eksternal maupun domestik yang sangat besar, perekonomian Indonesia pada triwulan II-2008 diperkirakan masih tumbuh cukup tinggi (6%-yoy) walaupun lebih rendah dari triwulan sebelumnya (6,3%-yoy). Faktor pendorong utama dari pertumbuhan tersebut masih didominasi oleh permintaan domestik.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat surplus diiringi dengan cadangan devisa yang meningkat. Kondisi fundamental ekonomi yang positif ini mendorong nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil. Namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi, impor bahan baku dan barang-barang modal untuk keperluan industri domestik juga mengalami peningkatan.

Dalam tahun 2008 perekonomian Indonesia diperkirakan masih menghadapi berbagai risiko baik yang bersumber dari gejolak eksternal maupun domestik, terutama yang berkaitan dengan kenaikan harga-harga komoditas internasional, seperti harga minyak, bahan pangan dan gejolak dipasar finansial global. Gejolak-gejolak tersebut ditambah dengan kemungkinan pengurangan subsidi BBM yang dilakukan Pemerintah akan semakin memperberat tekanan inflasi.

Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan tetap melaksanakan kebijakan moneter secara terukur dan hati-hati. Prioritas utama adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian, sistem keuangan Indonesia, dan prospek pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk meningkatkan BI Rate dalam rangka mencegah dampak dari kenaikan harga BBM dan Bahan pangan terhadap kenaikan harga barang-barang lain dan ekspektasi inflasi masyarakat.



II ISI

Perkembangan Makroekonomi terkini. Selama triwulan II-2008 perekonomian Indonesia menghadapi tekanan berat, baik sebagai akibat gejolak eksternal maupun kondisi domestik itu sendiri. Walaupun demikian pertumbuhan ekonomi pada triwulan tersebut masih relatif tinggi, yaitu sekitar 6,0% (yoy), sementara untuk keseluruhan tahun 2008 juga diprakirakan berada pada kisaran 6,3% (yoy). Masih tingginya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh masih kuatnya ekspor dan investasi serta masih tingginya konsumsi domestik. Tingginya konsumsi masyarakat sejalan dengan perilaku konsumen yang diperkirakan telah mengantisipasi ekspektasi kenaikan harga serta didukung oleh ketersediaan pembiayaan perbankan.

Volume ekspor pada Januari-Mei 2008 mencatat pertumbuhan yang tinggi mencapai 30,03% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2007. Sementara, kinerja ekspor itu sendiri juga di nilai masih baik seiring dengan tingginya pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain impor bahan baku dan barang modal untuk keperluan ekspor dan investasi menunjukkan peningkatan. Kenaikan nilai impor ini dalam jangka waktu pendek akan mengurangi surplus pada NPI. Namun ke depan, dengan tetap solidnya pertumbuhan ekonomi, perkembangan NPI pada tahun 2008 diharapkan tetap mencatat surplus yang tinggi.

Sementara itu, perkembangan transaksi modal dan finansial diwarnai oleh penerbitan obligasi valas Pemerintah serta tetap terjaganya minat investor asing terhadap aset domestik. Secara keseluruhan, kinerja NPI pada triwulan II-2008 diprakirakan masih surplus. Dengan kinerja NPI tersebut, indikator keretanan eksternal pada triwulan II-2008 membaik dan realisasi cadangan devisa sampai dengan akhir triwulan II-2008 mancapai USD 59,5 miliar atau setara dengan 5,1 bulan impor dan utang luar negeri Pemerintah.

Dari sisi penawaran agregat dilaporkan hampir seluruh sektor ekonomi mengalami penurunan pertumbuhan, kecuali sektor pertambangan. Walaupun demikian, ternyata masih ada beberapa sektor yang mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi, yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan.

Perkembangan dan kebijakan moneter triwulan II-2008. Kinerja sektor moneter yang cukup baik tersebut, diiringi oleh upaya BI untuk menjaga pergerakan nilai tukar rupiah mendorong stabilitas nilai tukar rupiah selama triwulan II-2008. Rata-rata nilai tukar rupiah pada triwulan II-2008 mancapai Rp 9.259, relatif stabil dibandingkan rata-rata triwulan I-2008 yang mencapai Rp 9.258. Sejalan dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang stabil, volatilitas nilai tukar rupiah juga mengalami perununan, cari 1,42% pada triwulan I-2008 manjadi 0,61% pada triwulan II-2008.

Sementara itu, kenaikan harga BBM pada bulan Mei 2008 dan harga komoditas internasional telah mendorong laju inflasi IHK pada akhir triwulan II-2008 meningkat tajam. Laju inflasi tahunan pada akhir triwulan II-2008 mancapai 11,03% akibat kenaikan administered price dan volatile food. Peningkatan inflasi administered price terutama terkait dengan kenaikan harga BBM dan kelangkaan komoditas energi. Sementara itu, meningkatnya inflasi volatile food terkait dengan dampak kenaikan harga pangan internasional.

Guna meredam tekanan inflasi dan menjaga ekspektasi inflasi, Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk menaikan suku bunga BI Rate sebesar 25bp menjadi 8,50% pada triwulan II-2008. Langkah Bank Indonesia ini direspon positif oleh pasar, dimana kenaikan BI Rate ini hanya diikuti oleh kenaikan suku bunga deposito, sementara suku bunga kredit masih menunjukkan penurunan.

Outlook Perekonomian.

Gejolak-gejolak eksternal yang terjadi pada tahun 2008 diperkirakan menimbulkan dua encaman besar bagi perekonomian Indonesia, yaitu peningkatan laja inflasi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sumber utama dari inflasi yang terjadi selama tahun 2008 diperkirakan berasal dari imported inflation, administered inflation dan dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Sedangkan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional terutama disebabkan oleh melambatnya ekonomi dunia (tahun 2008 diperkirakan hanya sekitar 3,7%), sebagai akibat melambatnya konsumsi rumah tangga, jatuhnya keyakinan konsumen, ketatnya pasar tenaga kerja dan persyaratan kredit, serta semakin melambatnya belanja modal yang terjadi di negara-negara maju.

Walaupun Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2008 melambat, namun diperkirakan masih cukup tinggi, yaitu sebesar 6%. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh kinerja ekspor dan investasi, ditengah kemungkinan melambatnya konsumsi swasta sebagai akibat kenaikkan harga BBM bersubsidi pada akhir Mei 2008. Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2008 diperkirakan tumbuh sebesar 5%.

Pencapaian kinerja ekonomi yang positif pada triwulan II-2008 tersebut, diyakini masih akan berlanjut hingga akhir tahun 2008. Konsumsi dan ekspor masih menjadi faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Harga komoditas internasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang yang masih cukup kuat diprakirakan menjadi insentif bagi kenaikan ekspor. Prospek ekspor yang cukup cerah ini pada gilirannya akan mendorong kegiatan investasi.

Namun, masih terdapat beberapa ancaman yang perlu dicermati untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan tidak manghambat pertumbuhan perekonomian ke depan. Ancaman tersebut antara lain, belum berakhirnya gejolak di pasar keuangan global dan masih tingginya harga komoditas internasional, terutama harga minyak dan harga pangan. Untuk itu, sinergi kebijakan moneter dan fiskal akan menjadi semakin penting guna mengurangi dampak negatif gejolak eksternal terhadap prospek perekonomian.

Ke depan, Bank Indonesia akan tetap melaksanakan kebijakan moneter yang lebih hati-hati dan terukur, berdasarkan berbagai dinamika yang timbukl dalam perekonomian nasional. Keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan BI Rate pada tingkat 8,75% pada awal Juli 2008 didasari atas pertimbangan secara seksama akan risiko dari gejolak-gejolak eksternal terhadap stabilitas perekonomian, sistem keuangan serta prospek pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga akan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan yang ada secara fleksibel dan terukur untuk mencapai sasaran inflasi tahun 2009 pada kisaran 6,5%-7,5%. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah untuk meminimalisir dampak gejolak eksternal sehingga momentum pertumbuhan ekonomi dapat terpelihara.


III PENUTUP

Selama triwulan II-2008 perekonomian Indoesia menghadapi tekanan yang sangat kuat, baik yang timbul dari gejolak eksternal, maupun kondisi ekonomi domestik itu sendiri. Gejolak eksternal terutama kenaikan harga-harga komoditi internasional terutama minyak dan bahan pangan, ternyata menimbulkan tekanan inflasi yang cukup besar pada perekonomian Indonesia. Tekanan tersebut diperparah dengan semakin meningkatnya konsumsi BBM dalam negeri dan semakin lemahnya kemampuan Pemerintah untuk memberikan subsidi BBM. Demikian juga beberapa kasus yang terjadi di Amerika Serikat ternyata membawa dampak pada semakin melemahnya kondisi ekonomi dari negara-negara maju. Kondisi ini diperkirakan akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2008 ini diperkirakan akan cenderung melambat.

Ke depan ekonomi Indonesia masih akan menghadapi risiko tinggi yang berasal dari perkembangan eksternal, terutama kenaikan harga-haraga komoditi dunia dan gejolak pasar finansial global. Risiko eksternal tersebut akan berdampak negatif pada kinerja NPI, kesinambungan fiskal, prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Menghadapi kondisi ini bank Indonesia melakukan kebijakan moneter yang cenderung hati-hati. Kebijakan tersebut di samping diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada awal bulan Juli 2008 Bank Indonesia telah meningkatkan BI Rate menjadi 8,75 persen, dalam rangka mengerem peningkatan laju inflasi sebagai akibat kenaikan harga BBM dan komoditi-komoditi internasional yang lain. Kebijakan meningkatkan BI Rate juga diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah dan menahan pelemahan Rupiah terhadap mata uang asing, khususnya US Dollar.

Tekanan inflasi, pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional dan nilai tukar Rupiah tidak hanya dapat ditanggulangi oleh kebjakan moneter saja. Diperlukan sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oleh karena itu koordinasi intensif antara Bank Indonesia dengan Departemen Keuangan sangat diperlukan untuk dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sinergis tersebut.

Interest Rate

Abstract (Summary)

"I fear this overemphasis on deflation is going to ultimately lead to excess in inflation. Therefore, we seem to be borrowing from the future to benefit the present with this extremely low interest rate," said [Robert Dauffenbach], associate dean for research at OU's Michael F. Price College of Business.

Public comments from Fed officials have prompted the markets to anticipate the effect of the expected rate drop into stock prices, [Jeff Blumenthal] said. And another drop in the already low benchmark rate likely will have little effect on consumer or business spending, the driving forces behind a robust economy, Blumenthal said.

In a USA Today survey of 67 economists published Monday, 92 percent said they think Fed officials will cut their target for short-term interest rates, but 44 percent of the economists said they would vote to keep interest rates unchanged. Like Blumenthal and Dauffenbach, they said the economy is showing signs of improvement and too much stimulus could provoke inflation.

The Daily Oklahoman. Distributed by Knight Ridder/Tribune Business News.
To see more of The Daily Oklahoman, or to subscribe to the newspaper, go to http://www.newsok.com

Jun. 24--Some local financial experts are less than enthusiastic about the U.S. Federal Reserve's anticipated decrease of a key interest rate to its lowest level since the late 1950s.

Fed Chairman Alan Greenspan and other members of the Fed's rate- setting panel have expressed concern the economy could be threatened by deflation -- a widespread decrease in price levels that hasn't been present since the Great Depression.
The interest-rate setting committee meets today and Wednesday, when its new cuts in the federal funds rate are expected.

The Fed's benchmark short-term interest rate is at 1.25 percent, a 41- year low. The panel has cut the rate only once in the past 18 months after 11 rate cuts in 2001.
University of Oklahoma economist Robert Dauffenbach said the Fed's anxieties over potential deflation may be overwrought.

"I fear this overemphasis on deflation is going to ultimately lead to excess in inflation. Therefore, we seem to be borrowing from the future to benefit the present with this extremely low interest rate," said Dauffenbach, associate dean for research at OU's Michael F. Price College of Business.

It is widely expected the Fed will reduce the rate again Wednesday by either one-quarter of a percentage point or perhaps as much as one-half point. At either 1 percent or 0.75 percent, the funds rate would reach a level not seen since 1958.
The Fed theoretically could cut the funds rate to zero. Many analysts believe, however, that 0.5 percent would be as low as this benchmark for short-term interest rates could go without jeopardizing the ability of money-market mutual funds to cover operating expenses and still pay a return to fundholders.

The Fed panel issued an unusual statement at its May 6 meeting that said "the probability of an unwelcome substantial fall in inflation, though minor, exceeds that of a pickup in inflation from its already low level."
To financial markets, that statement was a clear signal the central bank was more worried the weak economy could push the country into acute deflation for the first time since the disastrous 1930s.

But Dauffenbach said further rate cuts could spur inflation that could become a problem within two to four years.

"My feeling is they've done enough. The economy just needs time to heal and establish a base for moving forward," he said.

The best way to boost Oklahoma's economy, Dauffenbach said, is to bring about a recovery of the national economy and stabilize business sectors such as airlines and telecommunications that have been hardest hit by the slow-down.

Greenspan's comments about controlling energy prices also seem to be at odds with his concerns about falling prices, Dauffenbach said.

"That to me sounds like inflation, not deflation," he said.

The Federal Open Market Committee, which sets the benchmark interest rate, appears to be reacting to the volatility of the financial markets, Dauffenbach said.
"My feeling is there is too much manipulation going on," he said. "They're potentially creating a moral hazard where financial markets believe the Fed will always come to the rescue."

A local investment expert said he anticipates a muted response from financial markets to Wednesday's announcement.

"I think it will be surprisingly neutral," said Jeff Blumenthal, senior vice president for investments at Prudential Securities in Oklahoma City.

Public comments from Fed officials have prompted the markets to anticipate the effect of the expected rate drop into stock prices, Blumenthal said. And another drop in the already low benchmark rate likely will have little effect on consumer or business spending, the driving forces behind a robust economy, Blumenthal said.

"I think things have already turned the corner and the economy is on the mend," Blumenthal said. "I think that mending cycle will continue, but not because another quarter-percent or half-percent drop in interest rates."

Blumenthal predicted that markets will decline after the rate- setting panel announces its decision Wednesday.

In a USA Today survey of 67 economists published Monday, 92 percent said they think Fed officials will cut their target for short-term interest rates, but 44 percent of the economists said they would vote to keep interest rates unchanged. Like Blumenthal and Dauffenbach, they said the economy is showing signs of improvement and too much stimulus could provoke inflation.

Blumenthal said the historically low rates have prompted some investors to anticipate higher interest rates and avoid putting money into bonds, which yield less as interest rates rise. But that's just the kind of market-timing method that burned many individual investors when the stock market bubble burst at the end of the 1990s, he said.

"To me, the right thing to do is to have an investment plan and stick with it no matter what the stock market does and no matter what interest rates do," he said.

Eyes on BSP interest rates after stock selloff

Abstract (Summary)

In a research note, Philippine Equity Partners Inc. (PEPI) said the Monetary Board is likely to maintain its interest rates and tiering scheme for banks' overnight placements with the BSP, but added that such a steady monetary policy would be due to the improvement in lending growth and a further deceleration of domestic inflation.

"The main factor against a rate cut is the fact that loan growth already started to pick up in late 2006, aggregating that the tiered rate structure may already be doing its job," the report said, referring to a BSP scheme that puts a cap on the amount that lenders can earn from their overnight deposits with the central bank. The scheme is aimed at encouraging banks to lend to the public instead of placing their excess funds with the BSP.

A securities analyst said the BSP may remove the tiering scheme by the second quarter. "It would be crucial in the first half of the year--the BSP may . . . remove the tiering by the second quarter. It will have a big impact in the market if the tiering is removed without the cut in the overnight rates," the analyst said.

The Manila Times, Philippines Distributed byMcClatchy-Tribune Business News. For reprints, emailtmsreprints@permissionsgroup.com, call 800-374-7985 or 847-635-6550, send a fax to 847-635-6968, or write to The Permissions GroupInc., 1247 Milwaukee Ave., Suite 303, Glenview, IL 60025, USA.

Mar. 5--INVESTORS will train their eyes on the Bangko Sentral ng Pilipinas this week, as its policymaking Monetary Board is scheduled to meet Thursday and decide on whether to keep its key interest rates steady, especially after selling pressure hounded local stocks and the peso on the heels of a sharp correction in many equities markets worldwide.

The margin that BSP overnight rates maintain over comparable United States rates has helped generate investor interest in Philippine financial assets. Huge inflows of foreign money in turn have kept the peso strong vis--vis the dollar.

Last week's global fall in equities markets, including the Philippine Stock Exchange, was triggered by a decline in the Shanghai bourse, considered its biggest drop in a decade. The China bourse's plunge was set off by fears of a slowdown in the United States, the world's largest economy and the mainland's main export market.

In a research note, Philippine Equity Partners Inc. (PEPI) said the Monetary Board is likely to maintain its interest rates and tiering scheme for banks' overnight placements with the BSP, but added that such a steady monetary policy would be due to the improvement in lending growth and a further deceleration of domestic inflation.

The securities firm said price increases are seen to further decelerate to around 3 percent in the second quarter of the year. The BSP earlier said average inflation may edge closer to the lower end of the 4-percent to 5-percent target range this year.

"The main factor against a rate cut is the fact that loan growth already started to pick up in late 2006, aggregating that the tiered rate structure may already be doing its job," the report said, referring to a BSP scheme that puts a cap on the amount that lenders can earn from their overnight deposits with the central bank. The scheme is aimed at encouraging banks to lend to the public instead of placing their excess funds with the BSP.

The central bank pays 7.5 percent on overnight deposits, and charges 9.75 percent for overnight loans.

On the tiering scheme, PEPI said there is less incentive for monetary authorities to remove it due to double-digit loan growth in 2006.

Commercial banks' outstanding loans rose by 10.1 percent in December to reach P1.695 trillion from a 6.8-percent rise in November.

"Although speculation remains strong that monetary authorities will remove [the tiering] scheme in place of a sizable 50 basis points outright rate cut, we are beginning to think that there is less incentive for them to do so. We are now less confident that rates will be cut on March 8 but are encouraged by the thought that loan growth is already improving despite no rate cut," the securities firm said.

BSP Deputy Governor Diwa C. Guinigundo said monetary authorities are waiting for three months to see the impact of the tiering scheme on lending growth before making any changes.
A securities analyst said the BSP may remove the tiering scheme by the second quarter. "It would be crucial in the first half of the year--the BSP may . . . remove the tiering by the second quarter. It will have a big impact in the market if the tiering is removed without the cut in the overnight rates," the analyst said.

Besides boosting the peso, strong foreign currency inflows also fuel a rise in domestic money supply, which if unchecked would spur higher inflation.

Last week the central bank said the high-liquidity growth may be inflationary if it continues for a year. The country has been experiencing double-digit liquidity growth for nine months.
Removing the tiering scheme would keep high liquidity from becoming inflationary and minimize the participation of local players in the domestic stock market, the analyst said. Investors have flooded the domestic stock market given historically low yields for government bonds or IOUs, a traditional source of trading gains.

Francis Lim, PSE president, said local participation at the bourse has been increasing.